Teheran, Swararakyat.com – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran secara resmi menuntut lima negara Teluk untuk membayar ganti rugi atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Tuntutan tersebut disampaikan melalui surat resmi Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta Dewan Keamanan PBB.
Dalam pernyataannya, Iran menuding lima negara yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Yordania telah memberikan dukungan terhadap operasi militer yang menyerang wilayahnya. Dukungan tersebut diduga berupa akses wilayah udara hingga penggunaan fasilitas militer.
“Iran menuntut ganti rugi penuh atas seluruh kerusakan material dan moral akibat tindakan yang melanggar hukum internasional,” demikian isi surat tersebut.
Menurut Iravani, keterlibatan negara-negara tersebut tidak hanya bersifat tidak langsung, tetapi dalam beberapa kasus disebut turut berperan dalam serangan bersenjata yang menargetkan objek sipil di Iran.
Tuntutan ini muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari 2026. Serangan militer yang terjadi kala itu dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur dalam skala besar.
Sebagai respons, Iran juga melancarkan serangan balasan ke sejumlah target di kawasan, termasuk wilayah yang memiliki kehadiran militer AS. Situasi sempat mereda melalui gencatan senjata sementara, namun hingga kini belum ada kesepakatan damai yang final.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari lima negara yang dituduh Iran terkait tuntutan tersebut.
Pengamat menilai, langkah Iran ini berpotensi memperlebar konflik regional dan menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama di tengah sensitivitas jalur energi global seperti Selat Hormuz.
Situasi kawasan pun kini berada dalam fase krusial, di mana jalur diplomasi masih berjalan, namun tekanan militer dan politik terus meningkat. (ESH)
