Dari represi jalanan, korupsi elit, hingga bencana di Sumatera, ketika negara kerap datang terlambat bagi rakyatnya.
Tahun 2025 akan dikenang bukan sebagai tahun kemajuan, melainkan tahun ketika negara terlihat nyaman meninggalkan rakyatnya. Saat elit sibuk merawat stabilitas kekuasaan, rakyat dipaksa bertahan dari tekanan ekonomi, represi jalanan, hingga bencana yang datang tanpa perlindungan memadai.
Sepanjang tahun, kebijakan demi kebijakan lahir tanpa keberpihakan nyata. Ruang kritik dipersempit, partisipasi publik dipinggirkan, dan respons negara terhadap penderitaan warga sering datang terlambat atau setengah hati. Di saat elit menikmati perlindungan dan fasilitas negara, rakyat justru dihadapkan pada mahalnya biaya hidup, ketidakpastian hukum, serta negara yang lebih sigap mengamankan kekuasaan ketimbang melindungi warganya.
Potret paling telanjang dari relasi negara dan rakyat itu meledak di jalanan. Pada 25–29 Agustus 2025, ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil memadati kawasan Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka datang membawa tuntutan keadilan sosial dan keberpihakan negara. Namun yang menyambut bukan dialog, melainkan barikade aparat, gas air mata, penangkapan massal, dan bentrokan terbuka. Jalanan pun berubah menjadi parlemen darurat tempat suara rakyat berteriak karena ruang resmi tak lagi mendengar.
Ironi kian terasa ketika di tengah tekanan hidup rakyat, tahun 2025 justru diwarnai terbongkarnya kembali skandal korupsi besar di sektor-sektor strategis negara. Dugaan kerugian negara bernilai ratusan triliun rupiah berdiri kontras dengan pidato efisiensi dan penghematan. Bagi rakyat, korupsi elit bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah pencurian harapan karena setiap rupiah yang dikorupsi berarti layanan publik yang hilang dan kesejahteraan yang ditunda.
Penegakan hukum sepanjang tahun juga menimbulkan tanya yang sama: hukum milik siapa? Aktivis dan warga mudah dijerat pasal, sementara perkara besar yang menyentuh lingkar kekuasaan berjalan lamban dan berlarut. Regulasi disusun cepat, kritik dicurigai, dan hukum makin terasa sebagai alat mengatur rakyat, bukan mengekang elit.
Elit politik terus menggaungkan kata stabilitas. Namun bagi rakyat, stabilitas versi elit dibayar mahal dengan pemangkasan bantuan, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian hidup. Stabilitas bagi elit adalah kenyamanan kekuasaan; stabilitas bagi rakyat adalah keadilan yang tak kunjung datang.
Penghujung 2025 memperpanjang daftar kegetiran melalui rentetan bencana alam di wilayah Sumatera. Banjir besar, longsor, dan cuaca ekstrem memaksa ribuan warga mengungsi, memutus akses ekonomi, dan merenggut mata pencaharian rakyat kecil. Di banyak titik, bantuan datang terlambat, logistik tersendat, dan warga kembali dipaksa bertahan dengan daya seadanya.
Di tengah situasi darurat itu, publik dikejutkan oleh fenomena pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh. Peristiwa ini bukan sekadar soal simbol, melainkan alarm sosial dan politik yang seharusnya dibaca serius oleh negara. Bencana semestinya menjadi ruang kemanusiaan, bukan panggung konflik lama. Namun ketika negara absen atau terlambat hadir, ruang kosong itu kerap diisi oleh simbol-simbol alternatif.
Fenomena tersebut bukan pembenaran bagi separatisme. Ia adalah peringatan keras bahwa luka sejarah, ketimpangan, dan rasa terpinggirkan dapat kembali mengemuka ketika negara gagal hadir secara cepat, adil, dan empatik di saat krisis. Dalam kondisi bencana, rakyat tidak membutuhkan slogan persatuan. Mereka membutuhkan kehadiran nyata.
Sepanjang 2025, kehadiran simbol-simbol kekuasaan di ruang sipil juga memantik ingatan kolektif bangsa ini. Rakyat paham betul harga mahal yang pernah dibayar ketika stabilitas dijadikan alasan untuk membungkam suara berbeda. Rakyat tidak anti-negara. Yang mereka tolak adalah negara yang lupa batas dan lupa pada siapa kedaulatan itu berasal.
Menutup tahun 2025, Swarararakyat.com menegaskan dengan gamblang: ketika elit sibuk menjaga kenyamanan, rakyat berjuang menyelamatkan diri bahkan dari bencana. Dan ketika negara terlambat hadir, simbol-simbol lama pun menemukan panggungnya. Sebab negara yang gagal melindungi warganya di saat paling genting tidak sedang menjaga stabilitas ia sedang mempertaruhkan legitimasi dan masa depannya sendiri. (*)
Editorial Swararakyat.com hadir sebagai ruang refleksi dan kritik konstruktif sebuah suara jernih di tengah hiruk pikuk informasi, untuk membangun Indonesia yang lebih berkeadilan, beradab, dan berpihak pada rakyat.
