Jakarta, SwaraRakyat.com — Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa kekuasaan memiliki batas kembali membuka ruang perbincangan mengenai bagaimana demokrasi dan pemerintahan seharusnya dijalankan.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Doli menyatakan sepakat dengan substansi pernyataan AHY mengenai pentingnya demokrasi dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Di sisi lain, ia juga membaca pernyataan tersebut sebagai sinyal politik menuju kontestasi 2029.
Bagi pengamat politik Yuwono Setyo Widagdo, respons tersebut menarik karena mengingatkan kembali pada satu periode ketika Demokrat dan Golkar memiliki pengalaman bekerja dalam satu pemerintahan, yakni era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK).
“Kalau melihat sejarah, Demokrat dan Golkar pernah berada dalam konfigurasi politik yang mampu memberikan stabilitas pemerintahan. Pengalaman itu tentu menjadi modal yang menarik untuk dibaca kembali dalam konteks politik sekarang,” kata Yuwono.
Era SBY-JK berlangsung dalam periode yang tidak mudah. Pemerintah menghadapi persoalan harga energi, kemiskinan, pengangguran hingga krisis keuangan global 2008.
Namun, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0 persen pada 2004, 5,7 persen pada 2005, 5,5 persen pada 2006, 6,3 persen pada 2007 dan 6,1 persen pada 2008. Setelah terkena dampak krisis global, ekonomi Indonesia masih tumbuh 4,5 persen pada 2009.
Dalam periode yang sama, jumlah penduduk miskin turun dari sekitar 36,1 juta orang pada 2004 menjadi 32,53 juta orang pada 2009. Tingkat kemiskinan juga turun dari 16,7 persen menjadi 14,2 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turut menurun dari 9,86 persen pada 2004 menjadi 7,87 persen pada 2009.
“Angka-angka itu tidak berarti seluruh persoalan selesai. Tetapi secara objektif ada perbaikan indikator ekonomi dan sosial yang cukup jelas,” ujar Yuwono.
Ujian Besar Datang pada 2008
Salah satu ujian terbesar pemerintahan SBY-JK adalah krisis keuangan global 2008.
Bank Indonesia mencatat perekonomian Indonesia sempat tumbuh di atas 6 persen hingga kuartal III 2008. Tekanan kemudian terasa semakin berat pada kuartal IV akibat penurunan ekspor, pelemahan rupiah dan tekanan di pasar keuangan.
Meski demikian, Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 6,1 persen sepanjang 2008. Bank Indonesia juga mencatat kondisi sektor eksternal, fiskal dan perbankan yang relatif cukup kuat dalam menahan dampak krisis.
Bagi Yuwono, pengalaman tersebut penting karena memperlihatkan nilai stabilitas politik dalam menghadapi gejolak ekonomi.
“Ketika terjadi krisis, pemerintah tidak hanya membutuhkan kebijakan ekonomi yang tepat, tetapi juga dukungan politik dan koordinasi. Pengalaman 2008 menunjukkan pentingnya keduanya,” katanya.
Golkar Akbar Tandjung dan Titik Balik Politik 2004
Ada konteks politik lain yang menurut Yuwono tidak kalah penting.
Pada Pemilu 2004, Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung menjadi pemenang pemilu legislatif, dengan 24,48 juta suara atau 21,58 persen dan memperoleh 128 kursi DPR.
Namun, kemenangan legislatif tersebut kemudian bertemu dengan konfigurasi politik baru setelah pasangan SBY-JK memenangkan Pilpres 2004.
Menurut Yuwono, periode tersebut menunjukkan bahwa politik Indonesia membutuhkan kemampuan membangun jembatan antara kekuatan politik yang berbeda.
“Golkar memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang. Demokrat hadir dengan energi perubahan dan mandat baru. Ketika kedua kekuatan itu dapat bekerja dalam satu pemerintahan, ada kombinasi antara pengalaman, legitimasi baru dan stabilitas,” ujarnya.
Dari Pengalaman Menjadi Inspirasi
Karena itu, Yuwono menilai respons Golkar terhadap pernyataan AHY sebaiknya tidak semata-mata dilihat sebagai komunikasi menjelang Pemilu 2029.
Menurutnya, ada ruang yang lebih besar untuk membangun dialog politik berbasis pengalaman dan gagasan.
“Kalau kemudian Demokrat dan Golkar semakin intens membangun komunikasi, itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Apalagi keduanya memiliki pengalaman sejarah dalam pemerintahan,” katanya.
Ia menilai pengalaman SBY-JK dapat menjadi salah satu referensi ketika partai politik berbicara tentang pemerintahan yang stabil, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
“Politik selalu berubah. Tetapi pengalaman pemerintahan yang pernah berhasil melewati berbagai ujian tentu tetap memiliki nilai. Yang penting bukan sekadar mengulang masa lalu, melainkan mengambil pelajaran terbaiknya untuk menghadapi tantangan baru,” ujar Yuwono.
Kekuasaan Boleh Berganti, Pengalaman Tetap Menjadi Modal
Menurut Yuwono, inti pernyataan AHY mengenai batas kekuasaan justru dapat menjadi titik temu yang lebih substantif.
Kekuasaan, katanya, memang bersifat sementara. Karena itu, setiap kekuatan politik perlu memikirkan apa yang akan ditinggalkan setelah masa kekuasaan berakhir.
“Pada akhirnya masyarakat tidak hanya mengingat siapa yang berkuasa. Masyarakat akan melihat apa yang dilakukan ketika berkuasa,” katanya.
Dalam konteks itu, ia menilai pengalaman Demokrat dan Golkar pada era SBY-JK masih relevan untuk dibicarakan.
“Kalau ada pelajaran dari masa SBY-JK, salah satunya adalah bahwa perbedaan identitas politik tidak harus menjadi penghalang untuk bekerja sama. Justru ketika pengalaman dan energi perubahan bertemu, bisa muncul stabilitas yang bermanfaat bagi negara,” kata Yuwono.
Menurutnya, jika komunikasi Demokrat dan Golkar ke depan semakin intens, masyarakat dapat menilainya sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi yang normal.
“Bukan soal siapa yang paling cepat berbicara tentang kekuasaan, tetapi siapa yang mampu menawarkan pengalaman, gagasan dan kepemimpinan yang dipercaya masyarakat,” tutupnya. (Sang)
