JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dipandang sekadar sebagai pengeluaran. Ia merupakan investasi jangka panjang untuk menyelamatkan manusia, melindungi aset, menjaga aktivitas ekonomi, serta memastikan masyarakat mampu bertahan dan bangkit ketika bencana terjadi.
Pesan itu mengemuka dalam Webinar Seri I Policy Dialogue Indonesia–Jepang bertema “Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana: Great East Japan Earthquake 2011 Sebagai Pembelajaran Bagi Indonesia”, yang digelar ICMI Jakarta Selatan bersama ICMI Jepang, didukung ICMI DKI Jakarta dan ICMI Pusat, Sabtu (8/8/2026).
Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), Jakarta Selatan, dengan peserta dari Indonesia dan Jepang.
Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai bagaimana pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha, dan media dapat membangun ketangguhan menghadapi berbagai ancaman bencana.
Ketua Organizing Committee Cindy M. Lintang mengatakan kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi awal dari kolaborasi yang lebih panjang.
“Dialog ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan melalui diskusi lanjutan, riset bersama, pengembangan rekomendasi, serta berbagai bentuk kerja sama Indonesia–Jepang,” ujarnya.
Ketua ICMI Jakarta Selatan Rhesa Yogaswara menekankan pentingnya pertukaran pengalaman Indonesia dan Jepang, terutama untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah perkotaan yang menghadapi risiko bencana semakin kompleks.
Jepang Tidak Tangguh dalam Semalam
Ketua ICMI Jepang Dr. Eng. Muh. Zullkifli Mochtar mengingatkan bahwa ketangguhan Jepang terhadap bencana bukanlah sesuatu yang terbentuk secara instan.
Jepang, kata dia, membangun sistem kebencanaannya melalui perjalanan panjang. Setiap bencana menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, infrastruktur, teknologi, pendidikan, hingga tata kelola.
Karena itu, pengalaman Jepang tidak cukup hanya ditiru. Indonesia perlu mempelajarinya dan mengadaptasinya dengan mempertimbangkan karakter sosial, budaya, kelembagaan, serta kondisi risiko di dalam negeri.
Pesan serupa disampaikan Ketua ICMI DKI Jakarta Ir. H. Ahmad Riza Patria. Menurutnya, Jakarta membutuhkan kesiapsiagaan yang dibangun sebelum bencana terjadi.
Jakarta menghadapi berbagai risiko, sehingga ketangguhan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media harus menjadi bagian dari sistem pengurangan risiko bencana.
Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Arif Satria saat membuka kegiatan menegaskan bahwa mitigasi dan adaptasi bencana harus memadukan teknologi, kekuatan sosial, dan kebijakan.
Teknologi seperti sistem peringatan dini atau early warning system tidak akan optimal tanpa masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk merespons informasi tersebut.
“Teknologi harus berjalan bersama kearifan lokal dan kapasitas masyarakat,” menjadi salah satu pesan penting dalam forum tersebut.
Dunia usaha juga dinilai perlu terlibat sejak tahap kesiapsiagaan, bukan baru bergerak ketika bencana telah terjadi.
Belajar dari Gempa Tohoku 2011
Prof. Satoru Nishikawa, Ph.D., Senior Advisor JICA sekaligus akademisi Tohoku University, memaparkan bagaimana Jepang membangun sistem kebencanaannya melalui proses belajar dari berbagai bencana besar.
Pengalaman Niigata-ken Chuetsu Earthquake 2004 hingga Great East Japan Earthquake 2011 menjadi bagian dari proses panjang tersebut. Pembelajaran kemudian terus berkembang hingga penanganan berbagai bencana berikutnya, termasuk Noto Peninsula Earthquake di Ishikawa pada 2024.
Transformasi tidak hanya terjadi pada teknologi, tetapi juga dalam cara Jepang memperhitungkan risiko sejak tahap pembangunan.
Lokasi pembangunan fasilitas, termasuk sekolah, semakin mempertimbangkan aspek risiko. Pendidikan kebencanaan dan latihan kesiapsiagaan juga diperkuat.
Begitu pula sistem penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pengalaman dari berbagai bencana menunjukkan bahwa keterlambatan atau keterbatasan informasi dapat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat mengambil keputusan. Karena itu, sistem peringatan dini dan penyampaian informasi terus diperbaiki.
Menurut Prof. Nishikawa, setiap bencana harus menjadi bahan evaluasi untuk menekan risiko dan korban pada bencana berikutnya.
