Oleh: Subhan Ansori – Direktur Eksekutif Betawi Strategic Institut (BSI)
Lebaran Betawi (LB) dimulai sebagai tradisi halalbihalal akbar untuk mempererat silaturahmi warga Betawi pasca Idulfitri, yang secara formal rutin digelar sejak tahun 2008 oleh Bamus Betawi bersama Pemprov DKI Jakarta. Tradisi ini melestarikan adat “ngider” (berkeliling) dan mengunjungi sesepuh untuk bermaaf-maafan serta. Saat ngider-pun terbangun tradisi “anteran”, kunjungan antar warga membawa dan menyajikan kuliner khas Betawi menjadi simbol, simbol hidupnya nilai gotong royong dan kekeluargaan. Tradisi ngider dan anteran hingga 7 hari yang begitu kental dan terjaga dalam skala besar berada di Jakarta Barat.
Dalam tradisi nusantara, di sisi lain, mudik menjadi budaya dan sebagai genre urban culture. Selain sebagai ajang silaturrahmi mengunjungi keluarga di kampung halaman juga menyimpan makna manifesto politik budaya. faktual-nya benar terjadi.
Pertama, ada beberapa kampung, masih di pulau jawa yang tidak ramai penduduknya (yang pernah saya lihat langsung) namun wilayah tersebut berdiri rumah-rumah mentereng. Nyatanya, saat hari raya tiba atau momen mudik hadir, kampung tersebut ramai dengan kehadiran banyak masyarakat. Halalbihalal sesama mereka menjadi perekat komunikasi dan interaksi, tersisipkan manifesto, cerita perjuangan hingga capaian sukses mereka di perantauan.
Kedua, yang lebih sakral lagi, manifesto politik budaya hadir di saat halalbihalal mereka adalah ajang pedekate atau cek ombak atas pilihan ingin membangun kampungnya dengan mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau jabatan strategis lainnya. Maka, tak asing bila di Ibu Kota di (pemerintahan pusat/ pemerintahan daerah) menjadi magnet dengan beragam konfigurasi politik, termasuk konfigurasi politik primordial kedaerahan.
Setidaknya, dua argumen tersebut menjadikan momen lebaran di kampung sebagai MAKNA manifesto politik budaya. Bagaimana dengan kaum betawi. Apakah lebaran betawi hanya sebagai simbol tradisi sakral dengan sebuah ajang halalbihalal yang secara politik anggaran tidak sedikit menggunakan biaya APBD. Lebih jauh lagi, apakah betawi kini hanya terjebak pada orientasi ritual dan seremonial meski terbalut simbol tradisi sakral.
Atas kegelisahan tersebut, maka MAKNA manifesto politik budaya di lebaran betawi kudu hadir memberikan ruang MUHASABAH. BSI hadir menyampaikan nalar gagasan, betapa LEBARAN BETAWI adalah sebagai TRADISI SAKRAL ADAT BETAWI dan MANIFESTO POLITIK BUDAYA (MPB).
Pertama, MPB LB adalah MUHASABAH Lembaga Induk Adat Betawi dalam 1 tahun apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dalam MISI Politik Budaya. Penilaian parameter akan terlihat secara kuantitatif dan kualitatif. untuk dapat membaca parameter tersebut, maka lembaga harus memiliki blue print atau rencana strategis. rencana strategis tentunya lebih menekankan prioritas pembangunan kebutuhan dasar, cetak biru SDM dalam pengkaderan, pembinaan dan pemberdayaan. Lebih tajam lagi, bagaimana strategi strategis distribusi SDM. Sebab, lembaga akan membangun pemajuan adat dan budaya kaum betawi, bukan 1, 5, dan 7 gelintir orang.
Kedua, MPB LB adalah IQRAR TEKAD. di saat kaum urban culture kembali ke jakarta dan sekitarnya, mereka memiliki tekad yang lebih, terlebih setelah haus bathiniyyahnya tersalurkan menemui sanak saudara. maka, momen paska mudik adalah GARIS STAR kaum urban culture melanjutkan MANIFESTO POLITIK BUDAYA.
Kedua argumen MANIFESTO POLITIK BUDAYA tersebut seharusnya menjadi sebuah WAJAH ADAT BARU bagi Lembaga Induk Adat Kaum Betawi yang diamanahi untuk memajukan budaya dan peradabannya, bukan sekedar ASYIK dan BESAR yang dalam bahasa TEORINYA POST REALITAS terjebak dalam DISRUPSI tehnologi.
Mohon Maap Lahir Bathin.
tabe
Petukangan Utara, 4 April 2026
