Jakarta, Swararakyat.com – Meski digagas untuk menekan stunting dan mendorong Generasi Emas 2045, implementasi MBG di lapangan masih menghadapi kasus keracunan, kesenjangan daerah, dan lemahnya regulasi teknis.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu janji besar Presiden Prabowo Subianto, kini tengah menjadi sorotan publik. Alih-alih menuai pujian, pelaksanaannya justru diselimuti sejumlah persoalan serius di lapangan.
Direktur Eksekutif Sorot Kebijakan, Muholadun, S.AP, menilai MBG berpotensi menjadi tonggak penting pemerintahan Prabowo. Namun ia mengingatkan, tanpa perbaikan mendasar, program yang digadang-gadang mampu menekan stunting ini bisa berakhir gagal.
Sorotan terbesar muncul dari kasus keracunan makanan yang melibatkan ribuan anak sekolah. Data menunjukkan lebih dari 9.000 siswa terdampak sejak program ini digulirkan. “Fakta ini mengindikasikan lemahnya pengendalian kualitas. Dapur yang tidak bersertifikat dan distribusi yang tidak standar adalah bom waktu,” kata Muholadun, Jumat (3/10/2025).
Selain masalah mutu, ketidakmerataan akses juga menjadi isu utama. Di kawasan perkotaan, pelaksanaan relatif berjalan, namun di daerah 3T fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih sangat terbatas. “Kesenjangan ini bisa menimbulkan persepsi diskriminasi,” ujarnya.
Tak kalah penting, publik menyoroti besarnya beban anggaran yang digelontorkan. Dengan APBN yang ketat dan tingkat kepatuhan pajak yang rendah, keberlanjutan MBG dipandang rentan. “Kalau tidak ada strategi pembiayaan yang jelas, program bisa mandek sebelum menghasilkan dampak nyata,” tegas Muholadun.
Ia juga menilai aturan teknis MBG masih lemah, sementara transparansi data belum maksimal. Informasi terkait jumlah penerima, anggaran per wilayah, hingga penanganan insiden dinilai belum sepenuhnya terbuka.
Untuk itu, Sorot Kebijakan mendorong pemerintah melakukan moratorium dapur baru hingga ada sertifikasi, audit menyeluruh terhadap kasus keracunan, pilot project di beberapa provinsi sebelum ekspansi nasional, serta peluncuran dashboard publik untuk mengawasi jalannya program.
“MBG punya potensi besar. Tapi bila tata kelola dibiarkan seperti sekarang, ia hanya akan dikenang sebagai proyek ambisius yang gagal menjawab persoalan gizi anak bangsa,” pungkas Muholadun.
