Bandung Raya — Desakan pencabutan Peraturan Bapanas No. 12 Tahun 2024 terkait Harga Acuan Pembelian (HAP) sapi hidup dan harga jual daging sapi segar mengemuka dalam rapat pembentukan Koperasi Apresiasi Cita Nusantara, Sabtu (25/4/2026) pukul 10.00 WIB.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahmad Baehaqi Alabrori, SP, Ketua Umum Peternak dan Pedagang Daging Sapi Segar Nusantara (Apresiasi Nusantara), di hadapan para pelaku usaha peternakan, pedagang daging, serta perwakilan komunitas peternak dari wilayah Bandung Raya.
Menurut Ahmad Baehaqi, regulasi yang saat ini berlaku dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya produksi yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
“Biaya pokok produksi sapi hidup saat ini sudah berada di kisaran Rp64 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram, sementara harga acuan hanya Rp59 ribu. Ini jelas menciptakan kerugian sistemik bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan harga sapi bakalan impor, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya biaya pakan dan logistik. Di sisi lain, harga jual daging sapi segar di tingkat konsumen tetap dibatasi dalam rentang Rp130 ribu hingga Rp140 ribu per kilogram, sehingga ruang penyesuaian harga menjadi sangat terbatas.
“Pelaku usaha dari hulu hingga hilir saat ini dalam kondisi tertekan. Feedlot, bandar, pemotong hingga pedagang daging semuanya merugi. Kalau ini terus dipaksakan, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang penutupan usaha,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Ahmad juga menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah, khususnya terkait perlakuan terhadap komoditas daging beku impor yang dinilai lebih longgar dibandingkan daging sapi segar. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menciptakan distorsi pasar dan melemahkan daya saing pelaku usaha lokal.
Rapat pembentukan koperasi tersebut menjadi momentum konsolidasi pelaku usaha untuk memperkuat posisi tawar sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan industri. Salah satu agenda utama adalah mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis kondisi aktual.
“Kami tidak menolak regulasi, tetapi regulasi harus realistis. Kalau tidak disesuaikan, justru akan mematikan usaha dan merusak ekosistem peternakan nasional,” kata Ahmad.
Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan harga acuan, serta membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan agar tercipta solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Rapat yang berlangsung di kawasan Bandung Raya tersebut dihadiri puluhan peserta dari berbagai unsur, dan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperjuangkan perbaikan tata kelola industri daging sapi nasional melalui wadah koperasi yang sedang dibentuk.
