Oleh: Mr Jie,
Pengamat Dan Aktivis Sosial
Jakarta,SwaraRakyat.com – Jika saya berada di posisi Jokowi hari ini, mungkin saya tidak akan terlalu sibuk menyalahkan lawan-lawan politik. Bukan pula menyalahkan Prabowo atau para pengkritik pemerintah.
Saya justru akan mengevaluasi orang-orang terdekat yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan.
Salah satu nama yang layak mendapat perhatian adalah Budi Arie Setiadi.
Bukan karena persoalan suka atau tidak suka. Namun, dalam politik, kesalahan membaca situasi terkadang jauh lebih berbahaya daripada serangan terbuka dari lawan.
Sejarah politik berkali-kali menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu melemah karena serangan dari luar. Ada kalanya, justru orang-orang di lingkaran sendiri yang tanpa sadar membuka pintu bagi perubahan peta kekuasaan.
Pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah kalimat dapat memunculkan spekulasi politik yang luas.
Bagi relawan, mungkin itu sekadar analisis. Bagi pendukung Jokowi, mungkin dianggap sebagai sinyal politik. Namun, bagi pemerintahan Prabowo, pernyataan semacam itu berpotensi menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang sedang berbicara tentang arah politik nasional?
Di sinilah persoalannya bermula.
ALARM YANG TIDAK SEHARUSNYA BERBUNYI
Prabowo Subianto bukan figur baru dalam pertarungan politik nasional. Ia telah melewati berbagai kontestasi, kekalahan, kritik, hingga perubahan konfigurasi kekuasaan.
Pengalaman panjang tersebut membuat dinamika politik menjelang 2029 tidak bisa dibaca semata-mata sebagai urusan elektoral.
Pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029, meskipun kemudian dijelaskan Budi Arie sebagai analisis pribadi dan bukan kehendak politik, tetap menyisakan pertanyaan tentang komunikasi politik di lingkungan kekuasaan.
Mengapa isu tersebut dilempar ke ruang publik?
Siapa yang diuntungkan dari munculnya spekulasi percepatan pemilu?
Dan apakah semua pihak dalam koalisi pemerintahan memiliki pemahaman yang sama mengenai agenda politik ke depan?
Dalam politik, waktu adalah kekuasaan. Membicarakan 2029 ketika pemerintahan baru berjalan bukan sekadar membicarakan kalender politik. Itu juga menyangkut konsolidasi, stabilitas, dan kepercayaan antarkelompok pendukung pemerintahan.
Prabowo tentu memiliki kepentingan menjaga agar pemerintahannya tidak menjadi arena persaingan dini antarkelompok politik.
Sebab, pemerintahan yang sibuk menghadapi manuver internal berisiko kehilangan energi untuk mengerjakan agenda publik.
DUA CARA MEMILIH TEMAN KEKUASAAN
Salah satu perbedaan menarik dalam membaca karakter politik Jokowi dan Prabowo adalah bagaimana keduanya membangun komunikasi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda.
Prabowo dalam sejumlah kesempatan menunjukkan keterbukaan berdialog dengan tokoh-tokoh yang dikenal kritis terhadap kekuasaan.
Nama Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Said Didu, Jumhur Hidayat, dan sejumlah tokoh lainnya memperlihatkan bahwa ruang komunikasi politik tidak selalu harus dibangun bersama orang-orang yang sepemikiran.
Bahkan, pertemuan Prabowo dengan Rocky Gerung di Istana pada April 2026 memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan tidak serta-merta menutup ruang dialog.
Ada pelajaran penting di sana: seorang pemimpin tidak selalu membutuhkan orang yang mengatakan dirinya benar. Ia juga membutuhkan orang yang berani mengingatkan ketika kebijakannya keliru.
Pemimpin membutuhkan cermin, bukan sekadar tepuk tangan.
Sementara itu, Jokowi selama masa kekuasaannya memiliki jejaring relawan yang sangat kuat. Projo, dengan Budi Arie sebagai salah satu figur sentralnya, menjadi bagian penting dari perjalanan politik Jokowi.
Namun, loyalitas politik memiliki dua sisi.
Di satu sisi, loyalitas mampu menjaga soliditas. Di sisi lain, loyalitas yang tidak disertai keberanian memberikan kritik dapat membuat pemimpin kehilangan informasi penting mengenai perubahan keadaan.
Orang yang selalu berkata setuju mungkin memberikan kenyamanan. Tetapi belum tentu memberikan keselamatan politik.
Di sinilah istilah ‘Oke Gas’ menjadi menarik sebagai metafora politik.
Joget boleh menjadi simbol kedekatan dengan rakyat. Slogan boleh menjadi alat mobilisasi relawan. Namun, keduanya tidak dapat menggantikan ketajaman membaca perubahan politik.
Terlebih, situasi politik Jokowi dan keluarganya kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks.
Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo. Namun, Istana juga menegaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan maupun menerima pengunduran diri tersebut. Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Fakta ini menunjukkan bahwa dinamika politik di sekitar keluarga Jokowi sedang menghadapi ujian serius.
Namun, menyederhanakan persoalan tersebut sebagai kejatuhan politik seseorang tentu terlalu dini. Proses hukum dan perkembangan politik masih harus berjalan.
