Jakarta,SwaraRakyat.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang hingga kini memilih tetap berada di luar pemerintahan. Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan parlemen yang seluruh kekuatan politiknya larut dalam orbit eksekutif.
Pernyataan Presiden itu menjadi sorotan karena secara tidak langsung menyentil praktik politik nasional yang selama ini kerap ditandai pembentukan koalisi pemerintahan superbesar, di mana mayoritas partai politik memilih merapat ke lingkar kekuasaan, menyisakan ruang pengawasan yang semakin sempit.
“Tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati, saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balance,” kata Prabowo di hadapan ratusan anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara.
Presiden menyebut keputusan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan sebagai bentuk kontribusi politik bagi demokrasi Indonesia.
“Saya faham dan mengerti, PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut dibaca sebagai pengakuan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan stabilitas pemerintahan, tetapi juga keberanian politik untuk tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
Di tengah konfigurasi politik nasional yang kerap memperlihatkan kecenderungan partai-partai berlomba merapat ke eksekutif demi akses kekuasaan dan pengaruh kebijakan, keberadaan oposisi menjadi elemen penting agar parlemen tidak kehilangan fungsi kritisnya sebagai pengawas pemerintahan.
Prabowo bahkan mengakui bahwa kritik keras dari oposisi acap kali menjadi pengingat bagi pemerintah.
“Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP, kritiknya kadang-kadang keras banget. Tetapi saya sadar lama-lama mungkin ada dasarnya,” katanya.
Presiden menegaskan, setiap pemerintahan harus siap menerima kritik karena pengawasan merupakan bagian dari koreksi demokratis.
Selain menyinggung peran oposisi, Prabowo juga menegaskan bahwa afiliasi politik tidak boleh menjadi penghambat dalam proses tender proyek pemerintah. Ia mengaku telah meminta para menterinya untuk tetap mengedepankan prinsip profesionalisme.
“Tetapi apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang, menang aja, jangan lihat latar belakangnya,” tegas Prabowo.
Pernyataan Presiden ini dinilai menjadi pesan politik yang lebih luas: demokrasi tidak dibangun hanya oleh kekompakan koalisi pemerintahan, tetapi juga oleh keberadaan kekuatan politik yang berani menjaga jarak dari kekuasaan demi memastikan mekanisme check and balance tetap hidup.
