JAKARTA, SWARARAKYAT.COM — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi sasaran serangan narasi terkoordinasi oleh sejumlah akun media sosial di platform X (dahulu Twitter). Serangan tersebut memuat tuduhan lonjakan harta kekayaan yang drastis berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Isu ini mengemuka setelah akun media sosial @PartaiSocmed mengungkap adanya pola gerakan serentak dari akun-akun buzzer yang menyebarkan materi visual serupa. Akun tersebut menduga, serangan siber terorganisir ini dipicu oleh kekecewaan pihak tertentu akibat adanya proposal yang ditolak oleh Pramono.
Gunakan Visual Seragam dan Manipulasi Data
Berdasarkan tangkapan layar yang beredar, sejumlah akun mengunggah grafis infografis dengan desain dan foto yang identik. Grafis tersebut memperlihatkan riwayat LHKPN Pramono Anung dari periode 2021 hingga akhir 2025.
Salah satu contoh kicauan datang dari akun (bukan) Nini Tulalit (@v…) yang mengunggah grafis tersebut dengan narasi menggiring opini:
“Fakta LHKPN ternyata mengungkap kalau dalam 8 bulan saja, harta Pramono Anung naik Rp31,1 M dari Rp114,51 M di April 2025 jadi Rp145,67 M di Des 2025. Total dari 2021-2025 naik Rp45,96 M. Sbg masyarkat cuma mau nanya baik-baik nih ke Tim @pramonoanung ‘logikanya di mana ya?’ Investasi apa y…”
Namun, penelusuran terhadap data resmi LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya kejanggalan pada data yang diusung dalam kampanye tersebut. Meskipun data historis periode 2021 hingga awal 2025 sesuai dengan catatan resmi KPK, angka lonjakan ekstrem di akhir periode disinyalir merupakan hasil manipulasi framing untuk membingkai persepsi publik.
Secara berkala, kenaikan harta Pramono pada periode sebelumnya berada dalam tren wajar yang didominasi oleh aset tanah, bangunan, serta surat berharga, bukan aset tunai sebagaimana yang dituduhkan.
Baca Juga: MKB dan Pramono Kompak! Haul Ulama Betawi Dirancang Spektakuler di Monas
Indikasi Tekanan Politik dan Proyek
Fenomena narasi seragam yang dilancarkan secara simultan oleh akun-akun bercentang biru ini menguatkan indikasi adanya kampanye disinformasi (black campaign).
Dugaan mengenai motif penolakan proposal menjadi salah satu sudut pandang yang menonjol. Dalam dinamika komunikasi politik digital, pengerahan jaringan buzzer kerap dimanfaatkan sebagai instrumen penekanan (pressuring tool) ketika tawaran kerja sama, proyek, atau akomodasi kepentingan tertentu tidak dipenuhi oleh pejabat publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Kota maupun tim media Pramono Anung belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan narasi LHKPN serta spekulasi penolakan proposal yang beredar di media sosial tersebut.(Red)
