Oleh: Erizeli Jeli Bandaro
Sampai hari ini belum terlihat rencana yang benar-benar konkret dan teknokratis untuk menghadapi lonjakan harga BBM yang dipicu oleh blokade Selat Hormuz. Jalur energi dunia yang terganggu seharusnya menjadi alarm bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Namun diplomasi kita tampak berjalan tanpa arah yang jelas, seolah kebijakan luar negeri kehilangan daya untuk meredam eskalasi yang semakin melebar. Padahal sejarah memberi Indonesia modal moral yang sangat kuat.
Seandainya Indonesia tidak terikat dalam Board of Peace dan ART, negara ini sebenarnya dapat berdiri sebagai penggerak kembali semangat Gerakan Non-Blok. Dengan posisi itu, Indonesia memiliki legitimasi moral untuk menggalang negara-negara berkembang agar berdiri dalam satu barisan, menolak perang, dan mendorong dunia kembali ke meja perundingan. Dalam situasi seperti itu, presiden Indonesia akan menjadi sorotan dunia. Bukan sekadar sebagai pemimpin nasional, tetapi sebagai simbol harapan bagi perdamaian global.
Indonesia bukan hanya memiliki sejarah diplomasi yang kuat sejak era Konferensi Asia Afrika. Negara ini juga menguasai salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia: Selat Malaka. Jalur sempit itu adalah nadi perdagangan global yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Pasifik. Dalam diplomasi, kadang-kadang moral saja tidak cukup. Dunia juga memahami bahasa leverage.
Bayangkan jika Indonesia dengan tenang menyatakan bahwa demi mencegah eskalasi perang, TNI AL siap memperketat pengawasan Selat Malaka terhadap negara-negara yang memperluas konflik Iran–Israel–Amerika Serikat. Bahkan sekadar sinyal diplomatik seperti itu sudah cukup untuk membuat banyak kekuatan besar berpikir ulang. China, Rusia, Amerika Serikat, dan Eropa tidak akan bisa mengabaikan pesan tersebut. Mereka akan dipaksa duduk bersama mencari jalan keluar dalam tatanan baru dengan Indonesia sebagai salah satu poros yang diperhitungkan.
Tentu jalan menuju posisi seperti itu tidak mudah. Tekanan diplomatik akan datang dari berbagai arah. Namun seorang presiden Indonesia yang dikenal bersih, memahami geopolitik global, dan memiliki tim penasihat yang kuat di bidang hubungan internasional serta hak asasi manusia, mampu meredakan tekanan tersebut melalui diplomasi yang cermat.
Hari-hari negosiasi berjalan panjang. Pertemuan demi pertemuan dilakukan secara tertutup. Pesan diplomatik dikirim ke berbagai ibu kota dunia. Dan akhirnya, perlahan-lahan, perang yang semula tampak tak terkendali mulai mereda.
Ketika perdamaian tercapai, nama Indonesia melambung tinggi di panggung internasional. Negara ini tidak lagi hanya dipandang sebagai negara berkembang di Asia Tenggara, tetapi sebagai salah satu penyeimbang baru dalam dunia yang semakin bergerak menuju tatanan multipolar. Reputasi itu membawa dampak ekonomi yang nyata. Kepercayaan investor meningkat. Arus modal mulai mengalir.
Dunia melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar besar, tetapi sebagai negara yang mampu menjaga stabilitas kawasan. Di dalam negeri, perubahan itu terasa. IKN berkembang pesat, perlahan menjelma menjadi pusat keuangan dan perdagangan baru di Asia—sering disebut orang sebagai Dubai baru di Asia Tenggara. Sementara Jakarta kembali menemukan jati dirinya sebagai kota pelabuhan global yang bersaing dengan Singapura, Abu Dhabi, dan kota-kota perdagangan besar dunia.
Kemakmuran rakyat pun tumbuh, didorong oleh efek berantai dari kepercayaan internasional yang meningkat. Harga diri bangsa ikut terangkat. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari besarnya ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya menjadi penjaga keseimbangan dunia. (*)
Impian di tanah gersang..
