Jakarta,SwaraRakyat.com – Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029 mulai memasuki babak baru. Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah memiliki susunan kepengurusan lengkap dan dijadwalkan menggelar rapat perdana pada Kamis (19/11/2026).
Pembentukan panitia ini menjadi sinyal bahwa proses politik dan ketatanegaraan untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia mulai bergerak. Namun, di tengah dinamika tersebut, muncul persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar menentukan siapa figur yang akan menduduki posisi Wakil Presiden: bagaimana memastikan hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden tidak kembali terjebak dalam persoalan pembagian kewenangan?
Ketua Panitia Ad Hoc, Bambang Wuryanto atau yang dikenal sebagai Bambang Pacul, memastikan rapat perdana akan segera dilaksanakan.
“Benar, strukturnya sudah lengkap. Kamis langsung rapat!” ujar Bambang.
Kepastian tersebut tertuang dalam surat undangan Sekretariat Jenderal MPR RI Nomor B-77/SM.04.01/B-VI/SetjenMPR/11/2026 tertanggal 17 November 2026. Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB hingga selesai di Ruang Delegasi Nusantara V.
Susunan Lengkap Panitia Ad Hoc MPR RI
Dalam susunan kepanitiaan, Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan ditetapkan sebagai Ketua. Posisi Wakil Ketua dipercayakan kepada Kahar Muzakir dari Golkar, Rusdi Kirana dari PKB, serta Mohamad Sohibul Iman dari PKS.
Sementara itu, Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian.
Berikut susunan kepanitiaan berdasarkan dokumen yang beredar:
Pimpinan Panitia
- Bambang Wuryanto, M.B.A. – Ketua (PDI Perjuangan).
- Kahar Muzakir – Wakil Ketua (Golkar).
- Rusdi Kirana, S.E. – Wakil Ketua (PKB).
- Mohamad Sohibul Iman, M.Sc., Ph.D. – Wakil Ketua (PKS).
Anggota Panitia
PDI Perjuangan
- Utut Adianto.
- Prof. Yasonna H. Laoly.
- Sadarestuwati.
- Abidin Fikri.
- Marinus Gea.
- Sonny T. Danaparamita.
Golkar 7. Agun Gunandjar Sudarsa. 8. Firman Soebagyo. 9. Hanan A. Rozak. 10. Adde Rosi Khoerunnisa. 11. Ahmad Irawan.
Gerindra 12. Habiburokhman. 13. Andre Rosiade. 14. Muhammad Husein Fadlulloh. 15. Wihadi Wiyanto.
NasDem 16. Sugeng Suparwoto. 17. Rudianto Lallo. 18. Lisda Hendrajoni.
PKB 19. Hindun Anisah. 20. Rivqy Abdul Halim. 21. Syafruddin.
PKS 22. Muhammad Kholid. 23. Ledia Hanifa. 24. Mardani Ali Sera.
PAN 25. Sarifuddin Sudding. 26. Saleh Partaonan Daulay.
Demokrat 27. E. Herman Khaeron.
Kelompok DPD 28. Abraham Liyanto. 29. Sewitri. 30. Amaliah. 31. Namto Roba. 32. Ibnu Halil. 33. Muslim M. Yatim. 34. Jasin U. Dilo. 35. Sularso.
Jangan Hanya Mengganti Orang, Benahi Sistem Kepemimpinan!
Di balik proses pengisian jabatan Wakil Presiden, ada persoalan ketatanegaraan yang tidak boleh diabaikan. Pergantian figur tidak otomatis menyelesaikan persoalan hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden.
Karena itu, persoalannya bukan semata siapa yang harus diganti, melainkan sistem seperti apa yang harus dibenahi. Mengganti orang bisa dilakukan dalam sehari, tetapi sistem yang cacat akan terus melahirkan persoalan yang sama selama bertahun-tahun.
Solusi utamanya bukan sekadar pergantian figur, melainkan memperjelas aturan main dalam pemerintahan.
Pembagian tugas Presiden dan Wakil Presiden harus dirumuskan secara tertulis dan jelas. Wakil Presiden harus memahami batas kewenangannya serta menjaga loyalitas konstitusional. Sebaliknya, Presiden juga wajib memberikan ruang kerja, mandat, dan tanggung jawab yang nyata kepada Wakil Presiden.
Tanpa kejelasan tersebut, hubungan kerja kedua pemimpin negara berpotensi terus dibayangi tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian tanggung jawab, bahkan gesekan politik yang pada akhirnya dapat mengganggu efektivitas pemerintahan.
Jangan sampai jabatan Wakil Presiden hanya menjadi pelengkap struktur kekuasaan tanpa fungsi yang terukur. Sebaliknya, jangan pula muncul pusat kekuasaan lain di luar mandat dan koordinasi Presiden.
Kepemimpinan nasional membutuhkan pembagian peran yang tegas, komunikasi yang sehat, serta kesetiaan terhadap konstitusi. Presiden harus memimpin pemerintahan secara efektif, sementara Wakil Presiden menjalankan tugas yang diberikan dengan tanggung jawab dan batas kewenangan yang jelas.
Jabatan Wakil Presiden Bukan Komoditas Politik
Komposisi Panitia Ad Hoc yang melibatkan berbagai kekuatan politik di parlemen menunjukkan bahwa proses ini berada dalam ruang konsolidasi antarkekuatan politik.
Namun, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh direduksi menjadi sekadar negosiasi kursi dan kompromi kepentingan partai.
Indonesia membutuhkan sosok yang memiliki kapasitas kenegarawanan, integritas, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan memahami persoalan rakyat. Kualitas kepemimpinan harus ditempatkan di atas kalkulasi politik jangka pendek.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengisian jabatan tersebut dijalankan, bagaimana prinsip konstitusional dijaga, serta bagaimana memastikan figur yang terpilih mampu bekerja secara efektif bersama Presiden.
MPR harus membuktikan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas politik, melainkan bagian dari tanggung jawab besar menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan.
Pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya membutuhkan Wakil Presiden baru. Bangsa ini membutuhkan sistem kepemimpinan yang lebih sehat, pembagian kewenangan yang tegas, dan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat.
Jangan hanya mengganti pemain, benahi juga aturan permainannya. Sebab yang dibutuhkan bangsa ini adalah kepastian sistem, bukan sekadar pergantian orang.(sang)













