Oleh : ElDias (Pemerhati Masalah-masalah Sosial)
Nasionalisme tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia bekerja pelan, lewat keputusan yang jarang dirayakan dan kebijakan yang tampak teknis. Tidak semua langkah besar diumumkan dengan gegap gempita; sebagian justru diselipkan dalam forum, pertemuan, dan pilihan strategi yang luput dari sorotan. Sejarah sendiri jarang bertanya apakah seorang pemimpin populer ia hanya mencatat apakah ia tahu ke mana melangkah.
Ada pemimpin yang mudah dikenali dari suaranya. Ada pula yang lebih terasa dari arah langkahnya. Prabowo Subianto tampaknya termasuk jenis yang kedua. Ia tidak selalu menjelaskan dirinya secara gamblang, tetapi meninggalkan jejak yang cukup jelas bagi mereka yang mau membaca dengan pelan. Di tengah dunia yang makin gaduh oleh retorika dan polarisasi, gaya kepemimpinan semacam ini justru terasa langka.
Sejak awal pemerintahannya, Prabowo tidak membingkai kepemimpinan sebagai soal citra, melainkan posisi. Ia membaca dunia lebih dulu sebelum bicara banyak. Dunia yang ia hadapi bukan dunia yang stabil: perang Ukraina belum selesai, Timur Tengah terus bergolak, ekonomi global terfragmentasi, dan nasionalisme ekonomi kembali menguat di banyak negara. Dalam lanskap seperti itu, pilihan politik luar negeri tidak bisa lagi normatif. Ia harus strategis.
Di forum ekonomi internasional di St. Petersburg pada 2025, Prabowo menegaskan kembali politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Pernyataan ini terdengar klasik, hampir klise. Namun konteksnya membuat ia memperoleh makna baru. Di hadapan Rusia negara yang sedang berada dalam pusaran konflik global Prabowo menolak logika blok. Indonesia, katanya, tidak ingin menjadi satelit siapa pun. Sikap ini bukan sekadar diplomasi sopan, melainkan sinyal bahwa nasionalisme yang ia anut tidak reaktif, melainkan reflektif.
Keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada awal 2025 menguatkan sinyal itu. Langkah ini tidak lahir dari semangat anti-Barat, sebagaimana sering disederhanakan sebagian pengamat, melainkan dari kesadaran bahwa tatanan global sedang bergeser. Dunia tidak lagi ditopang satu poros. Dalam situasi multipolar, negara yang cerdas bukanlah yang memilih satu sisi, tetapi yang mampu membangun jembatan.
Prabowo melihat BRICS bukan sebagai blok ideologis, melainkan sebagai ruang manuver. Di dalamnya ada peluang pembiayaan alternatif, kerja sama Selatan–Selatan, dan negosiasi ekonomi yang lebih setara. Dalam pidatonya di forum itu, ia bahkan mendorong gagasan South-South Economic Compact—sebuah ajakan agar negara berkembang tidak terus-menerus berada di posisi tawar yang lemah. Di titik ini, nasionalisme Prabowo menemukan bentuknya: bukan menutup diri, melainkan memperluas posisi tawar Indonesia.
Namun menariknya, gerak ke Timur ini tidak diiringi sikap memutus hubungan dengan Barat. Prabowo tetap menjaga komunikasi dengan Amerika Serikat, termasuk dengan figur seperti Donald Trump yang merepresentasikan kembalinya nasionalisme ekonomi AS. Hubungan ini bersifat pragmatis: pasar tetap penting, stabilitas tetap diperlukan, dan diplomasi tidak boleh emosional. Inilah ciri pemimpin yang memahami perbedaan antara prinsip dan kepentingan dan tahu kapan keduanya bisa dipertemukan.
Jika politik luar negeri adalah panggung besar, maka kebijakan ekonomi domestik adalah ruang di mana nilai-nilai itu diuji secara nyata. Di dalam negeri, Prabowo mengusung optimisme ekonomi yang tidak abstrak. Dalam berbagai pidatonya, ia berulang kali menekankan swasembada pangan, energi, dan industrialisasi sebagai fondasi kedaulatan. Ini bukan jargon baru, tetapi cara ia menempatkan ekonomi sebagai instrumen kemandirian, bukan sekadar pertumbuhan angka.
