Oleh: Yayat Biaro
Gibran Rakabuming Raka akhirnya mundur. Tetapi pertarungan belum selesai. Bahkan setelah kursi kekuasaan ditinggalkan, tuntutan hukum dan perlawanan politik masih terus bergerak. Persoalannya pun tidak lagi berhenti pada Gibran, tetapi merambat kepada Joko Widodo, ayahnya, yang telah lebih dahulu meninggalkan kekuasaan.
Ada sesuatu yang mengusik pikiran saya dari rangkaian peristiwa ini.
Benarkah kita sedang menyaksikan kemenangan hukum atas kekuasaan? Atau justru pertarungan kekuasaan yang kini berlangsung melalui bahasa hukum dan keadilan?
Polemik putusan Mahkamah Konstitusi, pembatalan surat penyetaraan pendidikan oleh Mahkamah Agung, hingga kontroversi pasal yang dituding diselundupkan ke dalam peraturan KPU, sebenarnya menyisakan persoalan hukum yang tidak sederhana.
Saya sendiri tidak melihat seluruh persoalan itu sudah terang benderang.
Ketika MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, tetapi pertimbangan substantifnya kemudian menjadi bagian penting dari dasar putusan MA, saya merasa ada persoalan serius yang patut diperdebatkan.
Bukan berarti pertimbangan MK tidak mempunyai nilai sama sekali. Namun bagaimana batas antara penilaian pembuktian dan akibat hukum suatu putusan harus ditempatkan? Bukankah hukum acara justru dibangun agar kewenangan hakim tidak kehilangan batasnya?
Di sisi lain, saya juga tidak serta-merta mempersalahkan MA ketika mendahulukan keadilan substantif daripada kekakuan prosedur.
Saya teringat Satjipto Rahardjo. Hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Mazhab hukum progresif mengajarkan keberanian menerobos kebuntuan aturan ketika formalitas justru menghalangi keadilan.
Karena itu, perdebatan kita seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah prosedur boleh diterobos. Yang lebih penting adalah kapan, mengapa, dan dengan ukuran apa terobosan itu dibenarkan.
Sebuah terobosan hukum menjadi kemajuan apabila prinsipnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara setara. Tidak hanya ketika putusannya sesuai dengan kehendak publik, apalagi kepentingan politik yang sedang dominan.
Kekakuan prosedur dapat menggelapkan keadilan. Tetapi kebebasan menerobos prosedur tanpa ukuran juga dapat menggelapkan hukum itu sendiri.
Yang lebih menggelisahkan saya justru suasana perdebatan hukum di ruang publik.
Kita seperti sedang menyaksikan pertandingan popularitas para ahli hukum. Pendapat dianggap benar karena disampaikan tokoh yang lebih terkenal, lebih dipercaya, atau sedang memperoleh dukungan publik. Sebaliknya, argumentasi yang berbeda mudah sekali dicurigai sebagai pembelaan terhadap pihak yang kalah.
Seolah-olah tidak tersedia lagi ruang bagi seseorang untuk mempertanyakan putusan pengadilan tanpa terlebih dahulu dituduh mempunyai keberpihakan politik.
Padahal putusan hakim bukan kitab suci. Ia wajib dihormati, tetapi tetap terbuka untuk diperdebatkan secara akademis. Bahkan kewibawaan lembaga peradilan justru terpelihara apabila penalaran hukumnya sanggup diuji secara terbuka.
Saya khawatir kita sedang mengulangi kebiasaan lama: tidak sungguh-sungguh memperjuangkan supremasi hukum, melainkan sekadar bergantian menggunakan hukum untuk mengalahkan lawan.
Kegelisahan itu semakin terasa ketika Gibran telah mundur, tetapi sebagian kelompok yang selama ini menggugatnya tetap mendorong kelanjutan pengusutan hukum. Roy Suryo, misalnya, masih menyuarakan tuntutan tersebut. Sementara Denny Indrayana menempuh sikap berbeda dalam perkara tata usaha negara dengan meminta penghentian gugatan karena objek sengketanya telah dicabut.
Tentu pengunduran diri tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Tidak boleh ada kekebalan hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan tinggi.
Tetapi saya juga ingin bertanya: sampai di mana perjuangan menegakkan keadilan harus dibedakan dari hasrat memenangkan pertarungan politik?
Pertanyaan ini penting, bukan untuk menuduh siapa pun mempunyai motif tersembunyi. Justru karena keadilan tidak boleh ditentukan oleh prasangka terhadap motif seseorang.
Kita boleh tidak menyukai Gibran. Kita boleh menentang Jokowi. Kita juga berhak mengkritik mereka yang selama ini menggugat keduanya.
Namun ketidaksukaan politik tidak boleh mengurangi hak siapa pun untuk diperlakukan adil.
Keadilan tidak mengenal kekebalan bagi penguasa. Tetapi ia juga tidak memberikan hak istimewa kepada mereka yang sedang melawan penguasa.
Barangkali di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar dalam perjalanan negara hukum kita.
Hukum terlalu sering diperlakukan bukan sebagai batas kekuasaan, melainkan sebagai alat untuk memperoleh, mempertahankan, atau merebutnya.
Dan kita, masyarakat yang seharusnya mengawasi kekuasaan, kadang ikut terjebak di dalamnya. Putusan pengadilan kita sambut dengan gegap gempita ketika menguntungkan pihak yang kita dukung. Sebaliknya, kita begitu mudah mencurigai integritas pengadilan ketika putusannya mengecewakan.
Saya tidak sedang membela Gibran. Juga tidak sedang menyalahkan mereka yang menggugatnya. Saya hanya merasa ada sesuatu yang keliru ketika penegakan hukum semakin sulit dibedakan dari kelanjutan pertarungan politik.
Lebih-lebih apabila kemenangan atas lawan mulai dianggap identik dengan kemenangan keadilan.
Sejarah politik kita sudah terlalu sering memperlihatkan bagaimana kekuasaan berganti tangan tanpa sungguh-sungguh mengubah wataknya. Mereka yang kemarin menjadi korban kesewenang-wenangan belum tentu kebal dari godaan untuk mengulanginya ketika memperoleh kekuasaan.
Mengapa kita harus membiarkan hukum mengalami nasib serupa?
Negara hukum justru diuji ketika ia harus melindungi hak orang yang tidak kita sukai. Dan ketika ia harus berani menghukum orang yang kita dukung, sepanjang kesalahannya terbukti melalui proses yang sah.
Gibran telah mundur. Jokowi telah meninggalkan kekuasaan. Mereka yang bertikai mungkin suatu hari menemukan pemenangnya.
Tetapi kemenangan politik bukanlah ukuran kemenangan hukum.
Kita telah membangun negara hukum. Jangan sampai yang tumbuh justru sebuah republik tempat setiap kelompok merasa berhak menentukan sendiri apa yang disebut keadilan.
Sebab jika hukum hanya menjadi bahasa yang dipakai secara bergantian oleh mereka yang berkuasa dan mereka yang ingin berkuasa, sesungguhnya yang berubah hanyalah para pemainnya.
Kekuasaan terus berpindah tangan. Hukum terus diperebutkan. Dan keadilan, sekali lagi, terancam menjadi pihak yang kalah.
Pojok Balaraja (13/11/2026)
