Oleh: Rizki, Ketua Umum Pemuda Muslimin Indonesia PW DK Jakarta
Prolog:
Pemuda Muslimin Indonesia, sebagai bagian integral dari elemen bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme dan menghargai sejarah, memandang bahwa wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar H.M. Soeharto adalah sebuah kewajiban sejarah yang harus ditunaikan oleh negara. Kami menyatakan dukungan penuh atas usulan ini, sebab jasa dan kontribusi beliau bagi kedaulatan, keamanan, dan pembangunan fundamental bangsa adalah tak terbantahkan dan telah memenuhi seluruh kriteria substansial seorang Pahlawan Nasional.
I. Jasa Utama dalam Kedaulatan dan Penyelamatan Ideologi Negara
Kriteria paling mendasar seorang Pahlawan Nasional adalah pengorbanan dan perjuangan untuk mempertahankan eksistensi dan ideologi negara. Soeharto telah membuktikan diri sebagai tokoh kunci dalam dua momentum krusial:
Pahlawan Revolusi Fisik dan Diplomatik:
Peran sentral beliau dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta adalah bukti nyata keberanian dan strategi militer yang tak hanya mengusir Belanda secara sementara, tetapi yang lebih penting, mengirimkan pesan tegas kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih berdaulat dan berhak penuh atas kemerdekaannya. Jasa ini sangat menentukan jalannya perundingan di PBB.
Penyelamat Pilar Ideologi Pancasila:
Kontribusi terbesar beliau bagi ideologi negara adalah peran kepemimpinan dalam menumpas gerakan makar yang mengancam ideologi Pancasila pada 1965. Tindakan ini merupakan penyelamatan fundamental terhadap dasar negara, yang bagi umat Muslim, adalah jaminan tegaknya nilai-nilai ketuhanan dalam bingkai NKRI. Peran ini adalah jasa pengabdian yang melebihi tugas kepangkatan.
II. Membangun Fondasi Kemakmuran:
Bapak Pembangunan Sejati
Kontribusi paling monumental Soeharto yang dirasakan langsung hingga hari ini adalah keberhasilan beliau dalam meletakkan fondasi pembangunan ekonomi dan sosial yang kokoh melalui Orde Baru.
Penciptaan Stabilitas dan Kesejahteraan:
Beliau berhasil mengendalikan kekacauan ekonomi, merumuskan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (PELITA) secara konsisten. Stabilitas politik dan keamanan yang diciptakan beliau adalah prasyarat utama yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi berjalan terencana dan efektif.
Swasembada Pangan dan Kemakmuran Petani:
Prestasi gemilang berupa pencapaian Swasembada Beras pada tahun 1984, yang diakui dan diapresiasi dunia melalui penghargaan dari FAO, adalah bukti nyata karya beliau yang bermanfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat luas, khususnya petani dan seluruh rakyat Indonesia.
*Pemerataan Infrastruktur:
Pembangunan sarana dan prasarana dasar dilakukan secara masif dan merata hingga ke pelosok desa (seperti program Inpres SD, listrik, dan irigasi). Upaya ini secara signifikan mengangkat derajat dan taraf hidup rakyat dari kondisi keterbelakangan, menjadikan Indonesia dihormati di kawasan Asia.
III. Memperkuat Wibawa Indonesia di Kancah Global
Di bidang politik luar negeri, kepemimpinan beliau telah mengembalikan wibawa Indonesia sebagai pemain utama di Asia Tenggara dan dunia.
Arsitek dan Pilar ASEAN:
Peran beliau dalam pendirian dan pengembangan ASEAN menjadi orⁿ>ganisasi regional yang kuat dan stabil telah menciptakan perdamaian dan kerja sama yang berkelanjutan di Asia Tenggara, menempatkan Indonesia sebagai pemimpin yang dihormati di kawasan.
Diplomasi Global yang Produktif:
Kepemimpinan beliau yang berhasil membawa Indonesia menjadi Ketua Gerakan Non-Blok (GNB) menunjukkan pengakuan dunia atas peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan dan kepentingan negara-negara berkembang.
IV. Kesimpulan: Pengakuan yang Tidak Terhindarkan
Berdasarkan keseluruhan jasa yang luar biasa dalam menjaga kedaulatan, menyelamatkan ideologi negara, dan meletakkan fondasi pembangunan ekonomi serta sosial yang hingga kini kita nikmati hasilnya, DK Jakarta berkesimpulan bahwa Presiden Soeharto telah memenuhi semua kriteria formil dan materiil untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Penghargaan ini adalah bukan sekadar penghormatan, melainkan pengakuan resmi negara atas jasa-jasa luar biasa yang dilakukan hampir sepanjang hidupnya demi masa depan bangsa. Kami mendesak Dewan Gelar dan Pemerintah untuk segera menuntaskan proses penganugerahan ini sebagai bentuk penegakan keadilan sejarah. (*)
