Oleh: Andi Syamsul Bahri
Padang, 29 Desember 2025
Padang,SwraRakyat.com – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, terutama Aceh, sekilas tampak sebagai peristiwa alam yang datang tiba-tiba. Namun sesungguhnya, bencana yang lebih dalam dan berulang adalah kegagalan negara dalam memastikan pemulihan kehidupan rakyat secara cepat, adil, dan bermartabat pasca-bencana.
Tulisan ini bukan lahir dari kemarahan sesaat. Ia merupakan pengulangan refleksi panjang yang pernah ditulis pada tahun 2006, saat penulis terlibat langsung sebagai relawan pada peristiwa Gempa Bumi Yogyakarta, dua tahun setelah bangsa ini diguncang Tsunami Aceh 2004. Pola yang terjadi hari ini terasa begitu akrab: bantuan darurat datang, empati mengalir, pejabat hadir, namun pemulihan jangka panjang kembali berjalan lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Hingga satu bulan pasca-banjir bandang di Sumatera, khususnya Aceh, pemulihan kehidupan rakyat belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan paling dasar. Banyak warga masih hidup dalam ketidakpastian, kehilangan rumah, sumber penghidupan, dan rasa aman. Padahal, pengalaman pahit dari Tsunami 2004 dan Gempa Jogja 2006 seharusnya telah memberi pelajaran penting tentang tata kelola bencana dan pemulihan pasca-krisis.
Kehadiran negara di lokasi bencana tidak seharusnya berhenti pada simbol, kunjungan, dan janji. Pengalaman lapangan pada 2004 dan 2006 menunjukkan bahwa yang paling dibutuhkan rakyat adalah tindakan konkret: pembangunan hunian sementara dan permanen di lokasi yang aman, pemulihan ekonomi lokal, serta pendampingan psikososial yang berkelanjutan.
Aceh memiliki luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Trauma Tsunami 2004 masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Banjir bandang tahun 2025 kembali membuka luka lama tersebut, kali ini datang dari kawasan pegunungan, setelah dua dekade lalu datang dari laut. Dari laut ke gunung, penderitaan rakyat Aceh seolah berulang dalam siklus yang sama, sementara sistem negara belum sepenuhnya beranjak dari pola lama.
Pengalaman sebagai relawan Gempa Jogja 2006 mengajarkan satu hal penting: bencana alam bisa dihindari dampak buruknya jika negara hadir secara cepat dan terencana. Sebaliknya, harapan yang dibangun tanpa realisasi hanya akan melahirkan kekecewaan kolektif. Bagi rakyat terdampak, janji yang tak kunjung terwujud terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan material itu sendiri.
Oleh karena itu, kritik ini disampaikan bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan. Janji-janji kepemimpinan nasional, termasuk yang disampaikan dalam kontestasi politik terakhir, akan diuji bukan di panggung, tetapi di tenda-tenda pengungsian dan rumah-rumah rakyat yang runtuh. Di sanalah kehadiran negara memperoleh makna sejatinya.
Jika pola lama terus berulang dari Aceh 2004, Jogja 2006, hingga Sumatera 2025, maka pertanyaan besar harus diajukan secara jujur: sudah sejauh mana bangsa ini belajar dari bencana?
Kritik ini adalah seruan kepedulian, agar negara tidak sekadar sigap dalam tanggap darurat, tetapi juga tegas dan konsisten dalam memulihkan kehidupan rakyat. Ke mana arah perjalanan bangsa ini quo vadis Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya merawat warganya di masa paling rapuh.
