JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan pernyataannya mengenai kemungkinan terjadinya dinamika politik sebelum 2029 merupakan analisis pribadi, bukan kehendak maupun agenda politik untuk mempercepat pergantian pemerintahan.
Penegasan itu disampaikan Budi Arie dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (28/8/2026), merespons polemik yang muncul setelah potongan video pernyataannya mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 beredar luas di ruang publik.
Budi Arie mengakui pernyataannya menimbulkan berbagai tafsir. Namun, ia menegaskan analisis politik tidak dapat disamakan dengan kehendak atau dorongan politik.
Menurutnya, dirinya hanya membaca berbagai kemungkinan berdasarkan dinamika sosial dan politik yang berkembang di tengah masyarakat.
“Analisis itu bukan kehendak politik. Saya tidak sedang mengajak atau mendorong terjadinya percepatan,” ujar Budi Arie.
Ia juga menegaskan tidak menarik kembali pernyataan tersebut. Menurut Budi Arie, waktu yang akan membuktikan apakah analisis mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 tersebut benar-benar terjadi.
“Kalau analisis kan itu begini, ada kemungkinan 2029, tapi kok ada analisis lebih cepat? Tidak perlu ditarik, biar saja waktu membuktikan itu,” katanya.
Budi Arie sekaligus membantah adanya pesan atau agenda politik tertentu di balik pernyataannya. Ia meminta publik tidak mengaitkan pernyataan tersebut dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Menurutnya, pandangan mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 merupakan pendapat pribadi dan bukan sikap maupun kehendak Jokowi.
“Kami menyadari bahwa ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena itu, pernyataan itu sudah saya bilang, itu pernyataan saya pribadi, bukan pendapat dan sikap Pak Jokowi. Pak Jokowi cuma mendengarkan,” ujar Budi Arie.
Ia menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks membaca dinamika yang berkembang di masyarakat. Karena itu, Budi Arie meminta pernyataannya tidak dipotong dari konteks pembicaraan secara keseluruhan.
Budi Arie juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat pernyataannya. Namun, permintaan maaf tersebut tidak berarti dirinya menarik kembali analisis yang telah disampaikan.
“Saya tidak menyangka akan viral dan ramai, untuk itu saya meminta maaf,” katanya.
Lebih lanjut, Budi Arie menegaskan bahwa demokrasi dan konstitusi tetap menjadi pijakan utama dalam menghadapi setiap dinamika politik nasional.
Menurutnya, berbagai aspirasi dan perubahan politik harus ditempatkan dalam mekanisme demokrasi serta tidak boleh keluar dari koridor konstitusi.
“Jadi saya mengatakan bahwa tadi, jalan kita tetap dua intinya, demokrasi dan konstitusi,” tegasnya.
Budi Arie berharap polemik tersebut tidak berkembang menjadi upaya mempertentangkan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo maupun memicu spekulasi politik yang tidak berdasar.
Ia menilai perbedaan pandangan dan analisis merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, setiap pernyataan publik harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesimpulan yang berbeda dari maksud sebenarnya.
Dengan demikian, Budi Arie kembali menegaskan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 adalah analisis pribadi, bukan sinyal pergantian pemerintahan, bukan agenda politik tertentu, dan bukan pesan dari Joko Widodo. (YA)
