Oleh: Effra S. Husein
Ambisi Indonesia untuk mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dinilai tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan kenaikan penerimaan pajak atau mendorong konsumsi masyarakat. Persoalan mendasar justru berada pada masih besarnya kebocoran pendapatan negara akibat praktik korupsi dan jaringan mafia yang menguasai sejumlah sektor strategis.
Kebocoran tersebut terjadi pada sumber-sumber penerimaan negara yang seharusnya menjadi kekuatan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam, dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga berbagai aktivitas ekonomi bernilai tinggi yang rawan penyimpangan.
Ketika potensi penerimaan negara terus bocor, pemerintah kerap menghadapi tekanan untuk mencari sumber pendapatan lain. Salah satu langkah yang paling sering ditempuh adalah meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Dampaknya, beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha semakin berat di tengah kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
Kenaikan berbagai pungutan pada akhirnya tidak hanya menekan konsumsi rumah tangga, tetapi juga mempersempit ruang gerak usaha, terutama sektor kecil dan menengah. Kondisi ini ikut memicu masyarakat menguras tabungan bahkan bergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sejumlah pengamat menilai solusi utama bukanlah terus menambah beban masyarakat, melainkan menutup seluruh celah kebocoran penerimaan negara. Reformasi birokrasi, penegakan hukum yang konsisten, serta pemberantasan mafia di sektor pertambangan, migas, perkebunan kelapa sawit, hingga kepabeanan dinilai menjadi langkah yang jauh lebih efektif dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Selain itu, pembenahan tata kelola BUMN agar lebih profesional dan bebas dari kepentingan politik, serta percepatan digitalisasi layanan publik untuk mengurangi praktik pungutan liar dan biaya siluman, diyakini mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperbaiki iklim investasi.
Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, dan bonus demografi yang besar, Indonesia sesungguhnya memiliki modal kuat untuk tumbuh lebih cepat. Namun potensi tersebut akan sulit diwujudkan apabila kebocoran akibat korupsi dan praktik mafia terus dibiarkan.
Apabila tata kelola pemerintahan mampu dibersihkan dan seluruh potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan, ruang fiskal akan semakin luas tanpa harus menambah tekanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada keberanian pemerintah menegakkan hukum dan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. (*)
