SWARARAKYAT – Homeless Media adalah entitas konten yang memiliki basis massa sangat besar di media sosial. Tetapi mereka tidak memiliki rumah berupa situs website atau aplikasi berita resmi.
Ketika pemerintah merangkul homeless media bukan sekadar sebagai audiens, melainkan sebagai “mitra strategis”, terjadi pergeseran fundamental dalam cara informasi dikelola di ruang publik.
1. Kaburnya Batas Informasi dan Propaganda
Dalam demokrasi, media berfungsi sebagai “anjing penjaga” (watchdog) yang mengawasi kekuasaan. Homeless media umumnya beroperasi di luar payung UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Risikonya: Konten yang dihasilkan seringkali tidak memiliki proses check and re-check yang ketat. Jika mereka menjadi mitra pemerintah, informasi publik yang seharusnya objektif bisa berubah menjadi propaganda terselubung yang dikemas sebagai konten gaya hidup atau hiburan yang populer.
2. Pelemahan Kritik Melalui “Filter Bubble“
Algoritma media sosial dirancang untuk memanjakan preferensi pengguna. Dengan menggandeng akun-akun besar yang memiliki jutaan pengikut, pemerintah dapat membanjiri lini masa dengan narasi tunggal yang seragam.
Dampaknya: Suara-suara kritis dari aktivis atau akademisi bisa tenggelam oleh gelombang konten dari media mitra yang lebih “estetik” dan mudah viral. Ini menciptakan ilusi bahwa semua orang setuju dengan kebijakan pemerintah, padahal ruang diskusi sedang dimanipulasi secara algoritma.
3. Masalah Akuntabilitas Anggaran
Kemitraan ini biasanya melibatkan dana publik (APBN/APBD). Namun, karena entitas ini bukan perusahaan pers resmi, standar transparansi penggunaannya seringkali tidak sejelas iklan di media massa konvensional.
Ada potensi penyalahgunaan dana negara untuk membiayai “pencitraan” alih-alih edukasi publik yang substansial.
* Dampak bagi Kehidupan Demokrasi
Jika tren ini terus berlanjut tanpa regulasi dan literasi yang kuat, berikut adalah dampak jangka panjangnya:
– Kualitas Informasi Publik akan sulit membedakan antara fakta, opini, dan iklan pemerintah. Informasi menjadi dangkal dan hanya mengejar viralitas.
– Kebebasan Pers – Media arus utama yang kritis bisa kehilangan pendapatan iklan karena anggaran pemerintah beralih ke media sosial, yang secara tidak langsung melemahkan daya tahan industri pers independen.
– Partisipasi Publik – Masyarakat cenderung menjadi pasif dan hanya menjadi “konsumen” konten, bukan warga negara yang kritis. Diskusi kebijakan publik yang sehat digantikan oleh kolom komentar yang penuh dengan gimmick.
– Check and Balances – Melemahnya pengawasan terhadap pemerintah karena media-media besar (secara jumlah pengikut) sudah berada dalam lingkaran “kemitraan” yang saling menguntungkan.
Kesimpulan: Sebuah Sinyal Bahaya?
Langkah ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, pemerintah memang perlu beradaptasi dengan zaman untuk menjangkau anak muda.
Namun, di sisi lain, jika kemitraan ini dilakukan tanpa transparansi dan mengabaikan nilai-nilai jurnalistik, maka ini adalah serangan halus terhadap demokrasi.
Demokrasi yang sehat membutuhkan rakyat yang mendapatkan informasi jujur, bukan rakyat yang disuguhi “konten pesanan” yang dipoles agar terlihat manis.
Tanpa adanya jarak kritis antara penguasa dan media, maka fungsi kontrol sosial akan mati dengan perlahan di tengah riuhnya notifikasi media sosial kita.
