Tulungagung,SwaraRakyat.com – Peringatan keras yang disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, terkait dugaan praktik mark up harga bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu respons tegas di daerah.
Penasehat LPK RI Tulungagung, Edi Al Ghoibi, atau yang akrab disapa Gus Edi, menegaskan pada 26/2/2026 bahwa Tulungagung harus menjadi garda terdepan dalam menjalankan instruksi pusat tanpa kompromi sedikit pun terhadap penyimpangan.
Kasus dugaan mark up bukan sekadar isu liar. Nanik mengungkap adanya laporan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai oknum mitra yang mematok harga bahan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Lebih memprihatinkan, dugaan tersebut juga disertai praktik pemaksaan penggunaan bahan pangan dengan kualitas di bawah standar.
“Ingat! Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi bekerja sama dengan mitra yang me-mark up harga. Apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” tegas Nanik dalam keterangannya di Solo.
Pernyataan ini menjadi alarm serius bahwa pengawasan internal harus diperketat, terutama karena MBG menyasar kelompok rentan: anak-anak sekolah.
Menanggapi peringatan tersebut, Gus Edi menekankan bahwa integritas pelaksana program adalah harga mati. Menurutnya, program MBG bukan sekadar proyek distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
“Jangan ada ruang bagi penumpang gelap yang ingin mencari keuntungan pribadi di atas piring makan anak-anak kita,” tegasnya.
Ia menyebut Tulungagung tidak boleh tercoreng oleh praktik mafia pangan yang merusak kepercayaan publik.
Poin Utama Desakan Gus Edi:
1. Tegak Lurus pada Instruksi Pusat
Seluruh perangkat SPPG di Tulungagung diminta konsisten menjalankan aturan dan standar yang ditetapkan BGN.
2. Transparansi Anggaran
Pengawas keuangan wajib membandingkan harga pasar riil dengan laporan dari mitra penyedia. Selisih harga yang tidak wajar harus segera ditelusuri.
3. Kualitas Tanpa Kompromi
Bahan pangan berkualitas rendah bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi bentuk pengabaian terhadap hak anak atas asupan gizi yang layak.
Program MBG merupakan program strategis nasional. Dugaan penggelembungan harga dan penurunan kualitas bahan pangan berpotensi masuk kategori pelanggaran serius. Jika terbukti dilakukan secara sistematis dan merugikan keuangan negara, praktik tersebut dapat berujung pada konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara tata kelola, potensi mark up dalam program pangan massal memang rawan terjadi karena beberapa faktor:
- Rantai Distribusi Panjang – Semakin banyak perantara, semakin besar celah permainan harga.
- Asimetri Informasi – Pengawas di lapangan kerap tidak memiliki data harga pasar yang terbarui secara real-time.
- Tekanan Target Serapan Anggaran – Dorongan mempercepat realisasi anggaran dapat mengurangi ketelitian verifikasi.
Dalam konteks MBG, risiko tersebut menjadi sensitif karena menyangkut dua aspek strategis: keuangan negara dan kualitas generasi mendatang.
Apabila pengawasan tidak diperkuat, dampaknya bukan hanya pada potensi kerugian fiskal, tetapi juga:
- Turunnya kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
- Gangguan kualitas asupan gizi anak.
- Stigma negatif terhadap pelaksana program di daerah.
Sebaliknya, jika Tulungagung mampu membangun sistem transparansi harga berbasis data pasar lokal, audit berkala independen, serta kanal pengaduan publik yang efektif, daerah ini berpeluang menjadi model pengelolaan MBG yang akuntabel dan berintegritas.
Gus Edi melalui LPK RI menyatakan komitmennya untuk melakukan pemantauan partisipatif di lapangan. Pengawasan masyarakat dinilai menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran, tepat harga, dan tepat gizi.
Di tengah sorotan dugaan mark up, Tulungagung kini dihadapkan pada pilihan: menjadi contoh integritas atau membiarkan celah yang merugikan generasi masa depan.(sang)
