Oleh: Muzzammil Muhammad Fikri Suadu*)
Istana dan Monopoli Kebenaran
Frasa itu menyiratkan kritik terhadap orang-orang di sekitar kekuasaan yang merasa perspektif, pengetahuan, dan penilaiannya paling benar, hingga kehilangan kemampuan untuk mendengar kritik dan mengoreksi diri.
Tampil dengan keangkuhan dan nir-empati, sembari mencibir setiap gagasan, pemikiran, bahkan sosok yang tak sejalan dan berada di “luar” istana. Seolah-olah kebenaran hanya memiliki satu alamat saja, yaitu istana!
Gejala semacam ini bukan sekadar persoalan sikap atau etika berkomunikasi. Ia menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana seseorang memahami pengetahuan, kebenaran, dan batas-batas kemampuan akalnya sendiri. Dalam epistemologi, manusia tidak pernah memiliki seluruh pengetahuan secara sempurna. Setiap pandangan selalu memiliki batas, setiap penilaian terbuka terhadap pengujian, dan setiap kesimpulan memiliki kemungkinan untuk dikoreksi. Kesadaran atas keterbatasan itulah yang seharusnya melahirkan kerendahan hati intelektual.
Namun, ketika kekuasaan mulai menjadi ukuran kebenaran, batas antara otoritas dan pengetahuan menjadi kabur. Apa yang dianggap benar bukan lagi ditentukan oleh kekuatan argumentasi, melainkan oleh siapa yang mengatakannya, dari mana ia berbicara, dan seberapa dekat posisinya dengan pusat kekuasaan. Kritik kemudian tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari proses pengujian kebenaran, melainkan sebagai gangguan terhadap kewibawaan kekuasaan.
Mereka lupa sebuah pedekatan bijak yang melihat bahwa kekuasaan tidak serta-merta mendekatkan seseorang kepada kebenaran. Justru, dalam banyak kisah, cerita, dan epos dalam sejarah, kekuasaan cenderung berjarak bahkan berseberangan dengan kebenaran.
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” (Lord Acton, 1887)
Peringatan Lord Acton tersebut sesungguhnya tidak hanya relevan untuk membaca penyimpangan moral para pemegang kekuasaan. Ia juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana kekuasaan membentuk lingkungan sosial yang rentan terhadap pembenaran diri. Ketika orang-orang di sekitar penguasa lebih sibuk menjaga kenyamanan pusat kekuasaan daripada menguji kebenaran kebijakan dan keputusan, ruang kritik perlahan kehilangan fungsinya. Kekuasaan akhirnya tidak hanya dikelilingi oleh mereka yang mendukungnya, tetapi juga oleh mereka yang merasa berkepentingan untuk selalu membenarkannya.
Kekuasan dan Kesombongan Intelektual
Kekuasaan bukan hanya berpotensi merusak moral, tetapi juga dapat merusak cara seseorang berpikir dan memandang realitas: Ketika orang-orang di lingkar kekuasaan mulai menganggap dirinya paling tahu, paling benar, dan paling berhak menentukan apa yang disebut kebenaran!
“Power does not merely corrupt character; it can also corrupt the intellect. Until those who stand closest to power begin to mistake their proximity to authority for proximity to truth.”
Kekuasaan bukan hanya dapat merusak karakter, tetapi juga akal. Hingga mereka yang paling dekat dengan kekuasaan mulai mengira bahwa kedekatan dengan otoritas adalah kedekatan dengan kebenaran.
Inilah yang dapat disebut sebagai epistemic arrogance atau kesombongan epistemologis. Sebuah keadaan ketika seseorang bukan hanya merasa memiliki pengetahuan, melainkan juga kehilangan kesadaran bahwa pengetahuannya mungkin keliru. Ia tidak lagi merasa perlu mendengar karena menganggap dirinya telah mengetahui segalanya. Tidak merasa perlu menguji argumentasi karena menganggap kesimpulannya sudah benar. Bahkan, tidak merasa perlu memahami gagasan yang berbeda karena sejak awal telah menempatkannya sebagai sesuatu yang salah.