Dengan demikian, kesiapsiagaan bukan program yang selesai setelah satu kali pelatihan. Kesiapsiagaan merupakan proses continuous learning, peningkatan kapasitas, evaluasi, dan upgrading yang berlangsung terus-menerus.
Masyarakat Adalah Penolong Pertama
Perspektif masyarakat juga menjadi sorotan.
Direktur Save the Children Indonesia Fadli Usman menegaskan bahwa warga yang berada di sekitar lokasi bencana sering kali menjadi penolong pertama sebelum bantuan dari luar datang.
Karena itu, kapasitas masyarakat, relawan, sekolah, serta kelompok rentan harus dipersiapkan jauh sebelum bencana terjadi.
Dari pemerintah daerah, Marulitua Sijabat, A.P., M.Si. dari BPBD DKI Jakarta memaparkan kompleksitas risiko yang dihadapi ibu kota.
Risiko tersebut meliputi banjir, kebakaran, gempa, likuefaksi, kekeringan hingga polusi udara.
BPBD DKI terus memperkuat kesiapsiagaan melalui rencana kontinjensi, latihan kebencanaan, peningkatan literasi, penguatan fasilitas publik, program Kelurahan Tangguh, hingga pengembangan sistem penilaian ketangguhan bangunan dan peringatan dini.
Sementara itu, Mizan Bustanul Fuady Bisri, Ph.D., Senior Researcher Asian Disaster Reduction Center, menjelaskan bahwa salah satu kekuatan sistem kebencanaan Jepang berada pada kapasitas komunitas.
Organisasi warga, kelompok Jishubo, pusat relawan, serta prinsip Jijo atau menolong diri sendiri, Kyojo atau saling membantu, dan Kojo atau bantuan pemerintah menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan.
Dunia Usaha dan Media Tidak Boleh Absen
Kesiapsiagaan juga menyangkut keberlangsungan ekonomi.
Komisaris PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Dr. Indra Cahya Uno menekankan pentingnya keterlibatan sektor privat sejak tahap kesiapsiagaan.
Investasi pada keselamatan, infrastruktur, perlindungan pekerja, ketahanan rantai pasok, dan Business Continuity Plan dinilai menjadi bagian penting dari strategi menghadapi risiko bencana.
Di sisi lain, media memiliki tanggung jawab besar dalam situasi bencana.
Business Manager Tribun News Flores Henry Rulli Maromon menekankan pentingnya informasi yang cepat, akurat, dan terverifikasi. Media juga harus mampu menyuarakan kebutuhan penyintas sekaligus mengawal transparansi dan akuntabilitas proses pemulihan.
Pentahelix dan Pendidikan Kebencanaan
Forum Indonesia–Jepang tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya pendekatan pentahelix.
Pemerintah berperan dalam regulasi dan koordinasi. Akademisi menghadirkan riset, inovasi, dan teknologi. Komunitas menjadi kekuatan respons awal. Dunia usaha berinvestasi dalam ketangguhan dan keberlangsungan usaha. Sementara media memastikan informasi disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab.
Di atas semuanya, pendidikan kebencanaan sejak dini menjadi fondasi untuk mengubah kesiapsiagaan dari sekadar program menjadi budaya.
Hubungan Indonesia dan Jepang dalam konteks kebencanaan juga tidak semestinya dilihat sebagai hubungan antara pihak yang mengajarkan dan pihak yang belajar.
Kedua negara memiliki pengalaman, tantangan, dan proses pembelajaran masing-masing yang dapat dipertukarkan untuk menemukan pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing.
Pesan paling penting dari forum ini sederhana: bencana mungkin tidak dapat sepenuhnya dicegah, tetapi korban dan kerugiannya dapat dikurangi jika masyarakat dipersiapkan.
Karena itu, kesiapsiagaan bukan sekadar biaya.
Ia adalah investasi untuk menyelamatkan manusia, melindungi aset, menjaga keberlangsungan ekonomi, memperkuat rantai pasok, dan membangun masyarakat yang mampu bertahan, beradaptasi, serta bangkit setelah bencana.
Webinar Seri I Policy Dialogue Indonesia–Jepang diharapkan menjadi langkah awal menuju FGD, riset bersama, pengembangan rekomendasi, serta kolaborasi yang lebih luas untuk membangun masyarakat Indonesia–Jepang yang semakin siap, tangguh, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan menghadapi bencana. (Red)
