Indonesia sedang berada pada sebuah persimpangan besar dalam sejarah pembangunannya. Pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai mantra utama: mengolah bahan mentah di dalam negeri, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mengangkat martabat ekonomi bangsa. Di atas kertas, ini adalah mimpi besar yang patut didukung. Namun di lapangan, ada paradoks yang tak bisa lagi diabaikan: di balik gemerlap investasi, tersimpan luka sosial yang terus menganga.
Pabrik-pabrik pengolahan nikel, smelter raksasa, dan kawasan industri baru memang menjanjikan pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan itu datang dengan harga. Lingkungan yang rusak, kualitas udara yang memburuk, nelayan yang kehilangan ruang hidup, dan masyarakat lokal yang tersisih dari tanah mereka sendiri menjadi bagian cerita yang tak tercatat dalam pidato para pengambil kebijakan. Hilirisasi menciptakan nilai tambah ekonomi, namun juga menambah nilai kerentanan sosial.
Lebih dari itu, pembangunan yang tergesa yang sering kali diiringi dengan pembebasan lahan yang minim dialog mendorong masyarakat lokal untuk menerima nasib sebagai penonton, bukan peserta. Ironisnya, mereka yang paling dekat dengan sumber daya justru paling jauh dari manfaatnya.
Jika hilirisasi hendak menjadi pondasi masa depan, maka pondasi itu harus dibangun di atas keadilan. Keadilan lingkungan, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Tidak ada pembangunan yang benar-benar berkelanjutan jika masyarakat di sekitarnya merasa terpinggirkan, atau jika ruang hidup mereka terkikis oleh kepentingan industri.
Indonesia membutuhkan model hilirisasi yang beradab yang tidak sekadar menghitung tonase dan investasi, tetapi juga menghitung dampak manusiawi, budaya lokal, dan kelestarian alam. Pembangunan yang menghormati warga sama pentingnya dengan pembangunan yang menarik modal.
Negeri ini punya kesempatan emas untuk memimpin dunia dalam transformasi industri berbasis sumber daya alam. Tetapi kesempatan itu hanya akan berarti jika kita memastikan bahwa setiap langkah maju tidak meninggalkan mereka yang paling rentan. Hilirisasi bukan hanya tentang mesin dan pabrik; ia adalah tentang masa depan manusia yang tinggal di sekitar proyek itu.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan sekadar: seberapa besar nilai tambah yang kita dapatkan? Tetapi juga: siapa yang menanggung bebannya? Sebab pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir, namun menyisakan luka bagi banyak, bukanlah kemajuan melainkan pengulangan kesalahan masa lalu dalam wajah baru. (*)
Editorial swararakyat.com: Pandangan resmi redaksi terhadap isu-isu penting nasional dan daerah. Ditulis dengan sikap independen, analitis, dan berpihak pada kepentingan publik.
