Oleh: Laode Kamaludin
Ketua Jari Raya Gerindra / Santri Bakti Nusantara
Jakarta,SwaraRakyat.com – Menutup 2025, Jakarta menghadapi kenyataan pahit: krisis air bersih yang semakin serius. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan klaim modernisasi, ibu kota berdiri di atas fondasi rapuh: tanah yang ambles akibat eksploitasi air tanah masif, sementara BUMD PAM Jaya lamban menyalurkan hak dasar warga atas air bersih.
Jutaan warga masih bergantung pada sumur bor, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah, industri, perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan yang menyedot air tanah tanpa kontrol. Ketika pipa PDAM tak menjangkau atau kualitas air perpipaan buruk dan mahal, warga terpaksa bertahan dengan cara yang perlahan menghancurkan kota mereka sendiri.
Amblesan tanah di beberapa wilayah pesisir utara kini mencapai lebih dari 10 sentimeter per tahun. Akibatnya, banjir rob semakin sering terjadi, intrusi air laut merusak kualitas air tanah, dan kawasan permukiman berubah menjadi zona rawan bencana. Ini bukan ancaman masa depan, melainkan krisis hari ini, akibat kebijakan setengah hati, regulasi tumpul bagi industri tapi keras bagi warga kecil, pengawasan lemah, dan data yang tertutup.
Pipanisasi PAM Jaya: Janji Panjang Tanpa Aksi Nyata
Program pipanisasi PAM Jaya, tulang punggung solusi krisis air bersih, berjalan tersendat. Wilayah padat dan pesisir masih tersisih; warga terpaksa membeli air mahal atau mengandalkan sumur bor ilegal. Sementara itu, proyek kawasan elite menikmati air perpipaan lebih cepat, memperlebar jurang ketimpangan akses antara mereka yang mampu dan rakyat akar rumput.
Lambannya pipanisasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan kegagalan tata kelola. Narasi optimistis dan janji jangka panjang menutupi kenyataan bahwa program ini tertinggal jauh dari kebutuhan masyarakat. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi terbuka, krisis ini akan terus berulang, mengancam lingkungan, sosial, dan masa depan Jakarta.
Alarm Keras bagi Pemda DKI
Catatan akhir tahun 2025 ini harus menjadi alarm keras bagi Gubernur DKI Jakarta dan jajaran pemangku kepentingan. Keberanian untuk mengevaluasi dan mengganti pimpinan PAM Jaya dengan orang yang cepat dan mampu mengeksekusi program 100% pipanisasi bukan lagi opsi, ini kebutuhan mutlak. Setiap hari pipanisasi lambat, amblesan tanah meningkat, banjir rob makin sering, dan masa depan Jakarta semakin suram.
Jakarta tidak kekurangan teknologi atau sumber daya. Yang kurang adalah keberanian dan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warganya atas air bersih terpenuhi. Sudah saatnya berhenti bicara, mulai bekerja, dan menjadikan setiap tetes air yang mengalir ke rumah warga sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah.(sang)
TG Priok, Jakarta Utara, 29 Desember 2025
