Fakta Dibalik Reformasi 98, Tekanan IMF dan Intervensi Asing

Oleh: Biren Muhammad 

Reformasi 1998 selama ini lebih banyak dikenang sebagai gerakan yang berhasil mengakhiri kekuasaan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa.

Namun, ada bagian dari sejarah Reformasi yang menarik untuk kembali dilihat: krisis ekonomi 1997, tekanan IMF, keterlibatan Amerika Serikat, dan pertarungan kebijakan ekonomi yang berlangsung tepat sebelum Soeharto jatuh.

Krisis sebenarnya sudah menghantam Indonesia sejak 1997. Rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.700 per dolar AS kemudian terpuruk hingga sekitar Rp16.000 per dolar pada 1998. Krisis mata uang berkembang menjadi krisis perbankan, utang korporasi, inflasi dan tekanan sosial.

Dalam situasi tersebut, pemerintah Soeharto menerima program bantuan IMF. Namun program tersebut tidak berjalan mulus. IMF mensyaratkan berbagai perubahan struktural, termasuk pembenahan perbankan, penghapusan sejumlah monopoli dan reformasi ekonomi lainnya.

Pada Januari 1998, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton bahkan menelepon Soeharto dan menekankan pentingnya menjalankan program IMF. Arsip Gedung Putih mencatat Clinton menyatakan pelaksanaan komitmen reformasi bersama program IMF sebagai jalan untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Di tengah tekanan tersebut, muncul gagasan lain.

Soeharto meminta pandangan ekonom Amerika Serikat Steve Hanke. Hanke kemudian mengusulkan currency board system, sebuah sistem yang akan mengikat rupiah pada dolar AS dengan kurs tetap.

Menariknya, ketika kabar mengenai rencana tersebut muncul, rupiah justru menguat tajam. Hanke menyebut penguatan itu mencapai sekitar 28 persen. Catatan sejarah lain juga mencatat rupiah menguat 28 persen setelah rencana currency board diberitakan.

Namun gagasan tersebut mendapat penolakan dari IMF dan pemerintah Amerika Serikat.

Pada Februari 1998, Clinton kembali berkomunikasi dengan Soeharto dan menyampaikan keberatan terhadap rencana perubahan sistem moneter tersebut. Bahkan laporan Washington Post saat itu menyebut Soeharto mengatakan kepada Clinton bahwa program IMF tidak berhasil menghentikan krisis dan karena itu pemerintah Indonesia mempertimbangkan perubahan drastis dalam sistem moneternya.

Di sinilah persoalan ekonomi mulai berkelindan dengan persoalan politik.

Krisis semakin dalam. Inflasi melonjak, sistem perbankan mengalami kerusakan serius, aktivitas ekonomi menyusut dan tekanan terhadap masyarakat meningkat. Dokumen IMF pada Juni 1998 memperkirakan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi lebih dari 10 persen sepanjang 1998, sementara inflasi diperkirakan mencapai sekitar 80 persen.

Pada Mei 1998, kerusuhan meluas. Demonstrasi mahasiswa berkembang menjadi pergolakan sosial dan politik. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mencapai titik puncak.

Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie.

Maka, lahirnya Reformasi 1998 bukan dari satu sebab tunggal, tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab gerakan tersebut terjadi.

Ada krisis ekonomi yang menghancurkan daya tahan masyarakat. Ada tekanan IMF dan pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. Ada pertarungan mengenai bagaimana krisis harus diselesaikan, termasuk gagasan currency board yang ditawarkan Steve Hanke. Dan kemudian ada gerakan politik serta tekanan masyarakat yang berujung pada jatuhnya Soeharto.

Apakah semua itu berarti Reformasi 1998 merupakan skenario asing?

Tidak sesederhana itu.

Tetapi mengatakan bahwa Reformasi 1998 sepenuhnya merupakan gerakan rakyat yang berdiri sendiri juga terlalu sederhana.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan politik tersebut berlangsung di tengah persilangan kepentingan domestik dan internasional. Pemerintah Amerika Serikat dan IMF memang memiliki posisi serta kepentingan dalam penanganan krisis Indonesia. Pada saat yang sama, kemarahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan Soeharto juga nyata.

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah: apakah Reformasi berhasil menyelesaikan persoalan yang melahirkan krisis?

Soeharto memang jatuh. Sistem politik berubah. Kebebasan politik dan demokratisasi berkembang.

Tetapi krisis ekonomi tidak langsung berakhir bersama jatuhnya Soeharto. Rupiah bahkan masih tertekan hingga Juni 1998 dan sempat mencapai sekitar Rp15.250 per dolar AS sebelum kemudian mulai menguat.

Karena itu, Reformasi dapat dilihat sebagai keberhasilan besar dalam perubahan politik, tetapi belum tentu dapat disebut sebagai keberhasilan yang sama dalam menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi Indonesia.

Di sinilah sejarah 1998 menjadi menarik untuk dibaca kembali.

Bukan untuk mengatakan bahwa semua yang terjadi saat itu adalah rekayasa asing. Bukan pula untuk menghapus peran rakyat, mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat yang turun ke jalan.

Melainkan untuk melihat bahwa sebuah perubahan besar hampir selalu lahir dari pertemuan banyak kepentingan: krisis ekonomi, kemarahan rakyat, pertarungan politik, kebijakan pemerintah, tekanan lembaga internasional dan kepentingan negara-negara besar.

Setelah 28 tahun Reformasi, pertanyaan akhirnya tetap terbuka:

Apa sebenarnya yang berubah—dan apa yang ternyata tetap sama?

Catatan: Penulis bukan pakar ekonomi, tetapi tulisan ini hasil dari analisis berbasis fakta yang ada dari berbagai media dan catatan tokoh yang tertulis saat Reformasi 1998.