Oleh: Uriessamadin S.Hut
(Sekretaris Rastik Conservation Lestari & Sekretaris Pimcab PKN Kabupaten Aceh Tengah)
Aceh,SwaraRakyat.com — Konflik antara gajah Sumatera dan masyarakat di bentang alam Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Aceh, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan satwa liar yang memasuki perkebunan atau permukiman warga. Di balik konflik tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni perubahan tata ruang, fragmentasi habitat, serta terputusnya koridor alami yang selama ini menjadi jalur pergerakan gajah.
Persoalan ini memperlihatkan bagaimana kepentingan manusia, aktivitas perkebunan, dan keberlangsungan satwa liar bertemu dalam ruang ekologis yang semakin terbatas.
Masyarakat menggantungkan hidup dari kebun yang berada di sekitar jalur jelajah gajah. Di sisi lain, aktivitas perkebunan berskala besar, pembukaan lahan, pembangunan jalan, serta pembuatan parit pembatas diduga turut mempersempit ruang gerak satwa dilindungi tersebut.
Ketika koridor alami terputus, konflik bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan risiko yang terus berulang.
Kebun Warga dan Jalur Jelajah Gajah
Sejumlah desa di lanskap Peusangan berada di sekitar wilayah yang selama ini menjadi jalur jelajah gajah Sumatera. Akibatnya, pergerakan kawanan gajah kerap bersinggungan dengan aktivitas masyarakat, terutama di kawasan perkebunan dan permukiman.
Dalam banyak kasus, gajah memasuki kebun dan merusak tanaman maupun fasilitas milik warga. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan perilaku agresif satwa, melainkan perlu dilihat dalam konteks menyempitnya habitat dan tumpang tindih pemanfaatan ruang.
Melalui program Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI), WWF Indonesia bersama para pemangku kepentingan mendorong pendekatan mitigasi berbasis masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan agroforestri yang lebih adaptif terhadap keberadaan gajah.
Petani didampingi untuk mengembangkan tanaman yang relatif kurang disukai gajah, seperti kopi dan kakao, sekaligus mengatur pola tanam agar aktivitas perkebunan tidak sepenuhnya menghalangi jalur pergerakan satwa.
Pendekatan ini penting karena penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan dengan menghalau gajah setiap kali memasuki kebun. Dibutuhkan penataan ruang dan pola produksi pertanian yang mempertimbangkan keberadaan satwa liar.
Namun, upaya adaptasi masyarakat tidak akan efektif apabila faktor-faktor yang menyebabkan terputusnya koridor habitat tidak ikut diselesaikan.
Parit Perkebunan Sawit dan Ancaman Terputusnya Koridor
Persoalan yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan parit-parit pembatas di kawasan perkebunan kelapa sawit.
Forum Koordinasi PECI mengungkap adanya parit yang diduga dibangun oleh salah satu perusahaan perkebunan sawit asal Kabupaten Bireuen. Parit tersebut dilaporkan memiliki lebar sekitar 3–5 meter dengan kedalaman yang berpotensi membahayakan pergerakan gajah.
Pembuatan parit secara berlapis di sejumlah titik juga dikhawatirkan menghambat jalur perlintasan alami satwa.
Ketua Forum Koordinasi PECI, Sri Wahyuni, menyoroti kondisi tersebut. Menurutnya, upaya masyarakat dan pemerintah dalam mengurangi konflik akan sulit mencapai hasil apabila aktivitas yang berpotensi memperburuk fragmentasi habitat tidak ditangani.
“Wajar konflik satwa ini tidak kunjung selesai, warga dan pemerintah bahu-membahu bekerja untuk melakukan pencegahan, tetapi pihak perusahaan justru memperburuk situasi,” ujarnya.
Keberadaan parit dengan ukuran dan konstruksi tertentu bukan hanya berpotensi menghalangi pergerakan gajah, tetapi juga meningkatkan risiko satwa terperosok dan mengalami cedera serius.
Dampaknya perlu dilihat secara nyata. Pada November 2026, kawanan gajah dilaporkan memasuki permukiman warga di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Peristiwa tersebut mengakibatkan sekitar 10 rumah mengalami kerusakan. Forum Koordinasi PECI mengaitkan kejadian itu dengan terhambatnya jalur pergerakan gajah akibat keberadaan parit pembatas.
Atas kondisi tersebut, FK-PECI mendesak evaluasi terhadap parit-parit yang diduga menghalangi koridor satwa, termasuk meminta perusahaan terkait mengambil langkah pemulihan. Pemerintah juga didorong mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan dan perizinan perkebunan yang berada di kawasan koridor gajah.
Setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan bukti lapangan, dokumen perizinan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Koridor yang Menyusut, Populasi Gajah Terancam
Fragmentasi habitat menjadi salah satu ancaman utama bagi kelangsungan hidup gajah Sumatera.
