Parlemen Indonesia memasuki era baru. Di bawah komando Puan Maharani, DPR tidak lagi hanya sekadar stempel eksekutif, melainkan garda rakyat yang mengawal filosofi sumitronomic ala Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan berjalan adil dan merata.
Jakarta,SwaraRakyat.com – Arah politik ekonomi Indonesia memasuki babak baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menganut filosofi sumitronomic, sebuah orientasi ekonomi yang menekankan kemandirian, distribusi berkeadilan, dan peran negara yang kuat dalam mengawal pembangunan parlemen kini memainkan peran vital.
Di Senayan, sosok Puan Maharani tampil sebagai komandan reformasi legislatif. Dengan latar belakang politik yang matang, ia memimpin DPR bukan sekadar sebagai lembaga pengesah, melainkan sebagai motor penggerak sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
“Kenapa Mbak Puan menjadi komando reformasi di legislatif? Karena proses APBN adalah denyut nadi politik ekonomi bangsa. Tanpa parlemen yang solid, visi sumitronomic tidak akan menemukan jalannya,” jelas Ridwan Gema Puan, mantan aktivis 98 sekaligus loyalis Prabowo dan Puan Maharan(13/10).
Menurut Ridwan, siklus RAPBN bukan hanya prosedur teknis, tetapi ruang politik strategis di mana rakyat bisa memastikan anggaran benar-benar berpihak pada mereka:
- Agustus 2025: Presiden menyampaikan Nota Keuangan & RAPBN 2026 ke DPR.
- September–Oktober 2025: DPR bersama pemerintah membahas RAPBN 2026.
- Oktober 2025: RAPBN disahkan menjadi UU APBN 2026.
- 1 Januari 2026: APBN 2026 resmi berlaku.
Tradisi lama yang menjadikan DPR sekadar “stempel” eksekutif kini mulai dipatahkan. Dengan Puan sebagai komandan, arah pembahasan RAPBN lebih terstruktur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Reformasi legislatif adalah syarat utama agar cita-cita keadilan sosial dalam sumitronomic Prabowo bisa berjalan. Puan memainkan peran kunci, mengawal disiplin politik anggaran di parlemen,” tegas Ridwan.
Praktisi hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, menilai langkah Puan Maharani sebagai terobosan penting. Menurutnya, parlemen harus diletakkan sebagai lokomotif reformasi politik, bukan sekadar alat kompromi elite.
“Politik adalah pengabdian. Dan pengabdian itu diwujudkan lewat keberanian melakukan reformasi legislatif. Mbak Puan membawa arah baru, parlemen bukan sekadar corong penguasa, tapi menjadi garda rakyat dalam menafsirkan kembali fungsi anggaran sebagai alat perjuangan kelas,” jelas Fredi(13/10)..
Ia menambahkan, filosofi sumitronomic hanya bisa diwujudkan jika DPR menjalankan fungsi kontrol dan legislasi secara serius. “APBN jangan lagi diperlakukan sebagai angka teknokratik belaka. Ia adalah alat politik, dan di tangan rakyat, ia harus jadi senjata pembebasan,” tegasnya.
Pengamat ekonomi, Abdullah yakuza, menilai bahwa reformasi legislatif di bawah komando Puan Maharani adalah prasyarat utama bagi stabilitas makro sekaligus distribusi kesejahteraan. Ia menegaskan, sumitronomic tidak bisa dilihat sekadar jargon politik, tetapi harus dipahami sebagai paradigma ekonomi politik baru.
“Dalam kajian ilmiah ekonomi politik, APBN bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan alat distribusi kekuasaan dan kesejahteraan. DPR yang dipimpin Mbak Puan memainkan fungsi penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi energi produktif bagi rakyat, bukan hanya segelintir elite,” papar abdul(13/10)..
Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa ketika parlemen kuat, kebijakan ekonomi lebih berorientasi pada keadilan sosial. “Jika reformasi legislatif ini konsisten, maka APBN 2026 bisa menjadi tonggak redistribusi ekonomi nasional, sebuah cita-cita yang sejak era reformasi 1998 diperjuangkan,” lanjutnya.
Puan Maharani bukan hanya simbol kontinuitas politik nasional, tetapi juga wujud transformasi parlemen menjadi arena perjuangan rakyat. Dengan gaya kepemimpinannya yang tegas namun terbuka, ia memperlihatkan bahwa DPR mampu menjadi mitra kritis pemerintah, bukan sekadar pelengkap.
Reformasi legislatif ini adalah momentum. Di sinilah rakyat menaruh harapan agar APBN 2026 tidak sekadar angka, tetapi senjata untuk memastikan pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, selaras dengan cita-cita sumitronomic yang digagas Presiden Prabowo.(sang)
