Oleh : Rd. Dadan K Ramdan, MT.*)
Persoalan daging sapi di Indonesia hampir tidak pernah sekadar urusan hitung-hitungan di atas kertas antara produksi peternak dan konsumsi rumah tangga. Memasuki penghujung tahun 2026, tata niaga sapi potong nasional justru berada tepat di persimpangan arus besar geoekonomi global. Ketika rantai pasok dunia terfragmentasi oleh proteksionisme dan ketegangan geopolitik, ketergantungan Indonesia pada pasokan impor membuat piring makan masyarakat ikut bergetar setiap kali kurs mata uang bergerak atau harga komoditas di luar negeri melonjak.
Data sepanjang 2026 menunjukkan betapa lebarnya jurang struktural yang masih harus ditutup. Dengan proyeksi kebutuhan daging sapi nasional mencapai sekitar 964.000 ton sementara produksi peternakan dalam negeri baru sanggup memasok kisaran 479.000 ton, lebih dari separuh kebutuhan nasional mau tidak mau harus ditambal dari luar negeri. Realisasi impor sapi hidup yang menyentuh 92,7 ribu ton dan daging beku sebesar 85,1 ribu ton hanya dalam tujuh bulan pertama tahun ini memperlihatkan bahwa ketahanan protein hewani kita masih sangat bertumpu pada kelancaran keran impor.
Situasi ini menempatkan pemerintah dan pelaku industri pada dilema yang pelik. Di satu sisi, pemerintah berkepentingan menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga eceran dan penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP). Namun di sisi lain, intervensi harga di hilir berhadapan langsung dengan kenyataan biaya produksi di hulu yang tidak lagi murah, memaksa industri mencari titik keseimbangan baru di tengah pergeseran peta perdagangan internasional.
Paradoks Bisnis Feedlot dan Tekanan Biaya Produksi
Di lapangan, tekanan terberat dirasakan oleh pelaku usaha penggemukan sapi impor (feedlot) yang selama ini menjadi penyangga utama pasokan daging segar di kawasan perkotaan. Sepanjang 2026, harga sapi bakalan asal Australia ketika tiba di pelabuhan Indonesia (landed cost) merangkak naik ke kisaran Rp77.000 hingga Rp86.000 per kilogram bobot hidup. Lonjakan ini dipicu oleh menyusutnya populasi ternak di negara asal sekaligus tingginya ongkos logistik dan tekanan nilai tukar rupiah.
Ironisnya, ketika sapi bakalan tersebut selesai digemukkan selama tiga hingga empat bulan, harga jual sapi siap potong di tingkat kandang justru terkunci oleh kesepakatan stabilisasi harga dan HAP pemerintah di rentang Rp55.000 hingga Rp58.000 per kilogram. Artinya, sejak hari pertama sapi turun dari kapal, perusahaan feedlot sudah menanggung selisih harga negatif pada bobot awal sapi. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah memacu pertambahan bobot badan harian (average daily gain) secepat mungkin dengan racikan pakan berbasis limbah agroindustri lokal yang murah, seperti bungkil inti sawit dan ampas singkong.
Kondisi margin yang terhimpit ini membuat banyak feedloter menahan laju realisasi impor mereka demi menjaga arus kas tetap bernapas. Bahkan, untuk menyiasati mahalnya sapi bakalan, pemerintah mulai membuka opsi impor kerbau hidup dari Australia yang biaya mendaratnya jauh lebih rendah di kisaran Rp26.600 hingga Rp35.800 per kilogram. Langkah ini memang pragmatis untuk meredam gejolak harga di pasar tradisional dan industri olahan, tetapi sekaligus menjadi alarm bahwa skema bisnis penggemukan sapi konvensional sedang berada di titik jenuh.
IA-CEPA dan Hegemoni Pasokan Tradisional
Dalam kerangka perdagangan bilateral, ketergantungan Indonesia pada Australia selama ini ditopang oleh Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (IA-CEPA). Melalui perjanjian yang mengikat secara hukum ini, bea masuk impor sapi bakalan hidup dari Australia dipangkas hingga 0 persen dengan skema kuota tarif (Tariff Rate Quota atau TRQ) yang terus bertumbuh melampaui 700.000 ekor per tahun pada 2026. Fasilitas serupa juga berlaku bagi daging sapi beku dan gandum pakan ternak.
