Jakarta,swararakyat.com – Pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera memicu gelombang kemarahan publik. Blackout yang memutus aktivitas ekonomi, mengganggu layanan publik, hingga membuat jutaan warga hidup dalam ketidakpastian dinilai bukan lagi sekadar gangguan teknis, melainkan kegagalan serius dalam tata kelola sistem ketenagalistrikan nasional.
Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Desa (DPN SPEDA) secara terbuka mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap jajaran Direksi PT PLN (Persero), termasuk Direktur Utama PLN, menyusul insiden blackout besar yang disebut telah menimbulkan kerugian ekonomi luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pengurus DPN SPEDA, Romario Simbolon, menegaskan bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari lemahnya sistem kelistrikan nasional yang selama ini kerap dijelaskan dengan dalih gangguan teknis.
“Ini bukan sekadar listrik padam. Ini kegagalan sistemik. Ketika satu gangguan transmisi saja mampu membuat sebagian besar Sumatera lumpuh, maka ada yang salah dalam manajemen, mitigasi, dan kesiapan sistem nasional,” ujar Romario Simbolon, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, dampak blackout menghantam langsung denyut ekonomi rakyat. Pedagang kecil kehilangan penghasilan harian, ribuan pelaku UMKM mengalami kerugian akibat barang dagangan rusak, layanan internet dan komunikasi terganggu, SPBU lumpuh, mesin ATM offline, hingga aktivitas industri tersendat. Sejumlah rumah sakit bahkan disebut harus bertahan dengan pasokan listrik dari genset darurat.
“Yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Mereka kehilangan pemasukan dalam hitungan jam tanpa ada kepastian kompensasi. Sementara pejabat hanya tampil meminta maaf di depan kamera,” katanya.
DPN SPEDA menilai permintaan maaf dari PLN tidak cukup untuk menjawab besarnya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Organisasi tersebut juga mempertanyakan narasi modernisasi infrastruktur energi nasional yang selama ini digaungkan.
“Bagaimana mungkin sistem yang disebut modern bisa runtuh hanya karena satu gangguan transmisi? Publik berhak curiga bahwa ada kelemahan besar dalam pengelolaan sistem kelistrikan nasional,” ujar Romario.
Karena itu, DPN SPEDA mendesak Presiden bersama Kementerian BUMN segera melakukan audit menyeluruh terhadap PLN, termasuk mengevaluasi posisi Direktur Utama beserta jajaran direksi yang dinilai gagal menjamin stabilitas pasokan listrik nasional.
“Kalau blackout sebesar ini tidak diikuti evaluasi besar-besaran terhadap pimpinan PLN, maka publik akan melihat negara tidak serius melindungi rakyat dari kegagalan layanan strategis,” tegasnya.
Romario menyebut blackout Sumatera sebagai alarm serius bagi ketahanan energi nasional. Menurutnya, listrik saat ini bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan fondasi utama kehidupan ekonomi modern.
“Ketika listrik lumpuh, perdagangan lumpuh, pelayanan publik lumpuh, komunikasi lumpuh, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara ikut terguncang. Jangan biasakan rakyat hidup dalam krisis lalu cukup diberi permintaan maaf,” tutupnya.(sang)
