JAKARTA, Swararakyat.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung pentingnya koalisi partai politik dalam menjalankan pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Baca Juga: Prabowo Dorong RUU Perampasan Aset, DPR Dikejar Target Desember
Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang mendekati 300 juta jiwa. Karena itu, menurut dia, pemerintahan tidak mungkin hanya mengandalkan satu partai politik.
Baca Juga: Dianggap Beban Negara, MK Hapus Pensiun Seumur Hidup DPR, Berapa Pesangon Saat Ini?
“Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai,” kata Prabowo dalam acara tersebut.
Prabowo juga menyebut pemerintahan yang dipimpinnya saat ini didukung koalisi besar. Ia menyebut terdapat tujuh dari delapan partai di parlemen yang berada dalam koalisi pemerintah.
Menurut Prabowo, kerja sama antarpartai dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan pemerintahan dapat berjalan efektif. Ia juga membandingkan kondisi politik Indonesia dengan sejumlah negara lain yang mengalami pergantian pemerintahan secara cepat.
Pernyataan tersebut muncul di tengah mulai menghangatnya pembicaraan mengenai peta politik menuju Pemilu 2029. Sejumlah partai pendukung pemerintah sebelumnya juga mulai melakukan komunikasi dan konsolidasi politik, meski belum berarti koalisi pemerintahan saat ini otomatis menjadi koalisi Pilpres 2029.
Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah sikap PKB yang menyatakan komitmennya untuk kembali mendukung Prabowo pada Pilpres 2029. Namun, konfigurasi politik menuju kontestasi tersebut masih sangat mungkin berubah seiring dinamika antarpartai.
Dengan demikian, pernyataan Prabowo mengenai pentingnya koalisi belum dapat dibaca sebagai pengumuman resmi mengenai konfigurasi Pilpres 2029. Namun, pesan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan koalisi besar masih menjadi bagian penting dari strategi politik pemerintahannya.
Dinamika hubungan antarpartai dalam beberapa tahun ke depan pun akan menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah koalisi pemerintahan saat ini mampu bertahan hingga memasuki arena politik 2029. (*)
