Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri melarang para kader ikut retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Jateng).
Instruksi Ketum PDI Perjuangan itu bagi para kader yang dilantik jadi Bupati/Walkot dan Gubernur dilarang mengikuti retret yang diadakan di Akmil Magelang dari tanggal 21-28 Pebruari 2025.
Pelarangan ini dituangkan dalam surat No: 7254/INDPP/II/2025 pertanggal 20 Februari 2025.
Larangan Megawati tersebut langsung viral di media sosial (medsos) dan membuat para kader PDI Perjuangan menjadi terbelah.
Ada yang tetap berangkat mengikuti retret dan adapula yang tetap mengikuti instruksi Megawati.
“Instruksi Megawati seharusnya tidak dikeluarkan karena acara ini dibuat atas Perintah Presiden Prabowo,” kata Presiden Rakyat Marhaen Nusantara, Bayu Sasongko kepada Swararakyat, Minggu (23/2).
“Instruksi Presiden sudah jelas dibuat tidak melihat darimanapun partainya, tetap harus mengikutinya,” tambahnya.
Bayu menilai, perintah Presiden Prabowo Subianto itu harus dipatuhi sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah.
Perintah Megawati, dinilai Bayu kemungkinan dipengaruhi faktor kekalahan dalam Pilpres 2024 atau faktor penahanan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI Perjuangan).
“Seharusnya Megawati legowo dengan retreat, bukan menghalangi para kadernya, retreat merupakan agenda pemerintahan yang berkuasa, sedangkan PDI-P cuma Parpol” jelas Bayu,
Jika dibandingkan, lanjutnya, maka kepentingan negara harus didahulukan dari kepentingan parpol. Instruksi Megawati masuk dalam perintangan warga kepada negara melalui Parpol.
“Apakah ini sudah masuk kepada Pembangkangan Kepada Negara, atau sekedar untuk mencari simpati masyarakat?,” tandasnya.(Ren)
