Membaca Pergantian Purbaya dari Tanah, Rakyat, dan Watak Nusantara
Cianjur,SwaraRakyat.com – Pergantian seorang pejabat negara kerap segera dibaca sebagai pertarungan kekuasaan. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang naik, ada pula yang tersingkir.
Namun, negara tidak selalu bekerja dengan logika menang dan kalah. Pergantian pejabat dapat pula menjadi bagian dari upaya mencari keseimbangan di tengah kepentingan yang beragam, sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap bergerak menuju tujuan yang lebih besar.
Dalam kerangka itu, pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik untuk dibaca bukan semata sebagai persoalan personal atau pergantian posisi.
Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Pergantian itu penting karena Kementerian Keuangan bukan sekadar salah satu kementerian dalam kabinet. Ia merupakan salah satu simpul utama pengelolaan negara: APBN, perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, serta kebijakan fiskal.
Karena itu, perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan memiliki dimensi yang lebih luas. Ia menyangkut bagaimana negara menjaga keseimbangan antara kecepatan, ketepatan, stabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Negara yang Bergerak Cepat
Purbaya hadir dengan semangat akselerasi. Semangat tersebut dibutuhkan. Negara tidak boleh membiarkan anggaran tidak produktif, birokrasi berlarut-larut, investasi tertahan oleh prosedur yang tidak perlu, atau peluang ekonomi hilang karena lambannya pengambilan keputusan. Tetapi Indonesia bukan negara yang sederhana.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan bentang geografis yang luas, kondisi sosial yang beragam, serta kemampuan ekonomi daerah yang tidak sama.
Kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan cepat di Jakarta belum tentu menghasilkan dampak yang sama di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, maupun Jawa.
Karena itu, mengelola Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar keberanian mengambil keputusan. Dibutuhkan kemampuan membaca perbedaan, kesabaran mendengar, dan keberanian memastikan bahwa percepatan tidak meninggalkan mereka yang kemampuan beradaptasinya lebih lambat.
Ada petani yang menunggu pupuk. Ada nelayan yang membutuhkan bahan bakar. Ada pedagang kecil yang berharap daya beli masyarakat meningkat. Ada guru yang membutuhkan akses menuju sekolah. Ada keluarga di pelosok yang harus menghitung pengeluaran dari pendapatan yang terbatas.
Mereka mungkin tidak mengenal istilah fiscal space. Namun mereka memahami kebijakan fiskal melalui harga barang, kesempatan kerja, pelayanan publik, dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sanalah negara pada akhirnya diuji.
Kementerian Keuangan dan Simpul-Simpul Negara
Kementerian Keuangan memiliki posisi strategis karena kebijakan yang dirumuskan dan dijalankannya bersinggungan dengan hampir seluruh kegiatan ekonomi.
Di dalam ekosistemnya terdapat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta unit-unit strategis lainnya.
Bagi dunia usaha, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu simpul penting. DJBC menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, termasuk pemeriksaan, pemungutan bea masuk dan bea keluar, serta penindakan terhadap pelanggaran.
Di lapangan, pelaku usaha berinteraksi dengan Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Namun, urusan perdagangan tidak berhenti pada Kementerian Keuangan.
Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Karantina Indonesia, BPOM, otoritas investasi, serta kementerian dan lembaga teknis lain sesuai jenis barang, sektor usaha, dan karakter kegiatan.
Artinya, negara bekerja sebagai sebuah ekosistem. Tidak ada satu kementerian yang bekerja sendirian.
Kebijakan fiskal bertemu dengan perdagangan. Perdagangan bertemu dengan industri. Industri bertemu dengan investasi. Investasi bertemu dengan penciptaan lapangan kerja. Dan semuanya pada akhirnya bertemu dengan kehidupan masyarakat.
APBN dan Pertanggungjawaban kepada Rakyat
Dalam perdebatan mengenai kebijakan fiskal, ada prinsip sederhana yang perlu terus diingat: APBN pada hakikatnya merupakan uang rakyat yang dikelola negara. Karena itu, ada dua tuntutan yang harus berjalan bersamaan.
Pertama, negara harus menjaga agar setiap rupiah digunakan secara efisien, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Efisiensi tanpa manfaat sosial hanya menghasilkan angka yang terlihat baik di atas kertas. Sebaliknya, belanja yang tidak disiplin dapat membebani keuangan negara dan generasi mendatang.
Keduanya tidak perlu dipertentangkan.
Negara membutuhkan disiplin fiskal sekaligus keberpihakan kepada masyarakat. Membutuhkan efisiensi, tetapi juga keberanian berinvestasi pada sektor yang menentukan masa depan.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan fiskal tidak berhenti pada seberapa besar negara menghemat anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat yang akhirnya dirasakan masyarakat.