Pada 2015, populasi gajah di lanskap Peusangan diperkirakan masih lebih dari 75 ekor. Data yang disampaikan dalam forum konservasi menunjukkan bahwa jumlah tersebut kini mengalami penurunan hingga hampir setengahnya.
Angka tersebut menjadi peringatan bahwa persoalan konservasi di Peusangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan penanganan konflik di tingkat desa.
Pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi perkebunan berpotensi memisahkan kawasan habitat yang sebelumnya saling terhubung. Ketika jalur penghubung tersebut menghilang, gajah kehilangan akses terhadap ruang jelajah, sumber pakan, dan wilayah pergerakan alaminya.
Sri Wahyuni juga menyampaikan bahwa dari 42 koridor gajah yang pernah teridentifikasi di Indonesia, kini hanya sekitar 21 yang masih tersisa. Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan besarnya tantangan konservasi gajah di Indonesia, termasuk di Aceh.
Angka dan perkembangan tersebut perlu diperkuat melalui pembaruan data resmi dan pemantauan populasi secara berkala.
Dalam konteks ini, keberadaan koridor bukan sekadar jalur lintasan satwa. Koridor merupakan bagian penting dari sistem ekologis yang memungkinkan populasi gajah tetap terhubung dan memiliki ruang hidup yang memadai.
Ketimpangan Risiko: Warga Berhadapan Langsung dengan Konflik
Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah siapa yang paling banyak menanggung dampak konflik gajah-manusia.
Masyarakat yang tinggal dan berkebun di sekitar jalur jelajah menghadapi risiko langsung. Kerusakan tanaman, rumah, kehilangan sumber penghasilan, hingga ancaman keselamatan jiwa menjadi bagian dari persoalan yang mereka hadapi.
Pada Februari 2026, seorang petani bernama Mussahar (59) dilaporkan meninggal dunia setelah diserang gajah di Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa konflik manusia dan satwa liar bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan.
Forum Koordinasi PECI menilai tragedi tersebut perlu dilihat dalam konteks semakin menyempitnya ruang hidup gajah akibat perubahan bentang alam, termasuk ekspansi perkebunan di sekitar jalur jelajah.
Sementara itu, Koordinator Korhudas Peusangan menyampaikan bahwa lahan perkebunan milik sembilan perusahaan sawit relatif aman dari konflik, sedangkan masyarakat di sekitar kawasan masih menghadapi ancaman.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai distribusi tanggung jawab dalam pengelolaan bentang alam.
Jika masyarakat diminta menyesuaikan pola tanam dan ikut menjaga keberadaan satwa, maka seluruh pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut juga harus menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan.
Tanggung jawab konservasi tidak semestinya hanya dibebankan kepada masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Menata Ulang Ruang Hidup, Bukan Sekadar Mengatasi Konflik
Konflik gajah dan manusia di DAS Peusangan pada akhirnya merupakan persoalan tata kelola ruang yang membutuhkan penyelesaian lintas sektor.
Pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan perkebunan, masyarakat, serta organisasi konservasi perlu duduk bersama untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak menghilangkan fungsi ekologis kawasan.
Setidaknya terdapat tiga langkah penting yang perlu menjadi prioritas.
Pertama, melakukan pemetaan dan perlindungan koridor jelajah gajah secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga konservasi.
Kedua, melakukan audit lapangan terhadap parit, pagar, serta infrastruktur perkebunan yang berpotensi menghambat pergerakan satwa. Apabila terbukti menghalangi koridor dan membahayakan satwa, perlu dilakukan penyesuaian atau pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, mengevaluasi kesesuaian perizinan dan kewajiban lingkungan perusahaan yang beroperasi di sekitar habitat serta koridor gajah. Evaluasi tersebut harus didasarkan pada data spasial, dokumen perizinan, dan hasil pemeriksaan lapangan.
Pada saat bersamaan, masyarakat membutuhkan sistem mitigasi konflik, perlindungan keselamatan, serta mekanisme kompensasi yang jelas apabila mengalami kerugian akibat konflik satwa liar.
Konservasi tidak boleh berhenti pada imbauan agar masyarakat hidup berdampingan dengan gajah. Negara juga harus memastikan bahwa ruang hidup satwa tetap tersedia dan masyarakat tidak dibiarkan menanggung risiko sendirian.
Gajah tidak memahami batas administrasi desa, konsesi perkebunan, ataupun kepemilikan lahan. Mereka bergerak mengikuti naluri dan kebutuhan ekologisnya.
Karena itu, pertanyaan mendasar dalam konflik di DAS Peusangan bukan hanya bagaimana menghalau gajah agar tidak memasuki permukiman, melainkan bagaimana manusia mengelola ruang agar konflik tidak terus berulang.
Sebab, ketika koridor gajah terputus, yang hilang bukan hanya jalur pergerakan satwa, tetapi juga keseimbangan ekosistem dan rasa aman masyarakat yang hidup di sekitarnya.
