Oleh: NN Putra Amien Jaya
September 4, 2025
Jakarta,SwaraRakyat – Kadang bangsa ini terlalu cepat lupa.
Lupa bahwa penderitaan rakyat bukan sekadar angka dalam laporan, bukan sekadar potret singkat di layar televisi. Ia nyata menetes bersama keringat para ibu yang mengantri gas melon, bersama napas yang sesak di tengah harga beras yang kian melambung, bersama tubuh renta seorang nenek yang akhirnya rebah, kelelahan, hanya demi sebotol gas 3 kilogram.
Semua pasca adalah pembelajaran.
Pasca kebijakan yang tergesa-gesa.
Pasca peraturan yang dipaksakan.
Pasca kepemimpinan yang abai pada detak kecil penderitaan rakyat.
Di awal pemerintahan Prabowo, rakyat sudah harus menanggung pahitnya eksperimen para pembantunya. Distribusi gas melon diubah aturan, tapi yang berubah hanyalah wajah-wajah yang jatuh pingsan, wajah-wajah yang menangis, bahkan wajah-wajah yang tidak pernah lagi bisa kembali bernapas.
Lalu datanglah puncak luka itu. Pidato kenegaraan di usia 80 tahun kemerdekaan kita seharusnya menjadi doa bersama, harapan yang menenangkan. Namun, yang tersisa justru ironi. Musik berdentang, gelak tawa meledak, goyangan kursi legislatif seolah menari di atas perut rakyat yang kosong. Dan setelahnya, pena-pena diturunkan untuk menaikkan tunjangan mereka sendiri.
“Kenapa harus kau naikkan di saat rakyat menunduk letih?”
“Kenapa harus pejabat yang diutamakan, bukan rakyat yang terengah-engah mencari sesuap nasi?”
Apakah rasa empati sudah terkubur dalam kemewahan kursi-kursi kekuasaan? Apakah nurani sudah tergadai di meja-meja rapat anggaran?
Dan ketika seorang wakil menteri terseret operasi tangkap tangan KPK dengan belasan motor serta mobil mewah sebagai barang bukti, bukankah itu menampar keyakinan rakyat bahwa negeri ini masih punya moral?
“Rakyat yang lapar mudah diprovokasi,
dan rakyat yang muak mudah meledak.”
Maka terjadilah. Rumah-rumah anggota dewan dijebol. Mobil terbakar, motor raib, perabot diseret keluar, barang mewah lenyap dalam sekejap. Tindakan yang tentu salah dalam pandangan hukum, namun menjadi pesan getir: rakyat sudah tidak tahan lagi.
Kini, seharusnya pemerintah berhenti sejenak. Menunda segala pesta yang melukai. Menahan diri dari perjalanan ke luar negeri yang hanya memamerkan foto kemewahan di media sosial. Menghentikan studi banding yang tak lebih dari jalan-jalan dengan anggaran negara. Dan terutama: menolak menambah tunjangan bagi mereka yang sudah terlalu kenyang dengan fasilitas.
Bukankah rakyatlah yang lebih dahulu harus diberi ruang bernapas? UMKM yang merintih, pabrik yang merumahkan pekerja, petani yang gelisah menatap sawahnya, pedagang kecil yang hanya bisa berharap dagangannya laku untuk membeli segenggam beras.
Indonesia Emas selalu disebut-sebut. Tapi bagaimana mungkin emas itu digapai, jika Ibu Pertiwi justru menangis diam-diam di balik bendera Merah Putih?
Hari ini, kita tidak butuh pesta.
Kita butuh empati.
Kita butuh keberpihakan.
Kita butuh pemimpin yang berani membersihkan diri sebelum menyeru rakyat untuk bersabar.
“Jangan menangis lagi, Ibu Pertiwi.
Tapi jika engkau harus menangis,
biarlah itu menjadi tangisan yang mengguncang nurani bangsa ini.”
Jayalah Indonesia….(sang)
