Media Belanda dan Australia Soroti Kebijakan Ekonomi Prabowo, Ingatkan Risiko Fiskal

JAKARTA, SWARARAKYAT.COM — Laporan terbaru dari dua media internasional asal Belanda dan Australia menyita perhatian publik setelah menyoroti arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ulasan kritis tersebut membahas potensi risiko fiskal dan tantangan ekonomi nasional, yang kemudian memicu beragam respons di media sosial.

Surat kabar ternama Belanda, de Volkskrant, dalam laporannya menyoroti potensi risiko pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seiring tingginya belanja negara untuk program-program prioritas pemerintah. Sementara itu, harian asal Australia, The Australian, menerbitkan analisis mengenai dinamika pasar modal, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta persepsi investor global terhadap arah kebijakan ekonomi yang diusung Prabowo.

Laporan-laporan tersebut memicu berbagai penafsiran di tengah masyarakat, termasuk narasi di media sosial yang menyebut Indonesia berada di ambang kebangkrutan. Namun, jika diteliti secara mendalam, ulasan media asing tersebut sejatinya berfokus pada proyeksi risiko, kewaspadaan fiskal, dan tantangan ekonomi makro, bukan pernyataan mutlak bahwa ekonomi nasional akan mengalami kebangkrutan.

Tanggapan Pemerintah

Menanggapi sorotan dan narasi pesimistis tersebut, Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan bahwa kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya besar. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.

Pemerintah optimistis indikator makroekonomi, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5 persen, menjadi bukti ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga disiplin anggaran dan mengelola APBN secara terukur demi mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Para pengamat ekonomi menilai laporan media asing tersebut sebagai pengingat penting bagi pemerintah untuk terus menjaga elastisitas fiskal, transparansi anggaran, serta daya tarik investasi di tengah beban belanja negara yang cukup besar.(Ren)