Oleh: Bayu Sasongko
Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara
Jakarta,SwaraRakyat.com – Selamat ulang tahun ke-79, Ibu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri. Panjang umur dan sehat selalu. Dalam seluruh lintasan hidup politiknya, Megawati berdiri pada keyakinan tua yang makin langka di zaman modernisasi: Satya Eva Jayate, kebenaranlah yang menang. Bukan kemenangan instan, melainkan kemenangan panjang yang hanya mungkin diraih oleh mereka yang konsisten ideologi. Di tengah dunia yang kian transaksional, keteguhan inilah yang menempatkan Megawati bukan sekadar tokoh, melainkan legenda hidup.
Sejarah Nusantara menyimpan peringatan keras: negara yang membesar tanpa etika akan melukai dirinya sendiri. Dari Roro Jonggrang hingga Ken Dedes, ekspansi dan stabilitas kerap dibenarkan dengan mengorbankan martabat manusia, terutama perempuan. Negara lahir dari tipu muslihat dan kekerasan simbolik. Inilah fase geopolitik lama: kuasa lebih penting daripada etika.
Ironisnya, pola itu kembali dengan wajah baru. Bukan lagi pedang dan penaklukan, melainkan diplomasi transaksional, ketergantungan ekonomi, dan kepatuhan simbolik. Indonesia hari ini berisiko mengulang geopolitik Tunggul Ametung, kuasa yang merasa sah karena “berhasil”, bukan karena “bermoral”.
Di titik inilah Pancasila seharusnya hadir sebagai manifesto etika geopolitik Nusantara. Namun dalam praktik politik luar negeri, Pancasila kerap dikutip tanpa dihayati, dirayakan simboliknya tetapi ditinggalkan substansinya. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab – menjadi ujian paling telanjang. Bagaimana mungkin mengaku beradab jika tragedi kemanusiaan global dihadapi dengan diam demi “kepentingan strategis”, sikap moral diukur dengan kalkulasi dagang, dan suara etik ditukar dengan investasi? Ini bukan realisme. Ini opportunisme bermoral rendah.
Sejarah menawarkan antitesis yang tegas: Dyah Pitaloka. Perang Bubat bukan sekadar konflik Jawa–Sunda, melainkan krisis etika negara. Ketika pernikahan dimaknai sebagai penundukan politik, Dyah Pitaloka menolak. Ia memilih gugur daripada hidup sebagai simbol kekalahan bangsanya. Keputusan itu adalah pernyataan kedaulatan moral. Ia mengajarkan satu hal yang kerap dilupakan negara modern:
Tidak semua ajakan patut diterima. Tidak semua kerja sama layak dirayakan.
Pelajaran itu relevan hari ini, ketika Indonesia sering menerima kerja sama yang tak setara, tekanan global yang dibungkus “kemitraan”, dan norma internasional yang dipaksakan atas nama stabilitas. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia – tidak berarti netral secara moral. Namun praktik “netralitas aktif” kerap menyusut menjadi ketidakberanian; non-blok berubah menjadi non-posisi; “bebas aktif” direduksi menjadi bebas dari sikap tegas. Negara yang terlalu sibuk menjaga semua pihak akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Dyah Pitaloka memilih jelas, meski mahal. Negara hari ini sering memilih aman, meski hampa.
Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan – menuntut kejernihan moral, keberanian mengambil posisi, dan kesediaan menanggung konsekuensi etis. Namun yang tampak justru diplomasi elitis tanpa suara rakyat, keputusan strategis yang jauh dari rasa keadilan publik, dan sikap luar negeri yang reaktif. Ini bukan hikmat. Ini manajemen krisis tanpa jiwa.
Sila Kelima, Keadilan Sosial – menuntut konsistensi di panggung global: berani menantang ketimpangan struktural, bukan patuh pada arsitektur dunia yang timpang. Sejarah Nusantara mengingatkan: negara bermartabat tidak meminta izin untuk bersikap adil.
Dalam konteks modernisasi global yang keras, garis etika ini hanya bertahan jika dijaga dengan konsisten ideologi. Tanpa konsistensi, Pancasila menjadi slogan, Marhaenisme menjadi jargon, dan geopolitik kehilangan kompas. Di sinilah Megawati Soekarnoputri berdiri sebagai legenda hidup. Tekanan yang ia hadapi bukan tombak, melainkan delegitimasi, oligarki opini, dan disiplin pasar global. Logikanya sama: tunduk atau tersingkir. Megawati memilih bertahan tanpa menukar prinsip. Ia menyaring modernisasi, bukan dibentuk olehnya.
Dalam Budaya Geopolitik Nusantara, “diam” Megawati kerap disalahpahami. Padahal diam bisa menjadi bahasa penolakan paling tegas. Kekuasaan baginya bukan tujuan, melainkan alat menjaga arah ideologis negara. Di era ketika kompromi disamarkan sebagai kebijaksanaan, konsisten ideologi adalah tindakan politik paling berani. Di sinilah Satya Eva Jayate menemukan makna politiknya: kebenaran tidak selalu menang hari ini, tetapi ia menang dalam ingatan sejarah.
Indonesia kini di persimpangan: menjadi penting secara geopolitik tanpa kehilangan jiwa, atau luwes tanpa arah. Terlalu banyak negara besar secara ekonomi tetapi kecil secara etika. Negara tanpa martabat adalah negara rentan, rapuh legitimasinya, dangkal kepercayaan publiknya. Ini bukan takdir. Ini pilihan.
Panggilan Kembali ke Etika Nusantara
Budaya Geopolitik Nusantara tidak menolak realisme, tetapi menolak sinisme. Tidak anti-kerja sama, tetapi anti-penundukan. Tidak anti-dunia, tetapi setia pada martabat. Dyah Pitaloka mengajarkan keberanian menolak kehinaan. Megawati Soekarnoputri membuktikan bahwa keteguhan ideologi di era modernisasi adalah kepemimpinan tertinggi.
Pertanyaannya sederhana namun menohok: Indonesia ingin dikenang sebagai negara besar, atau negara bermartabat?
Jawaban sejarah selalu sama: Satya Eva Jayate.(sang)
