Jakarta, Swararakyat.com – Di ruang seminar, ekonomi Indonesia dipuji stabil dan tumbuh. Di luar ruangan, pelaku usaha menjerit karena omzet seret, kredit sulit, dan daya beli rakyat makin tipis. Inilah paradoks besar Outlook Ekonomi 2026.
Realitas tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Outlook Ekonomi Indonesia 2026: Evaluasi 2025 dan Proyeksi 2026” yang digelar Badan Kajian Strategis (BAKASTRA) BPP HIPMI di Hotel Sultan Jakarta. Forum ini mempertemukan pejabat negara, otoritas keuangan, hingga pelaku usaha untuk memotret arah ekonomi nasional.
Ketua BAKASTRA BPP HIPMI, Rhesa Yogaswara, menyebut forum ini sebagai ruang sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan dunia usaha. Namun di balik optimisme tersebut, kenyataan ekonomi di lapangan masih jauh dari harapan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, mengklaim kinerja ekonomi 2025 cukup resilien dengan pertumbuhan yang terjaga. Meski demikian, klaim positif itu belum sepenuhnya dirasakan sektor riil. UMKM masih mengeluhkan pasar lesu, biaya produksi tinggi, serta akses pembiayaan yang makin sulit.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan ekonomi Indonesia 2025 tumbuh 5,11 persen dan mencapai 5,39 persen pada triwulan IV. Namun pertumbuhan tersebut masih timpang antardaerah dan belum merata dirasakan masyarakat.
Sekjen BPP HIPMI, Dr. Anggawira, menegaskan problem utama dunia usaha adalah sulitnya akses pembiayaan. Fenomena missing middle financing membuat banyak usaha menengah sulit berkembang. Tanpa kebijakan pembiayaan yang inklusif, UMKM akan terus terpinggirkan.
Sementara itu LPS memastikan stabilitas perbankan tetap terjaga. Namun fakta di lapangan menunjukkan kredit untuk sektor riil masih seret, meski likuiditas perbankan relatif aman.
Dari sisi riset pasar, PERPI mengungkap bahwa konsumen Indonesia semakin sensitif terhadap harga dan cenderung hanya fokus pada kebutuhan pokok. Ini menjadi alarm kuat bahwa daya beli masyarakat sedang mengalami tekanan serius.
Di akhir forum, BAKASTRA BPP HIPMI menjanjikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pembiayaan produktif, mempercepat hilirisasi inklusif, dan meningkatkan daya saing UMKM.
Namun publik menunggu lebih dari sekadar rekomendasi. Yang dibutuhkan adalah kebijakan nyata yang berpihak pada sektor riil. Tanpa langkah konkret, Outlook Ekonomi 2026 hanya akan menjadi panggung optimisme elitis, sementara ekonomi rakyat tetap berjalan tertatih. (*)
