Jakarta, Swararakyat.com – Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya menuai kecaman setelah menyindir ramainya donasi relawan banjir Sumatra yang mencapai Rp10 miliar, sementara negara sudah mengeluarkan “triliunan’’ tetapi tak seheboh itu. Perbandingan tersebut sontak memunculkan tanya: memangnya relawan dan pemerintah itu kelas tandingnya sama?
Politisi ini menyoroti soal “skala bantuan” antara relawan dan negara, seolah-olah keduanya bisa dinilai dengan meteran yang sama. Padahal publik paham: relawan itu suka rela, tak digaji, tak punya kewajiban negara, dan tak punya target menyelesaikan bencana. Mereka hadir saat darurat, mempercepat penanganan, dan meringankan beban korban sekadar kemanusiaan, bukan jabatan.
Pemerintah? Beda cerita.
Pemerintah tidak dinilai dari seberapa besar uang yang dikeluarkan, tetapi apakah kerjanya benar, tepat, patut, dan sesuai standar penanganan bencana. Mereka bekerja karena mandat, wewenang, dan tentu saja gaji dari uang rakyat. Jadi wajar bila publik menagih hasil, bukan angka anggaran.
Karena itu, ketika Endipat mengeluhkan bahwa kontribusi relawan lebih viral daripada anggaran negara, publik justru melihat ironi lain: kerja relawan terlihat, terasa, dan cepat; kerja pemerintah sering kali baru ramai dalam rapat.
Endipat meminta Komdigi memperkuat amplifikasi penanganan bencana agar pemerintah “tidak kalah narasi” dari relawan. Tetapi yang ditunggu masyarakat sebenarnya jauh lebih sederhana: bukan narasi, tapi kerja nyata yang tidak perlu dijelaskan berulang-ulang agar terlihat. (*)
