Oleh: Rhesa Yogaswara
Kata Pengantar: Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si – Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia)
Di tengah banjir informasi dan derasnya arus opini, bangsa ini kerap terjebak pada paradoks: kita hidup di era data, tetapi justru semakin jauh dari pemahaman berbasis data. Angka-angka ekonomi defisit, utang, pertumbuhan, subsidi beredar setiap hari di ruang publik, namun sering kali berhenti sebagai statistik dingin yang tidak pernah benar-benar menyentuh kesadaran warga negara. Padahal, di balik setiap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat keputusan politik, keberpihakan kebijakan, serta nasib jutaan rakyat Indonesia.
Buku Kode Rakyat: Membaca APBN 2025 – Ke Mana Sebenarnya Uang Negara Berpihak? karya Rhesa Yogaswara ini hadir pada konteks yang tepat dan genting. Ia tidak sekadar mengajak pembaca membaca APBN, tetapi mengajak kita memahami makna terdalam dari anggaran negara sebagai kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. APBN bukanlah milik teknokrat, apalagi monopoli elit kekuasaan. APBN adalah milik rakyat setiap rupiah yang dihimpun dari pajak, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya alam seharusnya kembali dalam bentuk perlindungan, pelayanan, dan peluang hidup yang lebih bermartabat.
Sebagai bangsa yang tengah menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa lagi bersandar pada optimisme kosong. Kita membutuhkan kesadaran kolektif yang dibangun di atas data, nalar, dan keberanian untuk bertanya: apakah pembangunan benar-benar berpihak? Apakah pertumbuhan ekonomi dirasakan secara adil? Apakah negara hadir saat rakyat berada dalam kondisi paling rentan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dijawab buku ini dengan cara yang jujur dan berani.
Yang menarik, buku ini tidak jatuh pada jebakan teknokratisme yang kering. Data APBN 2025 disajikan bukan sebagai tabel mati, melainkan diterjemahkan menjadi kisah kehidupan: tentang petani yang selamat karena jaminan kesehatan, tentang anak buruh yang bisa menjadi sarjana, tentang UMKM yang bertahan karena akses pembiayaan, dan tentang keluarga muda yang akhirnya memiliki rumah layak. Di sinilah kekuatan utama buku ini, ia membumikan anggaran negara menjadi realitas sosial yang konkret dan dapat diverifikasi.
Lebih jauh, buku ini juga menyampaikan pesan penting bahwa ketahanan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir bukanlah semata hasil kebijakan makro, melainkan buah dari pengorbanan rakyat. Data menunjukkan bagaimana konsumsi rumah tangga menjadi penopang Utama ekonomi di tengah ketidakpastian global, bahkan ketika tabungan masyarakat tergerus. Fakta ini mengandung pesan moral yang kuat: ketika rakyat berkorban, negara wajib hadir lebih kuat, lebih cepat, dan lebih berpihak.
Namun, penulis tidak berhenti pada pujian. Buku ini juga secara jujur menguliti persoalan klasik yang terus membayangi tata kelola keuangan negara: lambannya penyerapan anggaran dan mengendapnya dana publik di kas daerah. Kritik ini penting, karena keberpihakan kebijakan tidak cukup berhenti di atas kertas. Tanpa eksekusi yang efektif, anggaran pro-rakyat kehilangan maknanya. Dalam konteks ini, buku ini justru menguatkan nilai kewargaan dengan mengajak masyarakat berperan sebagai pengawas aktif sebagai auditor rakyat yang sadar hak dan tanggung jawabnya.
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) memandang karya ini sejalan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan konstitusi. Literasi anggaran adalah bagian tak terpisahkan dari literasi kebangsaan. Masyarakat yang memahami ke mana uang negara dibelanjakan akan lebih kebal terhadap manipulasi narasi, lebih rasional dalam bersikap politik, dan lebih berdaya dalam mengawal kebijakan publik.
Saya mengapresiasi keberanian penulis dalam mengambil posisi yang jernih: berpihak pada data, berpihak pada akal sehat, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Buku ini tidak dimaksudkan untuk memuja siapa pun, tetapi untuk menguji kebijakan dengan ukuran yang paling objektif apakah ia benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Akhir kata, saya berharap buku ini dibaca secara luas, tidak hanya oleh kalangan akademisi dan pembuat kebijakan, tetapi juga oleh mahasiswa, aktivis, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Semakin banyak warga negara yang melek anggaran, semakin kuat fondasi republik ini. Selamat membaca. Semoga buku ini menjadi sumbangan intelektual yang bermakna bagi perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, berdaulat, dan bermartabat. (*)
