Jakarta,SwaraRakyat.com – Di banyak desa hari ini, obrolan tentang musim panen perlahan mulai bercampur dengan satu kata yang dulu terasa sangat jauh dari kehidupan kampung: dollar. Petani mungkin tidak pernah membuka grafik kurs mata uang. Peternak mungkin tidak mengenal pasar valuta asing. Namun mereka mulai merasakan dampaknya: harga pupuk naik, pakan ternak mahal, biaya logistik membengkak, dan ongkos hidup rakyat kecil perlahan ikut bergerak.
Nilai tukar rupiah sendiri kembali menunjukkan tren penurunan pada pembukaan perdagangan Kamis pagi. Berdasarkan data pasar spot pukul 09.48 WIB Kamis, 28 Mei 2026, rupiah terkoreksi sebesar 69 poin atau setara 0,39 persen sehingga berada di level Rp17.870 per dollar Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut melanjutkan pelemahan sehari sebelumnya. Pada penutupan perdagangan Rabu, rupiah juga tercatat melemah tipis 0,03 persen di posisi Rp17.801 per dollar AS.
Bagi sebagian masyarakat kota, angka itu mungkin hanya terlihat sebagai pergerakan pasar. Namun bagi desa, pelemahan rupiah perlahan mulai terasa sebagai kenaikan biaya hidup. Dan sesungguhnya, fenomena ini tidak lahir tiba-tiba.
Akar persoalan ini bisa ditarik jauh ke masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pada masa itu, pembangunan ekonomi Indonesia sangat bertumpu pada industrialisasi, pertumbuhan kota, dan konsentrasi pembangunan di wilayah Jawa serta pusat-pusat urban. Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga kawasan Jabodetabek tumbuh menjadi magnet besar perpindahan penduduk.
Kota dipandang sebagai harapan baru. Sementara desa perlahan mulai kehilangan tenaga mudanya. Ironinya, keberhasilan Revolusi Hijau yang membawa Indonesia mencapai swasembada pangan tahun 1984 justru ikut mempercepat urbanisasi. Modernisasi pertanian dan mekanisasi sawah mengurangi kebutuhan tenaga kerja kasar di desa. Akibatnya, desa perlahan kehilangan daya tarik ekonominya sendiri.
Pemerintah Orde Baru sebenarnya menyadari bahaya ledakan urbanisasi. Karena itu lahirlah berbagai kebijakan besar seperti transmigrasi, bedol desa, hingga Operasi Yustisi di Jakarta. Program transmigrasi memindahkan jutaan warga dari Jawa, Bali, dan Lombok ke luar Jawa dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk, membuka lahan baru, sekaligus menjaga keseimbangan sosial nasional.
Sementara di Jakarta, Gubernur Ali Sadikin menjalankan Operasi Yustisi untuk membatasi pendatang tanpa pekerjaan dan tempat tinggal yang jelas. Bahkan larangan becak pada akhir 1980-an menjadi simbol bagaimana kota berusaha menertibkan arus urbanisasi rakyat kecil.
Namun sejarah menunjukkan urbanisasi tetap tidak mampu dibendung. Kota tumbuh semakin besar. Permukiman kumuh meluas. Ketimpangan sosial meningkat. Dan desa perlahan makin kehilangan kekuatan ekonominya. Ironinya, pembangunan yang dulu dimaksudkan mempercepat modernisasi justru perlahan membuat desa semakin terhubung pada sistem ekonomi global.
Di tengah arus pembangunan yang semakin kota-sentris, muncul sejumlah tokoh daerah yang justru memandang desa sebagai fondasi masa depan Indonesia. Di antaranya Basofi Sudirman dan Bibit Waluyo.
Keduanya bukan hanya mantan gubernur, tetapi juga lahir dari tradisi TNI Angkatan Darat yang memiliki pandangan teritorial tentang ketahanan bangsa. Basofi Sudirman merupakan perwira TNI AD yang berdinas pada 1963–1987 dengan pangkat Mayor Jenderal TNI dari satuan Infanteri Kopassus dan pernah terlibat dalam Operasi Seroja.
