Oleh: Effra S. Husein
Indonesia kembali bergolak. Jalanan Jakarta, Makassar, Surabaya hingga Medan dipenuhi amarah rakyat. Api membakar gedung DPRD, gas air mata meledak di udara, dan nama tiga tokoh kini jadi simbol krisis kepercayaan: Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Akar persoalan bermula dari kebijakan DPR yang menaikkan tunjangan hunian Rp50 juta per bulan. Di tengah resesi dan kesulitan rakyat, langkah ini dianggap penghinaan terang-terangan. Puan Maharani menjadi wajah kemewahan Senayan. DPR, yang seharusnya rumah rakyat, berubah menjadi menara gading.
Di sisi lain, Prabowo Subianto disorot karena kebijakannya yang dinilai makin jauh dari aspirasi rakyat. Retorika nasionalisme keras, pelibatan militer dalam ranah sipil, dan respon yang lebih menekankan stabilitas ketimbang dialog, semakin memperdalam jurang kepercayaan. Sejarah mengingatkan: Soeharto tumbang pada 1998 karena abai pada suara rakyat, Jokowi diguncang gelombang mahasiswa 2019 karena UU bermasalah. Kini, ujian itu menghampiri Prabowo.
Kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, menjadi percikan terbesar. Ia tewas dilindas kendaraan taktis polisi saat menjaga demo. Tragedi ini mengubah keresahan menjadi kemarahan nasional. Polisi dianggap bukan lagi pengayom, melainkan ancaman. Kapolri Listyo Sigit pun tersudut. Proses pemeriksaan oknum Brimob tidak cukup menenangkan publik. Yang rakyat tunggu adalah tanggung jawab moral, bukan sekadar prosedur.
Namun, menyalahkan elit saja tidak cukup. Massa demonstran pun kehilangan kendali. Gedung rakyat dibakar, fasilitas umum porak-poranda, bahkan penjarahan terjadi. Hak menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi ternodai oleh tindakan anarki. Pada akhirnya, rakyat juga yang menanggung kerugian dari kerusakan itu.
Kerusuhan 2025 menunjukkan satu hal penting: Indonesia sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. DPR tidak dipercaya, aparat ditakuti, pemerintah dipertanyakan legitimasinya. Krisis kepercayaan ini lebih berbahaya daripada gedung yang terbakar, sebab kepercayaan yang hancur butuh waktu lama untuk dipulihkan.
Siapa yang bersalah? Jawabannya: semua. DPR dengan kemewahannya. Presiden dengan kebijakannya yang abai. Polisi dengan represinya. Dan rakyat dengan kemarahan yang berubah jadi anarki.
Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pengunduran diri pejabat atau janji manis di podium. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk berpihak pada rakyat, keberanian aparat untuk menegakkan hukum tanpa kekerasan, dan kerendahan hati elit untuk hidup wajar di tengah penderitaan rakyatnya.
Jika tidak, bara kemarahan ini hanya akan padam sementara, menunggu untuk meledak kembali. (*)
