JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk Kuartal I-2026 yang mencatatkan angka impresif sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian ini melesat melampaui target dan disebut-sebut sebagai salah satu yang tertinggi di Asia, ditopang oleh lonjakan belanja pemerintah serta konsumsi rumah tangga selama momen hari besar keagamaan.
Namun, angka kosmetik di atas kertas tersebut dinilai kontras dengan realitas pahit yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi di sektor mikro. Di akar rumput—seperti pasar tradisional dan rantai distribusi pangan—denyut nadi perekonomian justru terasa bergerak lambat akibat tekanan daya beli yang belum pulih.
Realitas Lapangan: Daya Beli Lesu dan Tren Jual Rugi
Kondisi pasar tradisional belakangan ini dinilai semakin sulit diprediksi. Alih-alih merasakan dampak pertumbuhan 5,61%, para pedagang dan distributor di sektor riil justru kerap terjebak dalam fluktuasi harga yang ekstrem akibat ketidakpastian serapan pasar.
Salah satu fenomena paling mencolok terjadi pada komoditas hortikultura seperti cabai rawit menjelang momen Iduladha tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu yang sempat melonjak tinggi, harga cabai rawit di tingkat hilir justru anjlok drastis akibat melimpahnya pasokan yang tidak diimbangi oleh kekuatan beli masyarakat.
Baca Juga: Trajektori Ekonomi Pasar dan Krisis Kesejahteraan
Kondisi ini memaksa sejumlah distributor dan pedagang besar melakukan strategi cut loss atau obral jual rugi di bawah harga pembelian dari petani. Langkah ekstrem tersebut terpaksa diambil demi menyelamatkan sisa modal kerja agar barang tidak membusuk di gudang menjadi sampah.
“Pasar sekarang sangat fluktuatif dan sulit ditebak. Pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan di pusat tidak sinkron dengan apa yang terjadi di pasar-pasar daerah. Konsumen cenderung menahan pengeluaran, dan laju perputaran barang lambat,” ujar seorang pengamat distribusi pangan lokal.
Efek Domino Pelemahan Rupiah dan Biaya Operasional
Faktor lain yang memperlebar jurang pemisah antara data makro dan mikro adalah tingginya beban biaya operasional di tingkat bawah. Meskipun pemerintah menyatakan gejolak nilai tukar rupiah—yang sempat tertekan di atas Rp17.000 per dolar AS—hanya berdampak langsung pada sektor tertentu, kenyataan di lapangan berkata lain.
Baca Juga: Kembalinya Negara Ke Arena Ekonomi Nasional
Pelemahan mata uang secara tidak langsung mengerek biaya logistik, harga suku cadang armada angkutan, hingga harga pupuk non-subsidi di tingkat petani. Akibatnya, biaya produksi dan distribusi merangkak naik, sementara harga jual di pasar justru tertekan turun karena masyarakat tidak memiliki daya beli yang cukup.
Jepitan ekonomi inilah yang membuat situasi di era pemerintahan sekarang dirasa lebih berat oleh sebagian pelaku usaha kecil dibandingkan era-era sebelumnya.
Kebijakan Anggaran yang Dipertanyakan
Ironi antara pertumbuhan makro dan mikro ini semakin diperparah oleh sorotan publik terhadap prioritas belanja pemerintah. Di saat masyarakat bawah berjuang menghadapi ketidakpastian harga pangan, pemerintah justru menggelontorkan anggaran fantastis dari APBN, seperti pengadaan sapi kurban yang mencapai Rp100 miliar.
Kritik pun berdatangan dari berbagai pengamat kebijakan publik. Pemerintah dinilai perlu mengalihkan fokus dari program-program seremonial berskala besar ke arah intervensi riil yang langsung menyentuh stabilitas harga hulu-hilir serta penguatan daya beli masyarakat pedesaan.
Baca Juga: Rupiah Melemah, Ujian Kebijakan: Antara Skala Anggaran Dan Daya Ungkit Ekonomi
Selama kebijakan ekonomi pusat tidak mampu menstabilkan rantai pasok dan meningkatkan uang beredar di dompet rakyat kecil, maka angka pertumbuhan ekonomi 5,61% akan tetap dianggap sebagai deretan angka statistik yang asing bagi mereka yang mengais rezeki di lantai pasar setiap harinya.(Ren)
