Jakarta,SwaraRakyat – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan anggaran pertahanan sebesar Rp187,1 triliun ke DPR RI pada Selasa (16/9/2025). Dana ini diperuntukkan bagi pembangunan kekuatan TNI, pembayaran gaji pegawai, serta meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap dinamika keamanan yang terus berubah.
“Sejumlah 187 triliun, 100 miliar. Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu,” ujar Sjafrie.
Indonesia berada di titik silang dunia Laut China Selatan di utara, Samudera Hindia di barat, dan Pasifik di timur. Selat Malaka jalur pelayaran tersibuk dunia mengalirkan lebih dari 60% perdagangan global. Posisi ini adalah kekuatan sekaligus kerentanan.
Dalam teori geopolitik Nicholas Spykman, “siapa menguasai rimland (wilayah tepi Asia), akan menguasai dunia.” Indonesia adalah bagian dari rimland itu. Artinya, negara ini akan selalu menjadi target kepentingan kekuatan besar.
Skenario Risiko Jika Indonesia Lemah
- Laut Natuna Utara
China terus mengklaim nine-dash line yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Tanpa TNI yang tangguh, eksploitasi gas di Natuna bisa dengan mudah diintervensi. - Pangkalan Militer Asing
AS memperluas pangkalan di Filipina, Australia memperkuat AUKUS dengan Inggris, sementara China membangun pangkalan di Kamboja. Indonesia berpotensi terjepit di antara kekuatan militer global. - Eksploitasi Sumber Daya Alam
Korporasi asing bisa dengan mudah menekan pemerintah melalui “investasi” jika negara tidak punya daya tawar. Pertahanan lemah berarti kekayaan alam mudah dicuri, dari nikel hingga migas. - Intervensi Ekonomi-Politik
Negara dengan pertahanan lemah cenderung mudah dipaksa mengikuti arus geopolitik global. Kasus IMF 1998 menunjukkan, tanpa kekuatan politik-militer, kedaulatan ekonomi pun bisa dipreteli.
Dengan membandingkan, Rp187 triliun masih kecil dibanding:
- AS: > Rp12.000 triliun
- China: ± Rp4.500 triliun
- India: ± Rp1.100 triliun
Artinya, anggaran ini bukanlah pemborosan, tapi syarat minimum agar Indonesia tetap dihitung sebagai kekuatan regional.
Jika dialokasikan untuk industri pertahanan nasional, dampaknya bisa ganda: kemandirian alutsista, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap sumber daya alam dari kolonialisme gaya baru.
Rp187 triliun bukan semata soal senjata, melainkan strategi geopolitik memastikan Indonesia tidak hanya jadi pasar, tetapi pemain dalam percaturan global.
Tanpa benteng pertahanan yang kuat, kita berisiko menjadi “koloni modern” di era kapitalisme global. Dengan pertahanan yang kokoh, rakyat punya jaminan bahwa kedaulatan ekonomi, politik, dan sosial benar-benar bisa berdiri di atas kaki sendiri.(sang)
