Bandung, Swararakyat.com – Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari memicu kehebohan setelah komentarnya di Bandung (18/9) yang dinilai membandingkan kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar “Ara” Sirait.
Qodari menyebut langkah Purbaya mengalokasikan Rp200 triliun untuk program ekonomi sebenarnya “bukan yang pertama”, karena Maruarar lebih dulu menggerakkan Rp150 triliun untuk pembiayaan perumahan rakyat lewat penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) agar bunga kredit lebih murah.
“Pak Purbaya memang pinter, tetapi sebetulnya Pak Purbaya keduluan oleh Pak Ara,” ujar Qodari, memicu diskusi hangat di media sosial.
Pengamat komunikasi dari RedMaroon Communications, Haililah Tri Gandhiwati, menilai ucapan Qodari riskan karena dibaca sebagai suara resmi pemerintah.
“Pemerintah bekerja satu tim. Esensinya sinkronisasi, bukan saling membandingkan,” tegas Haililah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia (BI) karena dukungan likuiditas makroprudensial bukan berarti pemerintah “mengambil” dana langsung.
Melalui pernyataan resmi, KSP menegaskan program perumahan adalah prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tahun ini, target rumah subsidi naik menjadi 350 ribu unit per tahun, dengan PBG dan BPHTB digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun hingga kini, Menkeu Purbaya maupun BI belum mengeluarkan klarifikasi terkait angka Rp200 triliun vs Rp150 triliun atau soal penurunan GWM.
Pernyataan Qodari dinilai dapat memunculkan kesan rivalitas di kabinet dan memberi tekanan pada Menkeu serta BI untuk merespons. Di sisi ekonomi, ucapan ini bisa memengaruhi ekspektasi pasar, bahkan menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi BI jika tidak diluruskan.
Sindiran Qodari membuka diskusi serius tentang koordinasi kebijakan ekonomi dan perumahan. Pemerintah perlu segera mengeluarkan narasi tunggal agar publik melihat kabinet bekerja kompak, bukan saling berlomba mencari kredit politik. (*)