Sementara Bibit Waluyo merupakan perwira TNI AD yang berdinas sejak 1972–2004 dari satuan Infanteri hingga mencapai pangkat Jenderal TNI Kehormatan dan juga pernah terlibat dalam Operasi Seroja. Mungkin karena berasal dari tradisi teritorial TNI AD, keduanya memahami bahwa kekuatan bangsa tidak hanya berada di ibu kota, tetapi juga di desa-desa yang tetap hidup.
Saat memimpin Jawa Timur, Basofi Sudirman menggagas “Gerakan Kembali ke Desa”. Ia melihat desa bukan sekadar wilayah administratif, tetapi ruang budaya, akar gotong royong, sekaligus penyangga stabilitas sosial masyarakat.
Sementara di Jawa Tengah, Bibit Waluyo membawa slogan “Bali Ndeso Mbangun Deso”. Kembali ke desa, membangun desa. Bagi Bibit, desa adalah basis ketahanan pangan, pusat ekonomi rakyat, dan fondasi stabilitas daerah.
Pada zamannya, gagasan tersebut mungkin dianggap sederhana. Namun hari ini, ketika dunia menghadapi tekanan ekonomi global, ancaman krisis pangan, perang dagang, pelemahan mata uang, hingga ketergantungan impor, pemikiran mereka justru terasa semakin relevan.
Dalam sejarah Nusantara, desa tidak pernah sekadar dipahami sebagai kampung kecil. Desa adalah pusat produksi pangan, sumber tenaga sosial, ruang budaya, sekaligus fondasi kerajaan dan negara. Kerajaan besar Nusantara mampu bertahan bukan hanya karena istana dan pasukan perang, tetapi karena desa-desa penyangga tetap hidup.
Dalam filosofi Jawa dikenal ungkapan “desa mawa cara, negara mawa tata”. Artinya, desa memiliki cara hidupnya sendiri, sementara negara menjaga keteraturan besarnya. Karena itu dalam perspektif geopolitik Nusantara, jika desa melemah, bangsa ikut kehilangan fondasi ketahanannya. Dan mungkin itulah yang hari ini mulai terasa.
Globalisasi perlahan mengubah wajah desa Indonesia. Hari ini pupuk bergantung pada bahan impor, logistik dipengaruhi harga minyak dunia, pakan ternak bergerak mengikuti pasar global, bahkan harga kebutuhan pokok ikut terpengaruh pelemahan rupiah.
Akibatnya, kurs dollar yang dulu terasa sangat jauh kini perlahan ikut menentukan denyut kehidupan kampung. Petani mungkin tidak menyimpan dollar di dompetnya. Namun biaya hidupnya perlahan ikut bergerak mengikuti dollar.
Dan di situlah ironi besar pembangunan Indonesia modern muncul: desa masih menjadi penyangga pangan bangsa, tetapi kehidupannya mulai ikut digerakkan ekonomi global.
Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, gagasan lama tentang desa justru terasa kembali menemukan maknanya. Apa yang dulu dipikirkan Basofi Sudirman dan Bibit Waluyo tampaknya bukan sekadar slogan politik daerah. Mereka seperti memahami satu hal penting: bangsa sebesar Indonesia tidak akan benar-benar kuat jika desa-desa ikut melemah.
Karena pada akhirnya pangan lahir dari desa, ketahanan sosial tumbuh dari desa, dan denyut asli Nusantara tetap hidup dari kampung-kampung yang bertahan menghadapi zaman.
Mungkin hari ini orang desa belum memegang dollar di tangannya. Namun denyut hidupnya perlahan sudah ikut bergerak mengikuti naik-turunnya dollar dunia. Dan mungkin di tengah dunia yang terus bergerak tidak pasti, desa kembali menjadi pertanyaan paling penting bagi masa depan Indonesia.(sang)