Pusat dan Daerah: Satu Kesatuan
Perdebatan mengenai transfer ke daerah dan dana pemerintah daerah yang masih tersimpan di perbankan juga perlu dilihat secara proporsional.
Dari perspektif pemerintah pusat, pertanyaannya masuk akal: jika dana telah tersedia, mengapa pembangunan belum segera bergerak?
Namun, dari perspektif daerah, persoalannya bisa jauh lebih kompleks.
Kapasitas fiskal berbeda. Kualitas aparatur berbeda. Infrastruktur berbeda. Karakter geografis berbeda. Kemampuan memperoleh pendapatan asli daerah juga berbeda.
Ada wilayah yang memiliki jalan, pelabuhan, jaringan listrik, dan konektivitas digital yang relatif baik. Ada pula daerah yang untuk mencapai pusat pemerintahannya membutuhkan perjalanan berjam-jam.
Karena itu, hubungan pusat dan daerah sebaiknya tidak dibangun dalam kerangka sederhana bahwa pusat memberi dan daerah menerima. Keduanya merupakan bagian dari satu sistem pemerintahan.
Pusat memiliki tanggung jawab memastikan pemerataan dan standar pelayanan. Daerah memiliki tanggung jawab menggunakan sumber daya secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Desentralisasi pada akhirnya bukan sekadar membagi kewenangan dan anggaran. Desentralisasi adalah membangun kemampuan bersama.
Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional
Indonesia juga sedang memasuki tahap penting dalam pembangunan ekonomi. Hilirisasi, industrialisasi, penguatan BUMN, investasi, dan berbagai kebijakan pemerintah untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional menunjukkan adanya kebutuhan yang sama: Indonesia tidak selamanya dapat mengandalkan ekspor komoditas mentah sekaligus menjadi pasar bagi produk negara lain.
Nilai tambah harus semakin banyak diciptakan di dalam negeri. Namun, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?
Kedaulatan ekonomi bukan hanya persoalan siapa yang memiliki modal atau seberapa besar investasi yang masuk.
Kedaulatan ekonomi juga menyangkut kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pelaku usaha kecil tumbuh, petani memperoleh harga yang wajar, nelayan mendapatkan manfaat dari kekayaan laut, dan industri nasional memiliki kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah. Dengan kata lain, pertumbuhan harus memiliki hubungan yang jelas dengan kesejahteraan.
Ketika Anggaran Bertemu Masa Depan Anak
Hal yang sama berlaku dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut bukan sekadar persoalan belanja pemerintah. Ia merupakan investasi pada kualitas manusia.
Karena itu, pengelolaannya harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Tidak boleh ada kebocoran, penyimpangan, atau pengadaan yang mengorbankan kualitas makanan. Namun, efisiensi juga harus ditempatkan dalam kerangka yang tepat.
Ketika negara mengalokasikan anggaran untuk makanan bergizi bagi anak-anak, yang sedang dibangun bukan hanya konsumsi hari ini. Yang sedang dipersiapkan adalah kualitas manusia Indonesia pada masa mendatang.
Di sinilah kebijakan fiskal bertemu kebijakan sosial.
Negara perlu mengetahui di mana harus berhemat dan di mana harus berinvestasi. Tidak semua pengeluaran dapat diperlakukan sekadar sebagai biaya. Sebagian merupakan investasi yang hasilnya baru akan terlihat bertahun-tahun kemudian. Pendidikan, kesehatan, gizi, dan kualitas manusia termasuk di dalamnya.
Pergantian Pejabat dan Kesinambungan Kebijakan
Karena itu, pergantian Purbaya tidak harus dibaca sebagai pertentangan antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya.
Purbaya meninggalkan pesan penting tentang kebutuhan mempercepat gerak negara. Namun, akselerasi membutuhkan koordinasi, perhitungan risiko, kapasitas birokrasi, dan kemampuan membaca kondisi sosial.
Suahasil datang dengan pengalaman panjang di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Wakil Menteri Keuangan sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan.
Karena itu, pergantian tersebut dapat pula dibaca sebagai bagian dari kesinambungan kelembagaan. Dalam pemerintahan, pergantian orang tidak selalu berarti pergantian arah. Yang lebih penting adalah kesinambungan tujuan.
Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Membutuhkan disiplin fiskal sekaligus ruang pembangunan. Membutuhkan kecepatan sekaligus ketepatan.
Dampaknya bagi Dunia Usaha
Bagi dunia usaha, perubahan kepemimpinan Kementerian Keuangan perlu dipandang sebagai titik yang perlu dicermati.
Pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis mengubah peraturan yang sedang berlaku. Regulasi tetap berlaku sepanjang belum diubah, dicabut, atau digantikan melalui mekanisme hukum yang sah.
Namun, perubahan kepemimpinan dapat memengaruhi arah kebijakan, prioritas regulasi, pola implementasi, maupun kebijakan fiskal dan administrasi.
Dampaknya berpotensi bersentuhan dengan perpajakan, kepabeanan dan cukai, fasilitas fiskal, ekspor-impor, investasi, biaya kepatuhan, hingga iklim usaha.
Karena itu, dunia usaha tidak cukup hanya membaca regulasi yang sudah ada. Pelaku usaha juga perlu membaca arah kebijakan yang sedang berkembang.
Bagi investor dan perusahaan yang melakukan aktivitas lintas negara, memahami hubungan antara Kementerian Keuangan, DJBC, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Karantina, BPOM, dan instansi teknis lainnya menjadi semakin penting.
Memahami siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang melakukan pengawasan, dan bagaimana koordinasi antarlembaga berlangsung merupakan bagian dari kepastian berusaha.
Watak Nusantara dalam Negara Modern
Indonesia membutuhkan teknologi. Membutuhkan kecerdasan buatan. Membutuhkan digitalisasi keuangan. Membutuhkan data yang akurat. Membutuhkan birokrasi yang semakin cepat dan profesional.
Namun, seluruh instrumen modern tersebut tetap harus diarahkan pada tujuan bernegara. Nusantara memiliki warisan nilai yang tidak kalah penting: musyawarah, gotong royong, tenggang rasa, keseimbangan, dan kepedulian terhadap sesama.
Nilai tersebut tidak bertentangan dengan modernitas. Justru dapat menjadi fondasi bagi negara modern yang manusiawi.
Data membantu negara membaca persoalan. Angka membantu mengukur keberhasilan. Teknologi membantu mempercepat pelayanan. Tetapi angka tidak boleh menggantikan manusia.
Di balik setiap angka kemiskinan terdapat keluarga. Di balik angka pengangguran terdapat orang yang sedang mencari pekerjaan. Di balik angka pertumbuhan terdapat masyarakat yang berharap kehidupannya menjadi lebih baik.
Karena itu, kebijakan publik membutuhkan dua hal sekaligus: ketepatan perhitungan dan kepekaan terhadap kehidupan masyarakat.
Akselerasi Negara, Denyut Nusantara
Pada akhirnya, pergantian seorang menteri mungkin hanya menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang Republik.
Purbaya akan menjadi bagian dari sejarah pengelolaan ekonomi Indonesia. Demikian pula Suahasil. Begitu pula para menteri, kepala daerah, birokrat, pelaku usaha, dan siapa pun yang menerima amanah untuk mengelola negara.
Jabatan berubah. Pemerintahan berganti. Kebijakan dapat disesuaikan. Tetapi dampaknya terhadap masyarakat akan tinggal lebih lama. Karena itu, pertanyaan terpenting bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah.
Pertanyaannya adalah: apa yang dapat dipelajari negara dari setiap perubahan?
Indonesia memang membutuhkan keberanian untuk bergerak. Tetapi negara juga membutuhkan kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus mempercepat dan kapan harus memberi waktu.
Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi tidak kehilangan kepekaan. Pemerintahan yang cepat, tetapi tidak tergesa-gesa. Birokrasi yang disiplin, tetapi tetap memahami bahwa setiap kebijakan pada akhirnya menyentuh kehidupan manusia.
Nusantara tidak dibangun hanya untuk menjadi negara yang kaya. Nusantara dibangun agar manusia yang hidup di dalamnya dapat memperoleh kehidupan yang bermartabat. Mungkin itulah ukuran paling sederhana dari keberhasilan sebuah republik.
Bukan siapa yang paling cepat.
Bukan pula siapa yang paling kuat.
Melainkan bagaimana seluruh bagian bangsa dapat bergerak bersama tanpa meninggalkan mereka yang berjalan lebih lambat. Sebab negara bukan milik mereka yang sedang memegang kekuasaan. Negara adalah amanah yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dan pada suatu ketika, generasi yang belum lahir hari ini akan menilai bagaimana kita mengelola Indonesia.
Mereka mungkin tidak mengingat siapa yang paling cepat mengambil keputusan. Namun, mereka akan merasakan apakah keputusan-keputusan itu membuat Nusantara menjadi tempat yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih manusiawi.(sang)
Gunung Padang, Cianjur
14 September 2026
Bayu Sasongko
