Oleh: Ferdiansyah Rusman – Ketua Umum Perserikatan Baramuda Indonesia (PBI)
Hampir tujuh tahun berlalu sejak isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo pertama kali digaungkan, namun hingga kini polemik ini masih saja dipelihara dengan gigih oleh sebagian pihak. Sidang, gugatan, pernyataan sikap, hingga tuntutan pembukaan arsip kampus terus bergulir seolah-olah keabsahan selembar kertas gelar sarjana adalah persoalan hidup-mati bangsa.
Padahal, di balik hiruk-pikuk itu, masa kepemimpinan Jokowi selama dua periode (2014–2024) juga meninggalkan jejak prestasi yang tak bisa diabaikan begitu saja. Ia dikenal sebagai presiden yang fokus membangun infrastruktur secara masif dengan ribuan kilometer jalan tol baru, puluhan bendungan, jaringan irigasi luas, pelabuhan dan bandara modern yang berhasil menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi sekitar 14%, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia.
Program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan berbagai bantuan langsung turut memperluas akses kesehatan serta pendidikan bagi jutaan rakyat miskin. Bahkan di tengah guncangan global COVID-19 yang berhasil diatasi dengan pendekatan “gas dan rem” yang cukup efektif.
Visi Indonesiasentris mulai memeratakan pembangunan dari pinggiran hingga daerah terluar, termasuk Papua dan Maluku yang mencatat pertumbuhan tinggi.
Sementara itu, di luar ruang sidang dan linimasa medsos yang riuh dengan isu ijazah, Indonesia masih bergulat dengan deretan masalah jauh lebih mendesak:
– Daya beli masyarakat yang tergerus inflasi pangan,
– Ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim,
– PHK massal di sektor padat karya,
– Hingga degradasi lingkungan dan konflik agraria yang tak kunjung reda.
Fokus energi publik yang terus-menerus tersedot ke dalam drama ijazah ini, secara tidak langsung, menjadi distraksi yang sangat nyaman baik bagi pihak yang ingin mengalihkan perhatian, maupun bagi mereka yang justru kehilangan momentum untuk mengawal isu-isu substansial yang menentukan masa depan para pemuda Indonesia.
Selembar ijazah, sebesar apa pun kontroversinya, tidak akan pernah bisa menggantikan kebutuhan mendesak untuk membenahi ekonomi rakyat, menjaga hutan yang tersisa, dan memastikan generasi muda masa depan bangsa tidak mewarisi krisis yang lebih besar.
Mungkin sudah saatnya kita bertanya: apakah kita sedang membahas masa lalu satu orang yang belum tentu benar, atau justru sedang mengorbankan masa depan para pemuda sambil lupa ada fondasi pembangunan yang perlu dilanjutkan? (*)
