Jakarta,SwaraRakyat – Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum menegaskan pentingnya setiap kebijakan publik melibatkan partisipasi rakyat secara terbuka. Menurutnya, demokrasi hanya bisa berjalan sehat jika suara masyarakat dijadikan pijakan utama sebelum keputusan diambil.
“Makin nyata bahwa kebijakan publik memerlukan public hearing,” tegas Anas melalui akun media sosialnya (25/8).
Ia menjelaskan, kebijakan yang benar-benar demokratis harus memberi ruang bagi pendapat, kritik, dan pandangan masyarakat luas. Dari proses itu, lanjutnya, lahirlah kebijakan yang akomodatif, sesuai dengan kebutuhan rakyat, sekaligus menghindari masalah di kemudian hari.
“Public hearing diperlukan agar format kebijakan yang dihasilkan betul-betul terbaik, bukan hasil keputusan sepihak yang berpotensi menimbulkan distorsi antara rencana dan pelaksanaan,” ungkapnya. Anas bahkan mengutip pepatah Jawa “ben ora bendol mburi” yang Berarti biar tidak muncul masalah di belakang hari.
Pernyataan ini mengemuka di tengah sorotan publik terhadap proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang sedang berdarah-darah secara finansial. Laporan di salah satu media menyebutkan, beban utang dan bunga tinggi kepada pihak China, ditambah biaya operasional yang membengkak, membuat keuangan KCIC merugi besar.
Bagi Anas, inilah bukti nyata dari kebijakan yang tidak ditopang oleh mekanisme partisipasi publik yang memadai. Publik hearing bisa saja menjadi filter untuk mencegah kebijakan terburu-buru yang akhirnya membebani negara dan rakyat.
Dengan nada kritis, ia menegaskan bahwa partisipasi rakyat bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan agar arah kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa.
Bila ditarik lebih jauh, gagasan public hearing sejatinya sejalan dengan sila keempat Pancasila:
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakila,Kehadiran rakyat dalam proses kebijakan bukan hanya prosedur, melainkan wujud nyata demokrasi yang bermartabat.
Sebagaimana pengalaman pemerintahan di masa lalu, keterbukaan dan partisipasi publik justru membantu pemerintah memperoleh legitimasi dan dukungan rakyat. Tanpa itu, kebijakan mudah kehilangan kepercayaan dan menimbulkan polemik panjang.
Maka dari pada itu tulisan Mantan Ketua HMI di Sosial Media ini mengajak untuk kembali meneguhkan prinsip dasar demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai subjek, bukan sekadar objek dari kebijakan negara.(sang)