Pada tahun pertama pemerintahannya, isu pangan mendapat perhatian khusus. Pemerintah mendorong peningkatan produksi dan cadangan beras, bukan semata karena pertimbangan ekonomi, tetapi karena pangan adalah soal martabat. Dalam logika Prabowo, negara yang bergantung pada impor pangan terlalu rentan untuk disebut berdaulat. Di sini terlihat dimensi humanis dari cara berpikirnya: ekonomi tidak dilepaskan dari kebutuhan dasar manusia.
Pendekatan serupa tampak dalam kebijakan sosial. Pencairan bantuan sosial, insentif ekonomi pada momentum tertentu, serta perlindungan daya beli tidak dibingkai sebagai kemurahan hati negara, melainkan sebagai kewajiban. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan mereka yang paling rentan. Pernyataan ini penting bukan karena dramatis, tetapi karena konsisten dengan langkah-langkah kebijakan yang diambil.
Namun optimisme tidak pernah gratis. Agar negara tampak kredibel di mata dunia, fondasi fiskal harus dijaga. Di sinilah peran Menteri Keuangan dan kebijakan rasionalisasi belanja menjadi relevan. Pengetatan fiskal, penataan ulang transfer daerah, dan disiplin anggaran sering dibaca sebagai kebijakan teknokratis semata. Tetapi dalam konteks kepemimpinan Prabowo, kebijakan ini dapat dibaca sebagai bagian dari strategi yang lebih besar: memastikan negara cukup kuat untuk menjalankan agenda jangka panjangnya.
Tentu, kebijakan ini tidak bebas dari kritik. Pemerintah daerah merasakan tekanan. Ruang fiskal menyempit. Di sinilah terlihat sisi lain kepemimpinan: keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Prabowo tampaknya sadar bahwa pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Ada fase konsolidasi yang menyakitkan. Namun ia memilih tetap bergerak, sambil membuka ruang dialog dan penyesuaian.
Yang menarik, dalam berbagai pertemuan internal kabinet, Prabowo tidak menampilkan diri sebagai pemimpin soliter. Ia mendorong koordinasi dengan Bank Indonesia, teknokrat ekonomi, dan para menterinya. Ini menunjukkan satu kualitas penting yang sering luput dibicarakan: kesadaran akan batas diri. Seorang ahli strategi tahu bahwa kemenangan bukan hasil satu langkah, melainkan orkestrasi banyak aktor.
Dari rangkaian peristiwa ini, terlihat bahwa kualitas kepemimpinan Prabowo tidak terletak pada retorika keras atau simbol heroik. Ia muncul dalam cara ia membaca peta global, memilih posisi, dan menghubungkan kebijakan luar negeri dengan kebutuhan domestik. Nasionalismenya tidak berteriak, tetapi bekerja. Humanismenya tidak sentimental, tetapi terukur. Strateginya tidak reaktif, tetapi berlapis.
Dalam dunia politik yang sering terjebak pada dikotomi hitam-putih, Prabowo bergerak di wilayah abu-abu yang produktif. Ia tidak memuja globalisasi, tetapi tidak memusuhinya. Ia tidak menutup diri atas kritik, tetapi juga tidak membiarkan negara terombang-ambing oleh keraguan. Dalam ketenangan itu, terlihat satu kualitas yang jarang disadari publik: kepemimpinan sebagai seni menjaga keseimbangan.
Mungkin di situlah letak keunggulannya. Ia tidak meminta untuk dipuja. Ia juga tidak sibuk membela diri. Ia bekerja, bergerak, dan membiarkan sejarah yang menilai. Bagi pengamat yang bersedia membaca dengan sabar, jejak itu cukup jelas.
Dan bagi sebuah bangsa yang sedang mencari arah di dunia yang terbelah, kepemimpinan semacam itu—tenang, strategis, dan berakar pada nilai—barangkali bukan hanya relevan, tetapi perlu.
Mudah mudahan kita tidak terlalu sibuk menilai nada suara seorang pemimpin, hingga lupa membaca arah langkahnya. Dalam dunia yang ribut oleh klaim dan sorak-sorai, kepemimpinan justru diuji oleh ketenangan, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer. Nasionalisme yang dewasa tidak membutuhkan teriakan; ia bekerja dalam diam, sementara sejarah menunggu, mencatat, dan pada waktunya menyimpulkan. (*)
