Efisiensi Anggaran VS Kinerja Kabinet Merah Putih

Ditulis oleh : Dedi Setyawan
Jakarta,Swararakyat.com, Seratus hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat Inpres No.1 tahun 2025 dengan kebijakan memotong Anggaran diseluruh Lembaga Negara, Kementerian, Badan Negara.Kebijakan ini mendapatkan besaran nilai anggaran yang terkumpul Rp. 306 Trilyun dari hasil efisiensi/pemotongan APBN 2025.Kalau dicermati secara persentase senilai 10% dari APBN 2025 yang besarannya Rp.3.621,3 T.
Kebijakan efisiensi anggaran oleh Rezim Prabowo ini mampukah membuat pertumbuhan ekonomi yang angka prediksi Bank Dunia 5,1% tahun 2025 ?. Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah.Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanpa belanja pemerintah mustahil pertumbuhan ekonomi akan tercapai 5,1%. Karena Belanja Pemerintah meningkatkan permintaan agregat.
Belanja pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja.
Belanja pemerintah dapat memperkuat ekonomi lokal.
Belanja pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Belanja pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional.
Belanja pemerintah dapat menanggulangi kegagalan pasar.
Dengan Belanja ini dapat pula diperoleh dampak seperti Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan ketahanan ekonomi lokal di daerah-daerah terpencil.
Peningkatan layanan dasar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan usaha mikro dapat memperkuat ekonomi lokal.
Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Rezim Presiden Prabowo telah mendapatkan respon dari berbagai kalangan terutama dari kalangan pengusaha hotel dan restaurant langsung terkena dampaknya, begitu pula usaha UMKM,yang paling terkena dampak adalah para pekerja lepas atau honorer diberbagai instansi pemerintah dan badan usaha pemerintah, telah merumahkan sebagian pekerja lepas.
Dirumahkan atau Penghentian Kontrak Kerja akibat adanya efisiensi anggaran seharusnya dihindari agar pemerintahan dapat menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya.
Sejumlah Kementerian dan Lembaga Negara telah menyatakan bahwa kemampuan untuk melanjutkan tugas pokoknya sebagai pelayanan kepada masyarakat akan berhenti karena kemampuan keuangan tidak ditunjang lagi akibat efisiensi.seperti Mahkamah Konstitusi alokasi gaji pegawainya hanya sampai Mei 2025,RRI dan TVRI telah merumahkan pekerja kontributor berita,Beberapa proyek infrastruktur di Kementerian PU tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025, Kementerian Pertanian efisiensi anggaran akan berdampak pada swasembada pangan.
Sementara itu setiap Kementerian dituntut untuk bekerja keras untuk mewujudkan pembangunan di berbagai sektor.
Efisiensi anggaran dapat menciptakan pengangguran meningkat, daya beli berkurang, produk barang dan jasa.
Efisiensi Angggaran seharusnya ditampilkan melalui Fostur Kabinet Merah putih yang ramping tidak perlu mengakomodir semua elemen pendukung Prabowo Gibran. Dalam setiap Kementerian tidak perlu ada Wakil Menteri yang tidak punya kekuasaan tapi hanya memboroskan keuangan negara.Kontradiksi dengan efisiensi anggaran tapi personal menteri bertambah banyak dibandingkan dengan kabinet pemerintahan sebelumnya.