Jakarta,SwaraRakyat.com – Pelantikan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher (PERHATI-KL) periode 2025–2028 yang digelar pada 24–25 Januari 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, semestinya tidak dibaca sekadar sebagai seremoni organisasi profesi. Momentum ini justru menandai satu simpul penting dalam tarik-menarik politik kesehatan nasional, di tengah agenda besar transformasi sistem kesehatan Indonesia.
Kesehatan hari ini bukan lagi urusan teknis kementerian semata. Ia telah menjelma menjadi isu strategis negara. Dalam kerangka ketahanan nasional, sistem kesehatan yang rapuh dapat melumpuhkan negara jauh lebih cepat dibanding ancaman militer. Pandemi global memberi pelajaran keras: negara dengan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang lemah runtuh bukan karena serangan eksternal, melainkan karena ketidaksiapan internal.
Ironisnya, di tengah kesadaran bahwa kesehatan adalah pilar ketahanan nasional, kebijakan yang lahir justru kerap memosisikan tenaga medis, termasuk dokter spesialis, sebagai beban fiskal yang harus ditekan, bukan sebagai aset strategis yang mesti dilindungi dan diperkuat.
Ketimpangan Layanan: Masalah Teknis atau Pilihan Politik?
Sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis ekstrem, ketimpangan layanan kesehatan antardaerah di Indonesia kerap dianggap keniscayaan. Padahal, ketimpangan tersebut bukan fenomena alamiah, melainkan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan yang tidak konsisten.
Layanan spesialistik, termasuk THT-BKL, masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) kerap menjadi ruang kosong kehadiran negara. Ketika pasien harus menunggu berbulan-bulan atau menempuh ratusan kilometer hanya untuk mendapatkan layanan spesialistik dasar, yang terjadi sesungguhnya bukan sekadar kekurangan tenaga medis, melainkan kegagalan negara menjalankan fungsi dasarnya.
Jika kesehatan benar-benar ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional, maka pemerataan dokter spesialis seharusnya diperlakukan sebagai strategi geopolitik domestik, bukan sekadar program penugasan administratif jangka pendek.
Transformasi Kesehatan: Reformasi atau Rasionalisasi Biaya?
Transformasi kesehatan nasional kerap dipromosikan sebagai agenda reformasi struktural. Namun di tingkat praktik, transformasi tersebut sering kali terasa lebih sebagai rasionalisasi biaya yang dibungkus jargon perubahan.
Tarif BPJS Kesehatan yang tidak sebanding dengan kompleksitas layanan, beban administratif yang terus bertambah, serta sistem Satuan Kredit Profesi (SKP) yang semakin teknokratis menjadi potret nyata. Dokter dituntut menjaga mutu pelayanan, tetapi ruang profesional dan otonominya justru kian menyempit.
Pertanyaan mendasarnya menjadi tak terelakkan: apakah transformasi kesehatan ditujukan untuk memperkuat sistem pelayanan, atau semata menjaga neraca fiskal negara?
Jika efisiensi dijadikan tujuan utama tanpa perlindungan memadai terhadap SDM kesehatan, transformasi justru berpotensi melemahkan sistem dari dalam. Kelelahan tenaga medis bukan persoalan individual, melainkan ancaman sistemik yang berdampak langsung pada keselamatan pasien dan keberlanjutan layanan.
Organisasi Profesi: Mitra Strategis atau Sekadar Formalitas?
Pelantikan pengurus baru PERHATI-KL sekaligus Rapat Pleno Diperluas seharusnya menjadi momentum redefinisi peran organisasi profesi. Selama ini, organisasi profesi sering disebut sebagai mitra strategis dalam retorika kebijakan, tetapi dalam praktiknya hanya menjadi pelengkap prosedural.
Ketika kebijakan disusun tanpa dialog bermakna dengan organisasi profesi, yang lahir adalah regulasi yang rapi di atas kertas namun rapuh di lapangan. Padahal, organisasi profesi bukan hanya penjaga etika dan kompetensi, melainkan reservoir pengetahuan praktis tentang denyut nyata sistem pelayanan kesehatan.
Menafikan suara organisasi profesi sama artinya dengan merancang kebijakan kesehatan tanpa mendengar nadi kehidupan sistem itu sendiri.
Politik Kesehatan Nusantara: Kembali ke Manusia
Dalam tradisi geopolitik Nusantara, kekuatan negara tidak diukur dari tingkat sentralisasi kekuasaan, melainkan dari kemampuannya menjaga harmoni antara pusat dan daerah, antara negara dan warga. Pendekatan kebijakan kesehatan yang terlalu teknokratis dan sentralistis berisiko memutus relasi tersebut.
Politik kesehatan Nusantara semestinya menempatkan manusia, pasien dan tenaga kesehatan, sebagai pusat kebijakan. Infrastruktur dan teknologi memang penting, tetapi tanpa SDM kesehatan yang terlindungi, dihargai, dan diberi ruang profesional yang adil, semua itu kehilangan makna strategisnya.
Pemerataan dokter spesialis, perlindungan hukum tenaga medis, sistem pembiayaan yang adil, serta kebijakan SKP yang berorientasi pada pelayanan nyata harus dipandang sebagai satu paket kebijakan ketahanan nasional, bukan isu sektoral yang terpisah-pisah.
Momentum yang Tidak Boleh Terlewat
Pelantikan PERHATI-KL periode 2025–2028 bukan sekadar awal kepengurusan baru. Ia adalah ujian keberanian organisasi profesi untuk bersuara lebih tegas dalam lanskap politik kesehatan nasional. Tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan kompetensi anggota, tetapi memastikan bahwa transformasi kesehatan tidak berubah menjadi proses dehumanisasi profesi medis.
Negara perlu menggeser paradigma secara fundamental: dari melihat dokter sebagai biaya, menjadi melihat dokter sebagai investasi strategis bangsa. Tanpa perubahan cara pandang ini, transformasi kesehatan berisiko menjadi proyek administratif yang tampak indah dalam laporan, namun rapuh dalam praktik.
Dalam konteks ketahanan nasional, kesehatan bukan sekadar urusan hidup dan mati individu. Ia adalah soal hidup dan mati bangsa.(sang)