JANGAN REMEHKAN SI GEMOY
Ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh siapa pun yang membaca Prabowo hanya dari penampilan publiknya.
Jangan terkecoh oleh citra Gemoy, joget, dan slogan ‘Oke Gas’.
Di balik penampilan populernya, Prabowo memiliki pengalaman panjang di dunia militer dan politik. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan kemudian menempuh perjalanan politik yang penuh dinamika.
Pengalaman tersebut tentu menjadi bagian dari modal politiknya.
Prabowo memahami bahwa kekuasaan tidak hanya dibangun melalui popularitas. Ada konsolidasi, komunikasi, kompromi, kalkulasi, dan kemampuan membaca kepentingan berbagai kelompok.
Karena itu, menganggap Prabowo sebagai figur yang mudah diarahkan oleh manuver kelompok tertentu merupakan pembacaan yang terlalu sederhana.
Dalam politik, orang yang terlihat santai belum tentu tidak sedang menghitung.
Dan orang yang memilih diam belum tentu tidak memahami apa yang sedang terjadi.
Kalimat ‘Oke Gas’ mungkin terdengar ringan. Namun, strategi mempertahankan kekuasaan dan mengelola negara tidak pernah sesederhana sebuah slogan.
PETA KEKUATAN MENUJU 2029
Pertarungan menuju 2029 tidak hanya akan berlangsung di panggung partai politik. Pertarungan juga akan menyentuh jejaring ekonomi, investasi, sumber daya alam, dan kepentingan kelompok usaha besar.
Di Indonesia, hubungan antara kekuatan politik dan kekuatan ekonomi merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dicermati.
Siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi? Siapa yang memperoleh kesempatan investasi? Bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi peta persaingan usaha?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika terjadi perubahan kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan strategis.
Salah satu peristiwa yang menyita perhatian adalah masuknya pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam melalui PT Jhonlin Baratama sebagai pemegang 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk.
Transaksi yang diberitakan bernilai sekitar Rp26,1 triliun itu memperlihatkan bagaimana peta kepemilikan korporasi besar dapat mengalami perubahan.
Namun, transaksi tersebut juga harus dibaca secara proporsional. Pihak Bayan Resources menyatakan transaksi berlangsung atas dasar kesepakatan bisnis tanpa tekanan dan tidak mengubah posisi Low Tuck Kwong sebagai pengendali perusahaan.
Karena itu, menghubungkan transaksi bisnis tersebut secara langsung dengan manuver politik menuju 2029 masih membutuhkan bukti yang memadai.
Meski demikian, satu hal tidak bisa diabaikan: kekuatan ekonomi dan kekuatan politik merupakan dua ruang yang dalam praktiknya kerap saling beririsan.
Pemerintah harus memastikan bahwa perubahan peta investasi berlangsung melalui mekanisme pasar yang sehat, transparan, dan sesuai hukum.
Negara tidak boleh menjadi instrumen untuk mengganti satu kelompok kepentingan dengan kelompok kepentingan lainnya.
Sebab, jika oligarki lama hanya digantikan oligarki baru, rakyat tetap menjadi penonton dalam permainan yang sama.
Inilah tantangan besar Prabowo: memastikan bahwa konsolidasi kekuasaan berjalan seiring dengan pembenahan struktur ekonomi nasional, bukan sekadar pergantian pemain di lingkaran elite.
ILUSI ‘OKE GAS’ DAN UJIAN SEBENARNYA MENUJU 2029
Pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang Jokowi, Prabowo, Budi Arie, atau Gibran.
Ini adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan diuji oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya.
Loyalitas tanpa kecerdasan dapat berubah menjadi beban. Popularitas tanpa strategi dapat menjadi ilusi. Sementara kedekatan dengan kekuasaan tidak pernah menjamin seseorang akan selalu berada di pusat permainan politik.
Budi Arie dan Projo kini berada dalam situasi yang menuntut kecermatan membaca perubahan konfigurasi politik nasional.
Jokowi juga menghadapi pekerjaan rumah besar untuk menjaga relevansi pengaruh politiknya di tengah dinamika pemerintahan baru.
Sementara Prabowo menghadapi tantangan yang tidak kalah berat: menjaga stabilitas pemerintahan, mengelola perbedaan kepentingan, dan memastikan agenda pembangunan tidak tersandera oleh kompetisi politik dini.
Menuju 2029, pertanyaannya bukan siapa yang paling keras meneriakkan slogan, siapa yang paling ramai berjoget, atau siapa yang paling sering mengklaim loyalitas.
Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa yang mampu membaca perubahan zaman, menjaga kepercayaan publik, dan menghadirkan hasil nyata bagi rakyat.
Sebab, dalam politik, yang paling berbahaya bukan selalu lawan yang berdiri di depan mata.
Terkadang, justru orang yang terus berteriak ‘Oke Gas’ di belakang kita tidak menyadari bahwa arah perjalanan sudah berubah.
Dan ketika panggung politik 2029 benar-benar tiba, yang akan diuji bukan sekadar siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, melainkan siapa yang masih memiliki kepercayaan rakyat.(Sang)
