Jakarta, Swararakyat.com – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Barisan Muda Indonesia (BASMI) menggelar aksi di depan Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Kamis (23/4/2026), dan menyuarakan tuntutan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, khususnya PD Pasar Jaya, dikelola secara profesional serta terbebas dari kepentingan politik dan praktik balas jasa.
Yaseer Arafat selaku Koordinator Lapangan, dalam pernyataan resminya, menegaskan bahwa BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik optimal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, fungsi tersebut berpotensi terdistorsi jika pengelolaan perusahaan disusupi kepentingan politik.
Ia menilai, penempatan individu yang tidak berbasis kompetensi, melainkan kedekatan politik, dapat merusak tata kelola perusahaan. Selain itu, kondisi tersebut juga dinilai membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berdampak pada penurunan kinerja perusahaan.
“Intervensi politik dalam BUMD bukan hanya persoalan etika, tetapi juga ancaman serius terhadap profesionalisme dan keberlanjutan usaha,” ujar Yaseer dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa keputusan bisnis di BUMD kerap tidak lagi berbasis pertimbangan rasional dan data, melainkan kepentingan jangka pendek. Akibatnya, perusahaan berisiko kehilangan daya saing, mengalami inefisiensi, hingga merugi dan membebani keuangan daerah.
Dalam tuntutannya, Barisan Muda Indonesia (BASMI) mendesak dilakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi dan komisaris PD Pasar Jaya yang diduga diangkat bukan berdasarkan kompetensi. Mereka juga meminta penghentian intervensi politik dalam proses rekrutmen dan pengambilan keputusan strategis.
Selain itu, massa menuntut penerapan sistem seleksi terbuka berbasis meritokrasi dengan melibatkan lembaga independen guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Audit menyeluruh terhadap kinerja dan keuangan perusahaan juga diminta untuk segera dilakukan dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, mereka turut mendesak evaluasi terhadap anggota Dewan Pengawas PD Pasar Jaya berinisial La Ode Basir yang diduga menyalahgunakan wewenang.
Aksi tersebut menegaskan pentingnya integritas dalam kepemimpinan BUMD. Massa menilai, praktik yang menyimpang dari prinsip kejujuran merupakan ancaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan harus ditindak tegas. (*)
