JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,9 persen pada 2027. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen. Angka tersebut menunjukkan ekonomi nasional masih bertumbuh di level di atas 5 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen, investasi sebesar 6,87 persen, serta lonjakan belanja pemerintah yang mencapai 15,97 persen pada triwulan II 2026. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi 2,67 poin persentase.
Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda. Sejumlah pelaku usaha kecil dan pedagang pasar mengaku daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Aktivitas belanja dinilai lebih selektif dibandingkan periode sebelumnya, bahkan untuk kebutuhan pokok.
Baca Juga: Rupiah Mendekati Rp18.000, Ekonomi Rakyat Bakal Tertekan?
Fenomena tersebut terlihat dari pergerakan harga komoditas hortikultura. Dalam beberapa pekan terakhir, pasokan sejumlah sayuran, seperti sawi hijau, berkurang akibat gagal panen yang dipicu serangan hama pada musim kemarau. Namun, kelangkaan pasokan itu tidak diikuti lonjakan harga yang signifikan di tingkat pengecer.
Para pedagang menilai kondisi ini terjadi karena konsumen semakin sensitif terhadap harga. Kenaikan harga di tingkat agen masih berada pada batas wajar, tetapi pedagang kesulitan menaikkan harga jual karena khawatir pembeli berkurang.
“Biasanya kalau barang langka, harga bisa melonjak. Namun sekarang kenaikannya relatif terbatas dan pembeli tetap sepi. Masyarakat tampaknya lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang,” ujar seorang pelaku usaha di Jawa Tengah.
Baca Juga: Membaca Tiga Jalan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia
Pengamat ekonomi menilai perbedaan antara data makro dan kondisi mikro merupakan hal yang lazim terjadi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan akumulasi aktivitas nasional, termasuk konsumsi, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah. Namun, manfaat pertumbuhan tidak selalu dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Data BPS menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan konsumsi rumah tangga. Sepanjang semester I 2026, konsumsi pemerintah meningkat 18,62 persen, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,28 persen.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi, yakni sejauh mana pertumbuhan tersebut benar-benar meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah sendiri optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,9 persen pada 2027 dapat tercapai melalui peningkatan investasi, produktivitas, dan penguatan industri nasional.
Namun, bagi pelaku usaha kecil dan pedagang pasar, indikator yang paling mudah dibaca bukanlah angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), melainkan ramainya pembeli, cepatnya perputaran barang, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, selain menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar terasa hingga ke pasar tradisional, warung kecil, dan kantong masyarakat bawah.(Red)