Ironisnya, lingkungan kekuasaan dapat memperkuat kecenderungan tersebut. Pujian, pembenaran, dan dukungan yang terus-menerus berpotensi menciptakan ruang gema (echo chamber), tempat pandangan yang sejalan memperoleh tempat, sementara pandangan yang berbeda semakin sulit diterima. Akibatnya, penguasa dan lingkarannya berisiko kehilangan kemampuan untuk membedakan antara dukungan yang tulus, kepatuhan yang oportunistik, dan kritik yang sesungguhnya diperlukan.
Padahal, kecerdasan tidak diukur dari seberapa lihai seseorang mempertahankan pendapatnya, melainkan juga dari kesanggupannya menguji, mempertanyakan, bahkan mengoreksi pendapatnya sendiri. Sebab, kebenaran tidak membutuhkan perlindungan dari kritik. Justru, kritik merupakan salah satu jalan untuk menguji apakah sesuatu memang benar atau sekadar diyakini benar.
Dasco, Rocky, Margarito, dan Syahganda
Pemandangan itu terasa semakin lengkap dengan tampilnya Dasco, Rocky, Margarito, dan Syahganda sebagai corong Istana. Suara-suara yang semestinya menjadi ruang kritik justru dipersekusi secara tempramental dan radikal dengan celaan-celaan sarkas beraroma intelektual, namun sejatinya memiliki daya pukul yang merendahkan martabat seseorang.
Di sinilah persoalan menjadi semakin menarik. Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan bukanlah penyimpangan yang harus disingkirkan. Ia merupakan konsekuensi dari kebebasan berpikir dan hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam percakapan publik. Kritik terhadap pemerintah, termasuk terhadap Presiden, bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Justru, kemampuan masyarakat untuk mempertanyakan kekuasaan merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Mereka yang berada di sekitar kekuasaan semestinya memahami perbedaan antara membela kebijakan dan membela kekuasaan secara membabi buta. Membela kebijakan berarti bersedia mempertanggungjawabkan argumentasinya di hadapan publik. Sebaliknya, membela kekuasaan tanpa ruang koreksi berisiko mengubah perdebatan menjadi pertarungan loyalitas. Pada titik itu, substansi gagasan kehilangan tempat, sementara identitas dan posisi politik menjadi ukuran untuk menentukan siapa yang pantas didengar.
Kecakapan retorika, ketajaman sindiran, dan kemampuan memainkan argumentasi tidak dengan sendirinya membuktikan kedalaman intelektual. Bahkan, bahasa yang tampak intelektual dapat kehilangan martabatnya ketika digunakan bukan untuk menjernihkan persoalan, melainkan untuk mempermalukan, membungkam, atau merendahkan pihak yang berbeda pandangan.
Kritik tidak harus selalu disampaikan dengan persetujuan, tetapi semestinya dijawab dengan argumentasi. Gagasan tidak menjadi keliru hanya karena datang dari luar lingkar kekuasaan. Demikian pula, sebuah pernyataan tidak otomatis menjadi benar hanya karena disampaikan oleh seseorang yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan.
Apakah kedekatan dengan kekuasaan telah membuat seseorang kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan itu sendiri? Tampilnya Rocky, Margarito, dan Syahganda bersama Dasco sudah menjawab pertanyaan tersebut.
Pada akhirnya, persoalan terbesar sebuah kekuasaan bukan semata-mata terletak pada seberapa besar kewenangan yang dimilikinya, melainkan pada seberapa jauh ia masih bersedia mendengar suara yang tidak menyenangkan baginya. Sebab, istana boleh menjadi pusat pemerintahan, tetapi tidak pernah menjadi pusat tunggal kebenaran.
Kebenaran tidak memiliki pagar istana. Dan mereka yang merasa paling dekat dengan kekuasaan belum tentu paling dekat dengan kebenaran.
(fs)
Penulis adalah mahasiswa PhD di ISTAC-IIUM Malaysia, Inisiator Rumah Madani Jaringan Indonesia.













