Tapanuli Selatan,Swararakyat.com – Banjir bandang yang meluluhlantakkan Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali membuka luka lama tentang rentannya daerah-daerah yang dikepung kerusakan lingkungan. Rumah warga hanyut, sekolah tak lagi bisa digunakan, jembatan terputus, dan rumah ibadah tak luput diterjang material lumpur serta kayu-kayu gelondongan berdiameter besar.
Di tengah kepanikan, kelelahan, dan kesedihan warga, Ignatius Rahankubang, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Pimnas PKN, mengingatkan bahwa bencana ini bukan semata peristiwa alam, tetapi juga cermin kegagalan tata kelola hutan yang musti dibenahi.
“Kita tidak sedang berbicara tentang musibah biasa. Ini adalah sinyal keras bahwa negara harus hadir dengan kebijakan lingkungan yang benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat. Illegal logging bukan sekadar pelanggaran, ia adalah ancaman nyata terhadap masa depan masyarakat,” tegas Ignatius.
Sebagai wujud kehadiran politik yang berakar pada kemanusiaan, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) bergerak cepat menyalurkan bantuan berupa makanan, air, kebutuhan dasar, serta pakaian layak pakai. PKN menegaskan bahwa politik sejati dimulai dari empati, dari keberanian untuk hadir, melihat, dan merasakan langsung apa yang dirasakan rakyat.
Kedatangan Sekretaris Jenderal PKN bersama jajaran Pimnas PKN di lokasi bencana menunjukkan komitmen bahwa politik bukan hanya soal ruang-ruang rapat dan perdebatan kebijakan, tetapi tentang menjangkau masyarakat pada saat paling sulit dalam hidup mereka.
“Kami datang bukan untuk pencitraan, tetapi untuk memastikan bahwa saudara-saudara kami tidak merasa sendirian. Solidaritas adalah jati diri kami,” ujar perwakilan Pimnas PKN.
PKN sekaligus menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan, memperketat pengawasan hutan, menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, serta mengembangkan sistem mitigasi bencana yang lebih terencana dan berbasis komunitas.
Tragedi Batangtoru, bagi PKN, bukan hanya kabar duka, tetapi panggilan moral agar negara memperbaiki cara mengurus alamnya, sebelum alam kembali menagih dengan harga yang lebih mahal.(sang)
