PP SMUK Soroti Penjemputan Tengah Malam Terhadap Pengkritik Dasco

Pria bernama Cakra Adi Negara dikabarkan dibawa sejumlah orang yang disebut sebagai anggota kepolisian dari kediamannya pada Jumat (20/11/2026) dini hari (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SWARARAKYAT.COM  – Pengurus Pusat Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan (PP SMUK) menyoroti langkah Direktorat Reserse Siber (Ditsiber) Polda Metro Jaya yang menjemput seorang terduga pengkritik Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada tengah malam.

Ketua Umum PP SMUK, Ahmad Zaki, mempertanyakan prosedur penjemputan tersebut. Menurut informasi yang diterima pihaknya, tindakan itu dilakukan tanpa disertai surat pemanggilan maupun pemberitahuan kepada keluarga yang bersangkutan.

Ahmad Zaki menilai, apabila penjemputan tersebut berkaitan dengan kritik atau unggahan di media sosial, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan tetap menghormati kebebasan berekspresi.

Ia mengingatkan bahwa penanganan perkara yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat di ruang digital harus dilakukan secara profesional dan transparan.

“Jika benar penjemputan dilakukan tanpa prosedur pemberitahuan resmi pada waktu istirahat, hal ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi,” demikian sikap yang disampaikan PP SMUK dalam keterangan tertulisnya.

PP SMUK juga menilai tindakan penegakan hukum yang tidak transparan dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis, pegiat media sosial, dan masyarakat luas dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun tokoh publik.

Selain persoalan prosedur penjemputan, Ahmad Zaki turut mempertanyakan urgensi penanganan kasus tersebut di tengah sejumlah isu nasional yang sedang menjadi perhatian publik.

Beberapa isu yang disinggung PP SMUK antara lain wacana pergantian wakil presiden, dugaan penyadapan yang disebut berpotensi mengarah pada tindakan makar, alokasi anggaran bagi utusan khusus presiden dari sejumlah kementerian, serta polemik rencana pemindahan populasi badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.

Namun, PP SMUK tidak menyertakan bukti yang menghubungkan penanganan perkara tersebut dengan upaya pengalihan perhatian dari berbagai isu nasional itu.

Atas situasi tersebut, Ahmad Zaki meminta kepolisian mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat di ruang digital.

Ia juga mengingatkan agar institusi kepolisian tetap menjaga kepercayaan publik dan tidak menimbulkan kesan bahwa proses hukum digunakan untuk membatasi ruang kritik masyarakat.

PP SMUK berharap penanganan kasus tersebut dapat dilakukan secara terbuka dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sekaligus menjaga iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. (*)