Secara teoretis, penghapusan bea masuk melalui IA-CEPA dirancang untuk menekan biaya impor dan menjaga keterjangkauan harga daging di dalam negeri. Kedekatan geografis antara pelabuhan di Australia bagian utara dan sentra penggemukan di Lampung maupun Jawa Barat juga menjadikan rute ini nyaris tak tergantikan untuk pengangkutan sapi hidup, yang hingga kini pangsanya masih nyaris 100 persen dikuasai Australia.
Namun, praktik di lapangan membuktikan bahwa tarif 0 persen bukanlah jaminan harga murah apabila negara pemasok tunggal mengalami keterbatasan suplai atau penguatan mata uang. Evaluasi umum lima tahunan IA-CEPA yang mulai bergulir pada paruh kedua 2026 bahkan memunculkan catatan kritis mengenai defisit neraca dagang Indonesia terhadap Australia. Ketergantungan berlebihan pada satu pintu pasokan membuat posisi tawar Indonesia rentan saat terjadi guncangan harga di negara mitra.
Manuver BRICS: Diversifikasi Sumber dan Efisiensi Transaksi
Di sinilah keanggotaan penuh Indonesia di dalam blok BRICS memainkan peran strategis sebagai penyeimbang geoekonomi. Berbeda dengan IA-CEPA yang berbentuk perjanjian perdagangan bebas dengan pemangkasan tarif langsung, BRICS bekerja melalui perluasan akses pasar Global South, penyelarasan hambatan non-tarif, dan efisiensi sistem pembayaran lintas batas. Impor daging dari sesama anggota BRICS tetap mengikuti tarif umum, tetapi hambatan kesehatan hewan dan sertifikasi halal dipermudah lewat forum kerja sama pertanian blok tersebut.
Dampaknya terlihat jelas pada bergesernya peta impor daging beku Indonesia. Brasil tampil agresif sebagai penantang utama Australia dalam memasok daging sapi dan jeroan beku dengan harga yang jauh lebih kompetitif, sementara India tetap menjadi tulang punggung pasokan daging kerbau beku untuk menahan gejolak harga ritel. Diversifikasi ini bahkan diperluas hingga membuka keran impor daging dari Argentina dan Amerika Serikat guna memastikan tidak ada lagi dominasi tunggal dalam rantai pasok daging beku nasional.
Lebih jauh lagi, perluasan skema transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction atau LCT) yang didorong dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi memberikan napas tambahan bagi efisiensi biaya impor pangan. Dengan menyelesaikan transaksi perdagangan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus melewati konversi dolar AS, importir dapat memangkas biaya selisih kurs sekaligus mengurangi tekanan permintaan dolar terhadap stabilitas rupiah.
Menjembatani Impor dan Kemandirian Jangka Panjang
Pada akhirnya, kelihaian memanfaatkan perjanjian dagang seperti IA-CEPA maupun manuver diversifikasi melalui BRICS hanyalah instrumen penyangga jangka pendek. Kebijakan tarif 0 persen dan pembukaan akses pemasok baru dari Amerika Latin maupun Asia Selatan memang efektif meredam lonjakan harga di meja makan konsumen, tetapi tidak boleh membuat kita terlena hingga membiarkan peternak rakyat tergilas oleh banjir daging beku murah.
Rencana besar pemerintah untuk mendatangkan hingga satu juta ekor sapi indukan dan sapi perah secara bertahap mulai 2027 hingga 2029 dari Australia, Brasil, dan Meksiko harus dikawal agar benar-benar menjadi titik balik pembenahan hulu. Tanpa perbaikan tata kelola pembibitan nasional, kepastian kuota impor yang terukur lewat Neraca Komoditas, serta integrasi kemitraan yang adil antara industri besar dan peternak lokal, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus defisit struktural—sekadar berpindah ketergantungan dari satu blok ekonomi ke blok ekonomi lainnya.
*)Penulis adalah Pegiat Pangan Nirlaba di Wilayah Jawa dan Ketua Bidang Litbang APRESIASI NUSANTARA
